Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi I DPRD Kaltim Syarifah Masitah Assegaf berharap agar pelayanan publik, baik di bidang kesehatan maupun administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya tak ragu melakukan inovasi untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
“Tak perlu malu mencontoh inovasi pelayanan dari daerah lain. Karena bukan berarti mencontek hal buruk. Mencontoh disini artinya mengadopsi inovasi yang bisa diterapkan, lagi pula tentu tidak semua diadopsi. Setiap wilayah kan memiliki karakter masing-masing untuk disesuaikan,†kata Politikus wanita Golkar ini.
Ia mencontohkan, seperti pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, inovasi terbaru yang harus diterapkan adalah bagaimana pelayanan pembuatan KTP el dapat terukur. Terdapat standar pelayanan seberapa lama proses dimulai, pembuatan hingga KTP el jadi dan bisa diambil. “Informasi terkait proses dan lama layanan juga sebaiknya disosialisasikan misalnya dengan menempelkan informasi tersebut pada papan informasi,†ungkapnya.
Apalagi kabarnya pejabat terkait telah ada yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) mengenai inovasi-inovasi yang dapat dijalankan dilayanan publik milik pemerintah. Maka harus benar-benar diaplikasikan. “Tidak ada salahnya bila melakukan inovasi-inovasi serupa yang telah dilakukan pelayanan publik milik swasta sepanjang yang dilakukan tidak menyalahi aturan,†sebutnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
“Tak perlu malu mencontoh inovasi pelayanan dari daerah lain. Karena bukan berarti mencontek hal buruk. Mencontoh disini artinya mengadopsi inovasi yang bisa diterapkan, lagi pula tentu tidak semua diadopsi. Setiap wilayah kan memiliki karakter masing-masing untuk disesuaikan,†kata Politikus wanita Golkar ini.
Ia mencontohkan, seperti pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, inovasi terbaru yang harus diterapkan adalah bagaimana pelayanan pembuatan KTP el dapat terukur. Terdapat standar pelayanan seberapa lama proses dimulai, pembuatan hingga KTP el jadi dan bisa diambil. “Informasi terkait proses dan lama layanan juga sebaiknya disosialisasikan misalnya dengan menempelkan informasi tersebut pada papan informasi,†ungkapnya.
Apalagi kabarnya pejabat terkait telah ada yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) mengenai inovasi-inovasi yang dapat dijalankan dilayanan publik milik pemerintah. Maka harus benar-benar diaplikasikan. “Tidak ada salahnya bila melakukan inovasi-inovasi serupa yang telah dilakukan pelayanan publik milik swasta sepanjang yang dilakukan tidak menyalahi aturan,†sebutnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016