Samarinda (ANTARA Kaltim) - Menghadapi momen pasca-lebaran Pemprov Kalimantan Timur diminta cerdas menghadapi potensi urbanisasi. Baik itu datang dan menetapnya warga ke Kaltim dari daerah terpencil di Kaltim maupun dari luar Kaltim.
Demikian dikatakan Josef menanggapi potensi urbanisasi ke Kalimantan Timur.
"Banyak faktor dan alasan mengapa mereka memutuskan untuk pindah pada kota-kota tertentu di Kaltim. Umumnya alasan kepindahan mereka bisa ajakan dari saudara yang telah lebih dulu tinggal di kota tersebut. Atau jumlah lapangan pekerjaan yang lebih banyak di kota maupun rendahnya pendapatan di desa," sebutnya.
Ia khawatir bila warga yang memutuskan urbanisasi tidak memiliki kemampuan, dapat menimbulkan dampak negatif dengan menambah daftar pengangguran. Akibatnya tingkat kriminalitas berpotensi meningkat.
"Namun keuntungan lain bagi kota tersebut, seperti pemenuhan sumber daya manusia, meningkatnya perkembang usaha mikro. Hal ini akan secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah akibat tingginya aktivitas ekonomi selain itu pertumbuhan ekonomi juga meningkat," papar Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini.
Sehingga ia meminta instansi terkait lebih mengawasi dan mewaspadai lonjakan warga pendatang baru pasca-Lebaran 2016. Kaltim dinilai merupakan incaran para pencari kerja dari banyak daerah. Ia juga mengharapkan kepada seluruh RT agar bisa lebih bersinegeri dengan melaporkan warganya, baik yang baru maupun pendatang ke instansi terkait, agar bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan masing-masing.
"Tidak ada larangan bagi warga untuk mencari nafkah di Kaltim. Namun ada baiknya ketika ingin berdomisili harus melapor terlebih dahulu kepada pihak RT setempat, agar jika terjadi sesuatu identitas pendatang jelas dan terdata," ucapnya.
Harus diingat bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan penduduk yang tidak tercatat dan terdata akan membuat instansi terkait kebingungan dalam mendata ulang. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Demikian dikatakan Josef menanggapi potensi urbanisasi ke Kalimantan Timur.
"Banyak faktor dan alasan mengapa mereka memutuskan untuk pindah pada kota-kota tertentu di Kaltim. Umumnya alasan kepindahan mereka bisa ajakan dari saudara yang telah lebih dulu tinggal di kota tersebut. Atau jumlah lapangan pekerjaan yang lebih banyak di kota maupun rendahnya pendapatan di desa," sebutnya.
Ia khawatir bila warga yang memutuskan urbanisasi tidak memiliki kemampuan, dapat menimbulkan dampak negatif dengan menambah daftar pengangguran. Akibatnya tingkat kriminalitas berpotensi meningkat.
"Namun keuntungan lain bagi kota tersebut, seperti pemenuhan sumber daya manusia, meningkatnya perkembang usaha mikro. Hal ini akan secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah akibat tingginya aktivitas ekonomi selain itu pertumbuhan ekonomi juga meningkat," papar Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini.
Sehingga ia meminta instansi terkait lebih mengawasi dan mewaspadai lonjakan warga pendatang baru pasca-Lebaran 2016. Kaltim dinilai merupakan incaran para pencari kerja dari banyak daerah. Ia juga mengharapkan kepada seluruh RT agar bisa lebih bersinegeri dengan melaporkan warganya, baik yang baru maupun pendatang ke instansi terkait, agar bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan masing-masing.
"Tidak ada larangan bagi warga untuk mencari nafkah di Kaltim. Namun ada baiknya ketika ingin berdomisili harus melapor terlebih dahulu kepada pihak RT setempat, agar jika terjadi sesuatu identitas pendatang jelas dan terdata," ucapnya.
Harus diingat bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan penduduk yang tidak tercatat dan terdata akan membuat instansi terkait kebingungan dalam mendata ulang. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016