Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo berpesan agar
sebagian besar proyek infrastruktur digarap oleh kontraktor lokal.
Saat menyampaikan sambutan pada penandatanganan kontrak kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016, Rabu, Presiden mengatakan jika tidak memungkinkan 100 persen maka harus diupayakan supaya 90 persen dari proyek infratruktur digarap oleh kontraktor lokal.
Apalagi menurut Presiden tahun ini banyak proyek infrastruktur yang nilainya di bawah Rp50 miliar yang bisa digarap kontraktor lokal.
"Saya ingin agar peredaran uang semakin banyak di desa, jangan hanya mampir dan kemudian 'ketarik' lagi (ke Jakarta), daerah tidak akan dapat peredaran uang itu," katanya.
Kepala Negara juga meminta kontraktor mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri.
"Jangan sedikit-sedikit impor. Stop itu. Gunakan barang-barang lokal. Local content diperbesar, syukur bisa semuanya barang lokal. Enggak ada lagi nanti beli pipa harus impor. Ada lagi buat jembatan impor bajanya, padahal di sini ada Krakatau (Steel)," katanya.
Selain itu Presiden berpesan agar pelaksanaan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada 2016 bersifat padat karya, membuka lebih banyak lapangan kerja.
"Kita ingin buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Angka sebesar Rp104 triliun yang ada di infrastruktur PU ini akan membuka lapangan pekerjaan sangat besar, saya titip usahakan proyek ini banyak menyerap tenaga kerja, padat karya, tanpa melupakan teknologi. Tapi sekali lagi, dorong agar ini banyak menyerap tenaga kerja," katanya.
Paket Kontrak
Guna mempercepat pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2016 punya 10.649 paket kontrak dengan nilai Rp73,41 triliun.
Kementerian PUPR telah melaksanakan pelelangan dini 5.344 paket dengan nilai Rp42,74 triliun sejak Agustus hingga Desember 2015.
Pada Januari ditandatangani 1.026 paket senilai Rp25 triliun dan pada Rabu (6/1) ditandatangani kontrak senilai Rp8,81 triliun.
Selama penandatanganan kontrak kegiatan Kementerian PUPR, Presiden juga menyapa para pelaksana proyek di Pulau Balang, Balikpapan dan Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah, lewat telekonferensi.
Presiden juga berdialog dengan pemerintah daerah dan kontraktor di lima lokasi penandatanganan kontrak selain Jakarta, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Saat menyampaikan sambutan pada penandatanganan kontrak kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016, Rabu, Presiden mengatakan jika tidak memungkinkan 100 persen maka harus diupayakan supaya 90 persen dari proyek infratruktur digarap oleh kontraktor lokal.
Apalagi menurut Presiden tahun ini banyak proyek infrastruktur yang nilainya di bawah Rp50 miliar yang bisa digarap kontraktor lokal.
"Saya ingin agar peredaran uang semakin banyak di desa, jangan hanya mampir dan kemudian 'ketarik' lagi (ke Jakarta), daerah tidak akan dapat peredaran uang itu," katanya.
Kepala Negara juga meminta kontraktor mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri.
"Jangan sedikit-sedikit impor. Stop itu. Gunakan barang-barang lokal. Local content diperbesar, syukur bisa semuanya barang lokal. Enggak ada lagi nanti beli pipa harus impor. Ada lagi buat jembatan impor bajanya, padahal di sini ada Krakatau (Steel)," katanya.
Selain itu Presiden berpesan agar pelaksanaan proyek infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada 2016 bersifat padat karya, membuka lebih banyak lapangan kerja.
"Kita ingin buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Angka sebesar Rp104 triliun yang ada di infrastruktur PU ini akan membuka lapangan pekerjaan sangat besar, saya titip usahakan proyek ini banyak menyerap tenaga kerja, padat karya, tanpa melupakan teknologi. Tapi sekali lagi, dorong agar ini banyak menyerap tenaga kerja," katanya.
Paket Kontrak
Guna mempercepat pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2016 punya 10.649 paket kontrak dengan nilai Rp73,41 triliun.
Kementerian PUPR telah melaksanakan pelelangan dini 5.344 paket dengan nilai Rp42,74 triliun sejak Agustus hingga Desember 2015.
Pada Januari ditandatangani 1.026 paket senilai Rp25 triliun dan pada Rabu (6/1) ditandatangani kontrak senilai Rp8,81 triliun.
Selama penandatanganan kontrak kegiatan Kementerian PUPR, Presiden juga menyapa para pelaksana proyek di Pulau Balang, Balikpapan dan Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah, lewat telekonferensi.
Presiden juga berdialog dengan pemerintah daerah dan kontraktor di lima lokasi penandatanganan kontrak selain Jakarta, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016