Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono berupaya memperjuangkan program semenisasi di 70 titik sebagai akses jalan untuk permukiman yang tersebar di Kota Samarinda.
"Saya akan memperjuangkan program tersebut lewat APBD murni. Tapi, yang terpenting koordinasi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim perlu dilakukan dengan baik," kata Sapto usai melakukan reses di Samarinda, Senin.
Ia berharap semua perencanaan pembangunan telah diperhitungkan secara cermat, sehingga anggaran yang telah diperjuangkan dapat terserap dengan maksimal.
Menurut Sapto, anggaran pembangunan untuk Kota Samarinda akan terus diperjuangkan melalui APBD Kota Samarinda, APBD Provinsi Kaltim dan APBN, karena Samarinda merupakan ibukota provinsi yang memungkinkan untuk menyerap program-program pembangunn nasional.
Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran kegiatan reses sejak pekan lalu, antara lain Jalan Sultan Sulaiman Kecamatan Sambutan, Jalan Mas Aji, Sindang Sari, Jalan KS Tubun Kelurahan Jawa, Jalan Olah Bebaya Pulau Atas Kelurahan Makroman, dan Jalan Wira Guna RT 11 Kelurahan Sidodadi.
Ia mengatakan sebagian besar warga di Kecamatan Sambutan mengeluhkan banjir dan drainase yang kurang baik, jalan yang belum tersentuh semenisasi, dan Jembatan Mahkota II yang belum rampung pembangunannya.
"Terkait Jembatan Mahkota II yang belum selesai, kabarnya ada pilon penyangga yang tidak lurus. Hal ini menjadi catatan agar ke depan lebih teliti dalam masalah pembangunan semua jembatan. Jangan sampai akibat kurang teliti menyebabkan jembatan rawan celaka," terangnya.
Sapto menambahkan warga juga mengeluhkan kurangnya sarana pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Sambutan, serta tidak adanya sarana olahraga terutama lapangan bola.
"Meskipun Samarinda sedang defisit anggaran, DPRD provinsi tetap bisa membantu kucuran dana kepada pemkot agar tetap bisa melaksanakan pembangunan," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Saya akan memperjuangkan program tersebut lewat APBD murni. Tapi, yang terpenting koordinasi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim perlu dilakukan dengan baik," kata Sapto usai melakukan reses di Samarinda, Senin.
Ia berharap semua perencanaan pembangunan telah diperhitungkan secara cermat, sehingga anggaran yang telah diperjuangkan dapat terserap dengan maksimal.
Menurut Sapto, anggaran pembangunan untuk Kota Samarinda akan terus diperjuangkan melalui APBD Kota Samarinda, APBD Provinsi Kaltim dan APBN, karena Samarinda merupakan ibukota provinsi yang memungkinkan untuk menyerap program-program pembangunn nasional.
Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran kegiatan reses sejak pekan lalu, antara lain Jalan Sultan Sulaiman Kecamatan Sambutan, Jalan Mas Aji, Sindang Sari, Jalan KS Tubun Kelurahan Jawa, Jalan Olah Bebaya Pulau Atas Kelurahan Makroman, dan Jalan Wira Guna RT 11 Kelurahan Sidodadi.
Ia mengatakan sebagian besar warga di Kecamatan Sambutan mengeluhkan banjir dan drainase yang kurang baik, jalan yang belum tersentuh semenisasi, dan Jembatan Mahkota II yang belum rampung pembangunannya.
"Terkait Jembatan Mahkota II yang belum selesai, kabarnya ada pilon penyangga yang tidak lurus. Hal ini menjadi catatan agar ke depan lebih teliti dalam masalah pembangunan semua jembatan. Jangan sampai akibat kurang teliti menyebabkan jembatan rawan celaka," terangnya.
Sapto menambahkan warga juga mengeluhkan kurangnya sarana pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Sambutan, serta tidak adanya sarana olahraga terutama lapangan bola.
"Meskipun Samarinda sedang defisit anggaran, DPRD provinsi tetap bisa membantu kucuran dana kepada pemkot agar tetap bisa melaksanakan pembangunan," katanya.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015