Jakarta (ANTARA Kaltim) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan para kepala daerah se-Indonesia, mulai gubernur hingga bupati/walikota agar meningkatkan penyerapan anggaran daerah.
Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP mengatakan instruksi ini disampaikan Mendagri mengingat hingga semester kedua 2015 serapan anggaran pemerintah daerah belum mencapai 50 persen secara nasional. Meski demikian, Mendagri optimis secara nasional serapan anggaran mampu mencapai 80 persen di akhir tahun.
“Dari pertemuan tadi, Mendagri meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat serapan anggaran. Diharapkan serapan anggaran daerah dapat ditingkatkan, mengingat saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran,†kata Mukmin Faisyal usai menghadiri audiensi Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar pemerintah daerah memperhatikan kondisi ini, sehingga tidak terus terjadi kelambanan penyerapan anggaran. Setelah instruksi ini, Pemprov Kaltim akan berupaya mempercepat serapan anggaran di daerah. Misalnya, dengan mempercepat pelaksanaan lelang pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, hal ini diminta Mendagri karena masih ada daerah di Indonesia yang dibawah 21 persen penyerapan anggarannya, yakni Papua, DKI Jakarta dan Kaltara. “Yang lain cukup tinggi penyerapannya. Termasuk Kaltim di atas 50 persen,†jelas Mukmin.
Sesuai target Pemprov Kaltim, penyerapan anggaran hingga akhir tahun nanti mampu mencapai diatas angka 90 persen. Penyerapan ini bertujuan agar realisasi anggaran pembanguann terserap tepat waktu dan tidak menjadi sisa anggaran karena tidak ada aktivitas pelaksanaan program.
“Kita berharap serapan anggaran di daerah mampu mencapai target, sesuai harapan Gubernur, harapan kita semua,†tegas Mukmin.
Selain masalah serapan anggaran, pertemuan tersebut juga membahas masalah penetapan penjabat (Pj) bupati/walikota di daerah. Mendagri memastikan, bulan Oktober penetapan Pj di masing-masing daerah, khususnya di Kaltim sudah dapat diterbitkan surat keputusan.
“Seluruh Gubernur meminta agar Kementerian Dalam Negeri mempercepat penerbitan surat keputusan Pj tersebut. Mengingat, kondisi ini untuk mempercepat proses kebijakan alokasi anggaran dan pelaksanaan pemerintahaan di daerah. Di Kaltim, yang belum adalah Kabupaten Paser dan Berau. Insyallah minggu depan sudah bisa selesai permasalahan ini,†jelasnya.
Dari audiensi tersebut, Pengurus APPSI menyepakati Musyawarah Nasional (Munas) 2015 akan digelar di Makassar pada akhir November. Usulan tersebut disampaikan 13 Gubernur dihadapan Menteri Tjahjo Kumolo.
“Diharapkan pembukaan Munas tersebut dihadiri dan dibuka Presiden Joko Widodo,†ujar Mukmin.
Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltim Fadliansyah mengatakan serapan anggaran Kaltim saat ini untuk alokasi APBD murni mencapai 51,55 persen dan target serapan mencapai 96,33 persen.
“Target ini akan terwujud jika semua SKPD bisa mempercepat serapan anggaran masing-masing,†ujar Fadliansyah. (Humas Prov Kaltim/jay)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP mengatakan instruksi ini disampaikan Mendagri mengingat hingga semester kedua 2015 serapan anggaran pemerintah daerah belum mencapai 50 persen secara nasional. Meski demikian, Mendagri optimis secara nasional serapan anggaran mampu mencapai 80 persen di akhir tahun.
“Dari pertemuan tadi, Mendagri meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat serapan anggaran. Diharapkan serapan anggaran daerah dapat ditingkatkan, mengingat saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran,†kata Mukmin Faisyal usai menghadiri audiensi Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta agar pemerintah daerah memperhatikan kondisi ini, sehingga tidak terus terjadi kelambanan penyerapan anggaran. Setelah instruksi ini, Pemprov Kaltim akan berupaya mempercepat serapan anggaran di daerah. Misalnya, dengan mempercepat pelaksanaan lelang pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, hal ini diminta Mendagri karena masih ada daerah di Indonesia yang dibawah 21 persen penyerapan anggarannya, yakni Papua, DKI Jakarta dan Kaltara. “Yang lain cukup tinggi penyerapannya. Termasuk Kaltim di atas 50 persen,†jelas Mukmin.
Sesuai target Pemprov Kaltim, penyerapan anggaran hingga akhir tahun nanti mampu mencapai diatas angka 90 persen. Penyerapan ini bertujuan agar realisasi anggaran pembanguann terserap tepat waktu dan tidak menjadi sisa anggaran karena tidak ada aktivitas pelaksanaan program.
“Kita berharap serapan anggaran di daerah mampu mencapai target, sesuai harapan Gubernur, harapan kita semua,†tegas Mukmin.
Selain masalah serapan anggaran, pertemuan tersebut juga membahas masalah penetapan penjabat (Pj) bupati/walikota di daerah. Mendagri memastikan, bulan Oktober penetapan Pj di masing-masing daerah, khususnya di Kaltim sudah dapat diterbitkan surat keputusan.
“Seluruh Gubernur meminta agar Kementerian Dalam Negeri mempercepat penerbitan surat keputusan Pj tersebut. Mengingat, kondisi ini untuk mempercepat proses kebijakan alokasi anggaran dan pelaksanaan pemerintahaan di daerah. Di Kaltim, yang belum adalah Kabupaten Paser dan Berau. Insyallah minggu depan sudah bisa selesai permasalahan ini,†jelasnya.
Dari audiensi tersebut, Pengurus APPSI menyepakati Musyawarah Nasional (Munas) 2015 akan digelar di Makassar pada akhir November. Usulan tersebut disampaikan 13 Gubernur dihadapan Menteri Tjahjo Kumolo.
“Diharapkan pembukaan Munas tersebut dihadiri dan dibuka Presiden Joko Widodo,†ujar Mukmin.
Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltim Fadliansyah mengatakan serapan anggaran Kaltim saat ini untuk alokasi APBD murni mencapai 51,55 persen dan target serapan mencapai 96,33 persen.
“Target ini akan terwujud jika semua SKPD bisa mempercepat serapan anggaran masing-masing,†ujar Fadliansyah. (Humas Prov Kaltim/jay)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015