Samarinda (ANTARA Kaltim) - Minimnya alokasi bantuan keuangan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim ditengarai menjadi salah satu sebab daerah belum optimal membangun.
Anggota DPRD Kaltim Syarifah Masitah Assegaf menuturkan sudah bertahun-tahun porsi bantuan anggaran provinsi kepada dua kabupaten tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Samarinda, dan Kukar. Maka tidak heran jika gaung untuk memisahkan diri dari Kaltim sudah sering terdengar karena merasa dianaktirikan.
“Seharusnya pemerintah bisa peka dengan minimnya alokasi bantuan maka akan menghambat laju pembangunan di segala bidang. Oleh sebab itu pembangunan harus merata, jangan sampai menciptakan kesejangan antara daerah,†harap Masitah.
Banyaknya persoalan yang dihadapi warga PPU dan Paser yang disampaikan ketika dirinya reses pada 16 - 21 November. Seperti di Kampung Pejala, banyak kelompok nelayan yang mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah khususnya terkait dengan bantuan mesin kapal hingga alat penangkat ikan. Padahal, mereka sudah mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait akan tetapi selalu mendapat jawaban sama yakni tidak ada anggaran.
Ironisnya, ada kelompok nelayan yang lebih dari sekali mendapat mendapat bantuan dari pemerintah.
Desa Harapan Baru tepatnya Air Mati merupakan daerah terisolasi karena selain terpencil, akses ke daerah lain harus menggunakan kapal atau perahu. Padahal jika pemerintah peduli harusnya dapat membuat jalan darat, karena jaraknya hanya 10 kilometer ke Kabupaten Paser.
Hal senada juga terjadi di Desa Janebora. Warga tidak bisa menggunakan jalan menuju PPU disebabkan kondisi jalan tanah bebatuan serta rumput yang sudah meninggi. Kondisi lebih parah didapat ketika hujan.
Sedangkan untuk Kabupaten Paser, kata Masitah, didominasi persoalan infrastruktur, diantaranya TK dan PAUD Ummiyah di Jalan Sultan Alimudin Gang Partisipasi, kondisi bangunannya dinilai sudah tidak layak.
“Bangunan kayu dan sudah tidak memadai dengan jumlah murid, sehingga perlu direhap. Dapat dibanyangkan dalam satu bangunan juga merangkap fungsi menjadi terapi anak berkebutuhan khusus, Posyandu, TK Al-Qur’an. Pemerintah seharusnya turun tangan,†ucap Masitah.
Demikian pula dengan TK BM Rahmatillah Kelurahan Tanah Grogot. Kendati berprestasi dan diakui dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke pusat namun, kondisi memperihatinkan masih terlihat pada bangunan rumah kayu yang dipinjami oleh warga setempat itu. Sarana dan prasarana masih di bawah standar. Seperti dinding kayu yang jabuk hingga kurangnya ruang kelas dan musala.
Masitah menambahkan Desa Tapis mempertanyakan fungsi dari Musrembang mulai tingkat desa hingga kabupaten juga provinsi. Sebab semua usulan yang disampaikan warga pada Musrembang tidak satu pun yang diakomodasi. Di antaranya, pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, drainase, hingga bangunan perkantoran perangkat desa.
“Masyarakat sudah cukup sering mengajukan proposal ke pemerintah kabupaten seperti untuk semenisasi jalan akan tetapi tidak ada tanggapan,†tutur Masitah.
Persoalan yang juga menjadi keluhan adalah banjir yang diakibatkan pendangkalan parit dan drainase yang buruk. Selain itu masalah minimnya informasi program pemerintah tentang perumahan layak huni yang diduga hanya kisaran orang tertentu saja.
Ini bukan tanpa alasan karena menurut warga program yang diprioritaskan kepada kaum menengah kebawah itu hanya dinikmati oleh mereka yang tergolong orang kaya, bahkan ironisnya dibeli untuk kemudian disewakan. Sedangkan tidak sedikit warga yang mengontrak tidak kebagian.
