Samarinda (ANTARA Kaltim)- Setelah mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kalimantan Timur pada rapat paripurna ke-21, kemudian Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Kaltim Meiliana.
Paripurna ke-22 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf didampingi Achmadi, selaku Sekretaris Dewan. Di hadapan anggota DPRD serta perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang hadir pada saat paripurna ia mengatakan sembilan fraksi di DPRD Kaltim telah menyampaikan sikap politik mereka melalui pemandangan umum fraksi.
“Tentu eksekutif sudah memahami apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi baik yang bersifat kritik, saran maupun pertanyaan,†katanya.
Meiliana menjelaskan, pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kaltim merupakan hal yang tepat dalam mengoreksi serta mengevaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah berkeyakinan sikap politik fraksi tersebut ke depannya akan mampu mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meiliana menambahkan sejatinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat sependapat dengan seluruh fraksi, khususnya atas kritik, saran serta masukan yang diberikan terhadap program-program pemerintah di masing-masing bidang. Baik itu kesehatan, pertanian, perikanan, kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur melalui pemandangan umumnya. Dalam hal ini tentu pemerintah akan semaksimal mungkin menjalankan program-program tersebut.
Lebih lanjut lagi ia menjelaskan bahwa penurunan pendapatan pada tahun 2014 disebabkan oleh turunnya dana perimbangan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil daerah otonomi baru (DBO) Kalimantan Utara.
Pemerintah juga sependapat bahwa program kegiatan P-APBD tahun 2015 diprioritaskan pada kebutuhan yang sifatnya mendesak, selektif dan memperhatikan skala prioritas.
“Atas sependapatnya pemerintah terhadap program kegiatan yang diusulkan oleh fraksi, maka pemerintah juga memohon dukungan dari fraksi di DPRD untuk memprioritaskan proyek-proyek tahun jamak (multi years contract, red) dalam hal perencanaan dan penganggaran serta fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek tahun jamak tersebut,†ucapnya.
Sebelum paripurna usai, Andi Faisal mengucapkan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2015 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
“Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan untuk laporan hasil kerja banggar, sekaligus sebagai pertimbangan, persetujuan, dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2015 yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna berikutnya,†kata politikus Partai Demokrat ini. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Paripurna ke-22 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf didampingi Achmadi, selaku Sekretaris Dewan. Di hadapan anggota DPRD serta perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang hadir pada saat paripurna ia mengatakan sembilan fraksi di DPRD Kaltim telah menyampaikan sikap politik mereka melalui pemandangan umum fraksi.
“Tentu eksekutif sudah memahami apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi baik yang bersifat kritik, saran maupun pertanyaan,†katanya.
Meiliana menjelaskan, pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kaltim merupakan hal yang tepat dalam mengoreksi serta mengevaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah berkeyakinan sikap politik fraksi tersebut ke depannya akan mampu mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meiliana menambahkan sejatinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat sependapat dengan seluruh fraksi, khususnya atas kritik, saran serta masukan yang diberikan terhadap program-program pemerintah di masing-masing bidang. Baik itu kesehatan, pertanian, perikanan, kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur melalui pemandangan umumnya. Dalam hal ini tentu pemerintah akan semaksimal mungkin menjalankan program-program tersebut.
Lebih lanjut lagi ia menjelaskan bahwa penurunan pendapatan pada tahun 2014 disebabkan oleh turunnya dana perimbangan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil daerah otonomi baru (DBO) Kalimantan Utara.
Pemerintah juga sependapat bahwa program kegiatan P-APBD tahun 2015 diprioritaskan pada kebutuhan yang sifatnya mendesak, selektif dan memperhatikan skala prioritas.
“Atas sependapatnya pemerintah terhadap program kegiatan yang diusulkan oleh fraksi, maka pemerintah juga memohon dukungan dari fraksi di DPRD untuk memprioritaskan proyek-proyek tahun jamak (multi years contract, red) dalam hal perencanaan dan penganggaran serta fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek tahun jamak tersebut,†ucapnya.
Sebelum paripurna usai, Andi Faisal mengucapkan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2015 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
“Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan untuk laporan hasil kerja banggar, sekaligus sebagai pertimbangan, persetujuan, dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2015 yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna berikutnya,†kata politikus Partai Demokrat ini. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015