Samarinda (ANTARA Kaltim) – Saefuddin Zuhri menjadi juru bicara untuk memaparkan hasil reses para anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) I Samarinda pada rapat paripurna ke-28 DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian laporan pelaksanaan reses atau jaring aspirasi masyarakat masa sidang II Tahun 2015.
Dalam penyampaiannya ia menyatakan banjir, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanahan masih menjadi masalah krusial masyarakat Samarinda yang urung rampung.
“Seharusnya infrastruktur diawasi perencanaan dan pengelolaan oleh instansi terkait agar dapat berjalan dengan efektif,†kata Zuhri –sapaan akrabnya.
Lebih rinci, Zuhri menyarankan pemerintah daerah menyikapi serius permasalahan banjir mulai dari normalisasi sungai dan pengairan, pembenahan dan perbaikan drainase. Selain itu, pembuatan gorong – gorong diharapkan pengerjaannya dapat dilakukan secara tuntas . Karena permasalahan banjir, menjadi permasalahan utama Kota Samarinda. Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran pembenahan banjir Kota Samarinda ini melalui bantuan keuangan APBD Provinsi Kaltim pada perbaikan infrastruktur yang terkait dengan permasalahan banjir.
“Dari laporan teman-teman dapil Samarinda diketahui ada delapan titik banjir. Yakni Jalan Padat Karya Kelurahan Loa Bakung, Jalan Amuntai Kelurahan Loa Bakung, Jalan Kadrie Oening Kelurahan Air Hitam. Selanjutnya Kelurahan Mugirejo, Jalan Cendana dan Jalan Banggeris, Jalan Adam Malik Kelurahan Karang Asam, Jalan M Said dan Jalan Antasari,†kata Zuhri.
Lebih lanjut, dari segi perekonomian, pemerintah daerah diminta lebih serius memperhatikan produksi Usaha Kecil Menengah (UKM) demi pemerataan kesejahteraan di semua kalangan.
Mereka tidak hanya membutuhkan bantuan dalam bentuk pelatihan, namun juga perhatian pemerintah daerah kepada pengusaha UKM kepada akses modal dan manajemen agar lebih maju.
“Dari segi perekonomian, Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan permasalahan yang banyak di keluhkan masyarakat terutama UKM - UKM yang tidak memiliki modal besar,†kata Zuhri lagi (Humas DPRD Kasltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Dalam penyampaiannya ia menyatakan banjir, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanahan masih menjadi masalah krusial masyarakat Samarinda yang urung rampung.
“Seharusnya infrastruktur diawasi perencanaan dan pengelolaan oleh instansi terkait agar dapat berjalan dengan efektif,†kata Zuhri –sapaan akrabnya.
Lebih rinci, Zuhri menyarankan pemerintah daerah menyikapi serius permasalahan banjir mulai dari normalisasi sungai dan pengairan, pembenahan dan perbaikan drainase. Selain itu, pembuatan gorong – gorong diharapkan pengerjaannya dapat dilakukan secara tuntas . Karena permasalahan banjir, menjadi permasalahan utama Kota Samarinda. Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran pembenahan banjir Kota Samarinda ini melalui bantuan keuangan APBD Provinsi Kaltim pada perbaikan infrastruktur yang terkait dengan permasalahan banjir.
“Dari laporan teman-teman dapil Samarinda diketahui ada delapan titik banjir. Yakni Jalan Padat Karya Kelurahan Loa Bakung, Jalan Amuntai Kelurahan Loa Bakung, Jalan Kadrie Oening Kelurahan Air Hitam. Selanjutnya Kelurahan Mugirejo, Jalan Cendana dan Jalan Banggeris, Jalan Adam Malik Kelurahan Karang Asam, Jalan M Said dan Jalan Antasari,†kata Zuhri.
Lebih lanjut, dari segi perekonomian, pemerintah daerah diminta lebih serius memperhatikan produksi Usaha Kecil Menengah (UKM) demi pemerataan kesejahteraan di semua kalangan.
Mereka tidak hanya membutuhkan bantuan dalam bentuk pelatihan, namun juga perhatian pemerintah daerah kepada pengusaha UKM kepada akses modal dan manajemen agar lebih maju.
“Dari segi perekonomian, Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan permasalahan yang banyak di keluhkan masyarakat terutama UKM - UKM yang tidak memiliki modal besar,†kata Zuhri lagi (Humas DPRD Kasltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015