Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kaltim, Muspandi mengingatkan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya Gubernur Kaltim
Awang Faroek Ishak yang sering mendengungkan peningkatan anggaran
pertanian minimal 10 persen dari APBD.
"Pemprov kaltim telah memprogramkan pertanian dalam arti luas yang meliputi, perkebunan, perikanan dan peternakan merupakan sektor penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah," katanya..
Ia mengatakan bahwa Fraksi PAN mendukung dan mengapresiasi program pemerintah yang telah berupaya merevitalisasi pertanian dengan memberikan bantuan langsung berupa alat pertanian dan traktor, kapal nelayan bantuan peninggian tanggul tambak budidaya udang dan lainnya.
Menurutnya, bantuan langsung, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didorong membangun pabrik untuk komoditi sawit dan karet diharap bisa membantu, sehingga hasil produksi petani dapat terserap pasar dan memutus mata rantai spekulan yang selama ini ‘mencekik’ petani kita," imbuhnya.
Selain pertanian, bidang pertambangan mengingat sektor pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai UU 23/2014, gubernur diminta menyikapi serius persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di Bumi Etam, khususnya sektor pertambangan batubara. “Kebijakan pemerintah yang memoratorium izin tambang harus diimbangi dengan penindakan terhadap perusahaan yang tidak bertanggungjawab terhadap reklamasi lubang tambang di Kaltim,†katanya.
Dia juga menyinggung terkait kolam bekas tambang yang sudah menelan puluhan korban, termasuk duka mendalam terhadap 22 keluarga korban anak yang meninggal di lubang tambang di Samarinda, Kukar dan PPU.
"Hal ini tidak bisa terus dibiarkan terjadi, sekiranya DPRD Kaltim bisa menyikapi dengan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reklamasi dan Invesigasi korban anak meninggal di lubang tambang," katanya.(Humas DPRD Kaltim/Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Pemprov kaltim telah memprogramkan pertanian dalam arti luas yang meliputi, perkebunan, perikanan dan peternakan merupakan sektor penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah," katanya..
Ia mengatakan bahwa Fraksi PAN mendukung dan mengapresiasi program pemerintah yang telah berupaya merevitalisasi pertanian dengan memberikan bantuan langsung berupa alat pertanian dan traktor, kapal nelayan bantuan peninggian tanggul tambak budidaya udang dan lainnya.
Menurutnya, bantuan langsung, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didorong membangun pabrik untuk komoditi sawit dan karet diharap bisa membantu, sehingga hasil produksi petani dapat terserap pasar dan memutus mata rantai spekulan yang selama ini ‘mencekik’ petani kita," imbuhnya.
Selain pertanian, bidang pertambangan mengingat sektor pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai UU 23/2014, gubernur diminta menyikapi serius persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di Bumi Etam, khususnya sektor pertambangan batubara. “Kebijakan pemerintah yang memoratorium izin tambang harus diimbangi dengan penindakan terhadap perusahaan yang tidak bertanggungjawab terhadap reklamasi lubang tambang di Kaltim,†katanya.
Dia juga menyinggung terkait kolam bekas tambang yang sudah menelan puluhan korban, termasuk duka mendalam terhadap 22 keluarga korban anak yang meninggal di lubang tambang di Samarinda, Kukar dan PPU.
"Hal ini tidak bisa terus dibiarkan terjadi, sekiranya DPRD Kaltim bisa menyikapi dengan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reklamasi dan Invesigasi korban anak meninggal di lubang tambang," katanya.(Humas DPRD Kaltim/Adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016