Menanggapi hal itu semua politikus asal Golkar ini meminta kepada pemerintah baik kabupaten maupun provinsi melalui dinas terkait masing-masing untuk segera turun tangan guna mengatasi penderitaan masyarakat. “Hasil reses saya ini pula setelah diparipurnakan akan disampaikan kepada Pemprov Kaltim untuk meminta segera ditindaklanjuti,†tegas Masitah. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Anggota DPRD Kaltim Syarifah Masitah Assegaf menuturkan sudah bertahun-tahun porsi bantuan anggaran provinsi kepada dua kabupaten tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Samarinda, dan Kukar. Maka tidak heran jika gaung untuk memisahkan diri dari Kaltim sudah sering terdengar karena merasa dianaktirikan.
“Seharusnya pemerintah bisa peka dengan minimnya alokasi bantuan maka akan menghambat laju pembangunan di segala bidang. Oleh sebab itu pembangunan harus merata, jangan sampai menciptakan kesejangan antara daerah,†harap Masitah.
Banyaknya persoalan yang dihadapi warga PPU dan Paser yang disampaikan ketika dirinya reses pada 16 - 21 November. Seperti di Kampung Pejala, banyak kelompok nelayan yang mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah khususnya terkait dengan bantuan mesin kapal hingga alat penangkat ikan. Padahal, mereka sudah mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait akan tetapi selalu mendapat jawaban sama yakni tidak ada anggaran.
Ironisnya, ada kelompok nelayan yang lebih dari sekali mendapat mendapat bantuan dari pemerintah.
Desa Harapan Baru tepatnya Air Mati merupakan daerah terisolasi karena selain terpencil, akses ke daerah lain harus menggunakan kapal atau perahu. Padahal jika pemerintah peduli harusnya dapat membuat jalan darat, karena jaraknya hanya 10 kilometer ke Kabupaten Paser.
Hal senada juga terjadi di Desa Janebora. Warga tidak bisa menggunakan jalan menuju PPU disebabkan kondisi jalan tanah bebatuan serta rumput yang sudah meninggi. Kondisi lebih parah didapat ketika hujan.
Sedangkan untuk Kabupaten Paser, kata Masitah, didominasi persoalan infrastruktur, diantaranya TK dan PAUD Ummiyah di Jalan Sultan Alimudin Gang Partisipasi, kondisi bangunannya dinilai sudah tidak layak.
“Bangunan kayu dan sudah tidak memadai dengan jumlah murid, sehingga perlu direhap. Dapat dibanyangkan dalam satu bangunan juga merangkap fungsi menjadi terapi anak berkebutuhan khusus, Posyandu, TK Al-Qur’an. Pemerintah seharusnya turun tangan,†ucap Masitah.
Demikian pula dengan TK BM Rahmatillah Kelurahan Tanah Grogot. Kendati berprestasi dan diakui dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke pusat namun, kondisi memperihatinkan masih terlihat pada bangunan rumah kayu yang dipinjami oleh warga setempat itu. Sarana dan prasarana masih di bawah standar. Seperti dinding kayu yang jabuk hingga kurangnya ruang kelas dan musala.
Masitah menambahkan Desa Tapis mempertanyakan fungsi dari Musrembang mulai tingkat desa hingga kabupaten juga provinsi. Sebab semua usulan yang disampaikan warga pada Musrembang tidak satu pun yang diakomodasi. Di antaranya, pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, drainase, hingga bangunan perkantoran perangkat desa.
“Masyarakat sudah cukup sering mengajukan proposal ke pemerintah kabupaten seperti untuk semenisasi jalan akan tetapi tidak ada tanggapan,†tutur Masitah.
Persoalan yang juga menjadi keluhan adalah banjir yang diakibatkan pendangkalan parit dan drainase yang buruk. Selain itu masalah minimnya informasi program pemerintah tentang perumahan layak huni yang diduga hanya kisaran orang tertentu saja.
Ini bukan tanpa alasan karena menurut warga program yang diprioritaskan kepada kaum menengah kebawah itu hanya dinikmati oleh mereka yang tergolong orang kaya, bahkan ironisnya dibeli untuk kemudian disewakan. Sedangkan tidak sedikit warga yang mengontrak tidak kebagian.
Menanggapi hal itu semua politikus asal Golkar ini meminta kepada pemerintah baik kabupaten maupun provinsi melalui dinas terkait masing-masing untuk segera turun tangan guna mengatasi penderitaan masyarakat. “Hasil reses saya ini pula setelah diparipurnakan akan disampaikan kepada Pemprov Kaltim untuk meminta segera ditindaklanjuti,†tegas Masitah. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015