Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan TImur mengusulkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN 2016-2017 untuk pembangunan "Base Transceiver Station" di wilayah perbatasan.
Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Diskominfo Kaltim Atmaji di Samarinda, Senin menyatakan anggaran tersebut diajukan untuk pembangunan delapan menara telekomunikasi perbatasan.
"Tahun ini, kami mengusulkan empat menara (tower) dibangun dan empat menara telekomunikasi kami usulkan dibangun tahun depan (2017)," kata Atmaji.
Usulan tersebut kata Atmaji difokuskan untuk anggaran pembangunan menara telekomunikasi di kawasan perbatasan dan wilayah kemaritiman atau pulau terluar di Kaltim, sebagai upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan negara di kawasan strategis nasional.
Untuk Kawasan perbatasan lanjut Atmaji, pembangunannya diusulkan di Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.
Sedangkan wilayah kemaritiman tambahnya, diusulkan pembangunannya di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau.
"Keberadaan menara telekomunikasi itu sangat dibutuhkan masyarakat sebab jangan sampai mereka lebih mudah mengakses jaringan telekomunikasi dari negara tetangga ketimbang dari negeri sendiri," ujar Atmaji.
Ia berharap, dengan dukungan APBN dapat mempercepat terwujudnya target Kaltim bebas "blankspot" area 2018.
Saat ini kata Atmaji, anggaran Kaltim tidak memungkinkan pembangunan menara telekomunikasi secara optimal sehingga pembangunan tower tersebut diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
"Kondisi anggaran Kaltim tidak memungkinkan pembangunan menara telekomunikasi secara maksimal. Karena itu, kami berharap melalui APBN agar target Kaltim Bebas Blankspot 2018 dapat terwujud," ujar Atmaji.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Diskominfo Kaltim Atmaji di Samarinda, Senin menyatakan anggaran tersebut diajukan untuk pembangunan delapan menara telekomunikasi perbatasan.
"Tahun ini, kami mengusulkan empat menara (tower) dibangun dan empat menara telekomunikasi kami usulkan dibangun tahun depan (2017)," kata Atmaji.
Usulan tersebut kata Atmaji difokuskan untuk anggaran pembangunan menara telekomunikasi di kawasan perbatasan dan wilayah kemaritiman atau pulau terluar di Kaltim, sebagai upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan negara di kawasan strategis nasional.
Untuk Kawasan perbatasan lanjut Atmaji, pembangunannya diusulkan di Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.
Sedangkan wilayah kemaritiman tambahnya, diusulkan pembangunannya di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau.
"Keberadaan menara telekomunikasi itu sangat dibutuhkan masyarakat sebab jangan sampai mereka lebih mudah mengakses jaringan telekomunikasi dari negara tetangga ketimbang dari negeri sendiri," ujar Atmaji.
Ia berharap, dengan dukungan APBN dapat mempercepat terwujudnya target Kaltim bebas "blankspot" area 2018.
Saat ini kata Atmaji, anggaran Kaltim tidak memungkinkan pembangunan menara telekomunikasi secara optimal sehingga pembangunan tower tersebut diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
"Kondisi anggaran Kaltim tidak memungkinkan pembangunan menara telekomunikasi secara maksimal. Karena itu, kami berharap melalui APBN agar target Kaltim Bebas Blankspot 2018 dapat terwujud," ujar Atmaji.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016