Samarinda (ANTARA Kaltim) - Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur mengharapkan proyeksi pendapatan pada rancangan Perubahan APBD Kaltim tahun 2015 perlu memperhitungkan secara cermat keadaan ekonomi makro saat ini, agar realisasinya sesuai target.
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kaltim Andi Harun pada rapat paripurna DPRD di Samarinda, Kamis, mengemukakan perubahan anggaran pada tahun berjalan perlu dilakukan untuk penyesuaian asumsi-asumsi dalam kebijakan umum APBD agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi yang sedang berjalan.
"Proyeksi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada rancangan Perubahan APBD 2015 yang semula Rp9,33 triliun bertambah sebesar Rp2,19 triliun, sehingga menjadi Rp11,534 triliun harus diperhitungkan dengan keadaan ekonomi makro saat ini," katanya.
Agenda rapat paripurna DPRD Kaltim kali ini adalah penyampaian pemandangan fraksi-fraksi atas rancangan P-APBD 2015 yang sebelumnya disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
Andi Harun mengungkapkan pendapatan daerah pada 2014 yang semula ditargetkan sebesar Rp12,13 triliun, tetapi realisasinya Rp11,19 triliun atau mengalami penurunan sekitar 7,73 persen. Hal itu disebabkan terjadinya penurunan dana perimbangan.
"Penurunan pendapatan sangat mengganggu perencanaan dan realisasi program kegiatan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian besaran anggaran tahun 2014," katanya.
Andi Harun menambahkan bahwa Fraksi Golkar juga patut bersyukur bahwa pada tahun anggaran 2015 terjadi peningkatan P-APBD sebesar Rp2,19 triliun, sehingga total APBD 2015 menjadi Rp11,53 triliun lebih.
Peningkatan pendapatan pada P-APBD disumbang dana perimbangan yang meliputi pajak bumi dan bangunan serta minyak bumi dan gas.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Slamet Ari Wibowo, menyambut positif penyampaian nota keuangan rancangan P-APBD 2015 yang disampaikan gubernur beberapa hari lalu.
"Fraksi PKB lebih menyoroti keterbatasan anggaran yang ada pada belanja daerah," ujarnya.
Menurut ia, Pemprov Kaltim semestinya lebih selektif dan memerhatikan skala prioritas dalam belanja daerah, terutama menyangkut kebutuhan apa saja yang harus didahulukan untuk kepentingan masyarakat Kaltim.
"Kami sepakat dengan belanja tidak langsung yang mengalami kenaikan Rp1,08 triliun atau 20,08 persen, dari semula Rp5,40 triliun menjadi Rp6,49 triliun," katanya.
Dengan kenaikan anggaran P-APBD 2015, tambahnya, Fraksi PKB mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal terealisasinya program-program yang telah direncanakan Pemprov Kaltim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kaltim Andi Harun pada rapat paripurna DPRD di Samarinda, Kamis, mengemukakan perubahan anggaran pada tahun berjalan perlu dilakukan untuk penyesuaian asumsi-asumsi dalam kebijakan umum APBD agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi yang sedang berjalan.
"Proyeksi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada rancangan Perubahan APBD 2015 yang semula Rp9,33 triliun bertambah sebesar Rp2,19 triliun, sehingga menjadi Rp11,534 triliun harus diperhitungkan dengan keadaan ekonomi makro saat ini," katanya.
Agenda rapat paripurna DPRD Kaltim kali ini adalah penyampaian pemandangan fraksi-fraksi atas rancangan P-APBD 2015 yang sebelumnya disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
Andi Harun mengungkapkan pendapatan daerah pada 2014 yang semula ditargetkan sebesar Rp12,13 triliun, tetapi realisasinya Rp11,19 triliun atau mengalami penurunan sekitar 7,73 persen. Hal itu disebabkan terjadinya penurunan dana perimbangan.
"Penurunan pendapatan sangat mengganggu perencanaan dan realisasi program kegiatan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian besaran anggaran tahun 2014," katanya.
Andi Harun menambahkan bahwa Fraksi Golkar juga patut bersyukur bahwa pada tahun anggaran 2015 terjadi peningkatan P-APBD sebesar Rp2,19 triliun, sehingga total APBD 2015 menjadi Rp11,53 triliun lebih.
Peningkatan pendapatan pada P-APBD disumbang dana perimbangan yang meliputi pajak bumi dan bangunan serta minyak bumi dan gas.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Slamet Ari Wibowo, menyambut positif penyampaian nota keuangan rancangan P-APBD 2015 yang disampaikan gubernur beberapa hari lalu.
"Fraksi PKB lebih menyoroti keterbatasan anggaran yang ada pada belanja daerah," ujarnya.
Menurut ia, Pemprov Kaltim semestinya lebih selektif dan memerhatikan skala prioritas dalam belanja daerah, terutama menyangkut kebutuhan apa saja yang harus didahulukan untuk kepentingan masyarakat Kaltim.
"Kami sepakat dengan belanja tidak langsung yang mengalami kenaikan Rp1,08 triliun atau 20,08 persen, dari semula Rp5,40 triliun menjadi Rp6,49 triliun," katanya.
Dengan kenaikan anggaran P-APBD 2015, tambahnya, Fraksi PKB mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal terealisasinya program-program yang telah direncanakan Pemprov Kaltim. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015