Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Saefudin Zuhri pesimistis pembangunan tol Balikpapan-Samarinda bisa rampung sesuai waktu yang telah disepakati pada 2017, menyusul masih adanya beberapa persoalan sosial yang menjadi kendala.
Menurut Saefudin Zuhri ketika ditemui di Samarinda, Senin, pembangunan megaproyek jalan bebas hambatan sepanjang 99,02 kilometer itu terganjal masalah pembebasan lahan warga yang hingga kini baru terselesaikan sekitar 33 persen.
"Masih ada 67 persen lahan yang belum selesai dibebaskan, padahal saat ini pembangunan sudah memasuki rencana lelang yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Zuhri.
Proyek tol dari Kota Balikpapan hingga Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda mulai dikerjakan sejak 2011. Saat ini, proyek pembangunan sudah memasuki paket 2, 3 dan 4 yang dilelang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pembangunan tol Balikpapan-Samarinda terbagi dalam lima paket pengerjaan, yakni paket 1 sepanjang 25 kilometer dari kilometer 13 Balikpapan ke Samboja (Kutai Kartanegara), paket 2 sepanjang 23,3 kilometer dari Samboja ke Palaran I (Samarinda) dan paket 3 sepanjang 21,9 kilometer dari Samboja ke Palaran 2.
Selanjutnya, paket 4 dari Palaran ke Jembatan Mahkota II dan paket 5 dari Kelurahan Sepinggan di Balikpapan hingga kilometer 13.
"Untuk paket 1 dan 5 dirampungkan melalui pembiayaan oleh pemerintah. Sementara tiga paket lain akan dilelang dan dikerjakan pihak swasta yang berlangsung pada 2015," jelas Zuhri.
Terkait persoalan teknis, Zuhri menyatakan hal ini memang menjadi kewenangan pemerintah dan kontraktor pelaksana proyek, namun tugas DPRD selaku pengawas pembangunan tetap berjalan.
"Kami telah melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui seberapa jauh pengerjaan proyek tol tersebut. Pembangunan akses tol ini juga akan menghubungkan kawasan-kawasan industri di Kaltim. Mulai dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kota Bontang hingga Kabupaten Kutai Timur, akses tol juga dipastikan bisa menghubungkan tiga daerah tersebut," paparnya.
Zuhri juga mengakui banyak proyel pembangunan di Kaltim yang penyelesaiannya lambat karena terkendala persoalan pembebasan lahan.
"Sinyal positifnya, pada kunjungan kerja beberapa hari lalu, kami memperoleh informasi bahwa pemerintah telah menyelesaikan permasalahan itu (pembebasan lahan). Nanti akan segera kami cek kebenarannya," tambah politisi Partai Nasdem ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Menurut Saefudin Zuhri ketika ditemui di Samarinda, Senin, pembangunan megaproyek jalan bebas hambatan sepanjang 99,02 kilometer itu terganjal masalah pembebasan lahan warga yang hingga kini baru terselesaikan sekitar 33 persen.
"Masih ada 67 persen lahan yang belum selesai dibebaskan, padahal saat ini pembangunan sudah memasuki rencana lelang yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Zuhri.
Proyek tol dari Kota Balikpapan hingga Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda mulai dikerjakan sejak 2011. Saat ini, proyek pembangunan sudah memasuki paket 2, 3 dan 4 yang dilelang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pembangunan tol Balikpapan-Samarinda terbagi dalam lima paket pengerjaan, yakni paket 1 sepanjang 25 kilometer dari kilometer 13 Balikpapan ke Samboja (Kutai Kartanegara), paket 2 sepanjang 23,3 kilometer dari Samboja ke Palaran I (Samarinda) dan paket 3 sepanjang 21,9 kilometer dari Samboja ke Palaran 2.
Selanjutnya, paket 4 dari Palaran ke Jembatan Mahkota II dan paket 5 dari Kelurahan Sepinggan di Balikpapan hingga kilometer 13.
"Untuk paket 1 dan 5 dirampungkan melalui pembiayaan oleh pemerintah. Sementara tiga paket lain akan dilelang dan dikerjakan pihak swasta yang berlangsung pada 2015," jelas Zuhri.
Terkait persoalan teknis, Zuhri menyatakan hal ini memang menjadi kewenangan pemerintah dan kontraktor pelaksana proyek, namun tugas DPRD selaku pengawas pembangunan tetap berjalan.
"Kami telah melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui seberapa jauh pengerjaan proyek tol tersebut. Pembangunan akses tol ini juga akan menghubungkan kawasan-kawasan industri di Kaltim. Mulai dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kota Bontang hingga Kabupaten Kutai Timur, akses tol juga dipastikan bisa menghubungkan tiga daerah tersebut," paparnya.
Zuhri juga mengakui banyak proyel pembangunan di Kaltim yang penyelesaiannya lambat karena terkendala persoalan pembebasan lahan.
"Sinyal positifnya, pada kunjungan kerja beberapa hari lalu, kami memperoleh informasi bahwa pemerintah telah menyelesaikan permasalahan itu (pembebasan lahan). Nanti akan segera kami cek kebenarannya," tambah politisi Partai Nasdem ini. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015