Anggaran Kontingen PON Kaltim Prioritas

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Setelah bertemu dengan Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim kembali melakukan pertemuan dengan DPRD Kaltim untuk pengajuan anggaran kebutuhan kontingen Kaltim pada PON XIX 2016 di Jawa Barat. KONI berharap anggaran itu bisa dimasukan ke dalam APBD Perubahan 2016. 

Rapat dengar pendapat antara KONI dan DPRD Kaltim tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun HS, didampingi Sekwan Achmadi, dan sejumlah anggota DPRD Kaltim.

Ketua KONI Kaltim, Zuhdi Yahya dalam rapat meyampaikan, pihaknya telah menyelesaikan perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk kontingen Kaltim di PON XIX 2016 di Jawa Barat. Anggaran yang disusun hanya Rp130 miliar. Semula diperkirakan mencapai Rp150 miliar lebih.

Besaran anggaran yang diusulkan KONI  mendapat respon positif dari legislatif Kaltim. Syahrun mengatakan anggaran yag diajukan KONI akan jadi prioritas di APBD-P 2016. "Dana yang ada saat ini di KONI hanya cukup untuk puslatda. Sehingga untuk ikut serta dalam PON di Jawa Barat, memerlukan tambahan dana Rp130 miliar," terang Haji Alung -- sapaan akrabnya.

Senada dengan Ketua DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub salah satu anggota banggar DPRD Kaltim menilai usulan anggaran KONI Kaltim untuk kebutuhan PON 2016, menjadi prioritas. Pasalnya, kebutuhan anggaran PON 2016 itu mencerminkan komitmen dan janji Pemprov Kaltim yang menyatakan siap memberikan dukungan kontingen PON Kaltim.

 "Ini menyangkut nama besar Provinsi Kaltim sebagai daerah yang sudah diperhitungkan oleh daerah-daerah lain. Dana segitu (Rp130 miliar) tidak seberapa. Tentu bisa diberikan," ucapnya.

KONI Kaltim menurutnya harus mendapatkan anggaran sesuai kebutuhan di PON 2016 nanti. "Meskipun perhitungan anggaran sementara di APBD-P 2016, diperkirakan hanya sekitar Rp700 miliar yang akan dibahas di APBD-P," beber Rusman.

Terpisah, Ketua KONI Kaltim, Zuhdi Yahya mengatakan penyusunan anggaran untuk kebutuhan keberangkatan kontingen dan lainnya, mengalami rasionalisasi hingga Rp54 miliar dari anggaran yang diperkirakan Rp185 miliar.

"Jumlah kebutuhan kita sudah dirasionalisasi sendiri. Dari Rp185 miliar menjadi Rp130 miliar, dengan rasionalisasi mencapai Rp54 miliar," sebutnya.