Kunjungan Kerja Pansus Retribusi

Samarinda (ANTARA kaltim) - Sejumlah aset pemerintah daerah perlu diawasi secara sistematis guna mengawal pendapatan retribusi daerah dan meminimalkan kebocoran. Penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa diduga terjadi pada sistem pola pengawasan yang cenderung lemah.

Hal tersebut disampaikan Muhammad Samsun satu dari anggota Pansus Pembahas Raperda Perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda Perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu DPRD Kaltim saat kunjungan kerja ke Dispenda Kota Balikpapan belum lama ini. 

“Pansus berharap pola pengawasan terhadap intensitas tagihan pembayaran juga pengawasan dapat lebih ditingkatkan kembali. Mengingat pengembalian ke kas daerah sangat minim sekali.Berbanding terbalik dengan pengeluaran pemerintah terhadap sejumlah aset daerah dengan anggaran hingga miliaran rupiah,” kata Samsun.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Pansus Wibowo Handoko dan Wakil Ketua Saefuddin Zuhri. Ada pula anggota pansus lain yaitu Irwan Faisyal HP, Edi Sunardi Darmawan, Andhika Hasan, Sapto Setyo Pramono, Siti Qomariah, Ferza Agustia dan Jahiddin.    

Lebih lanjut, Politikus PDI-Perjuangan ini memberikan contoh terhadap sejumlah aset daerah dengan pendapatan kurang maksimal. Seperti Guest House Balikpapan dan Guest House Perwakilan Jakarta. Dimana pendapatan retribusi untuk Guest House Balikpapan pada tahun 2015 hanya Rp 200 juta. 

Semestinya pendapatan retribusi bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi hingga Rp 1 miliar. Pansus menargetkan pendapatan Guest House Balikpapan tahun 2017 bisa sebesar Rp 400 juta dan Dispenda Kota Balikpapan menyanggupinya.  

“Pansus berharap Dispenda dapat meningkatkan kinerja. Pansus yakin Kaltim dapat menghasilkan sumber PAD lebih maksimal, maka maksimalkanlah. Bila perlu, melakukan penambahan kekuatan Dispenda terhadap pegawainya untuk memaksimalkan kinerja. Jangan sampai pendapatan jebol, pengeluaran pun menjadi tidak terkontrol tentu ini akan kacau,” papar Samsun. ( Humas DPRD Kaltim/adv)