Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dalam upaya memudahkan pengelolaan pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) dan melaksanakan pendampingan desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim melakukan launching 100 tenaga pendamping desa.
Asisten Pemerintahan Setdaprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman, saat membuka launching 100 tenaga pendamping desa tersebut, mengatakan, arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan adalah implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi dan pendampingan dengan strategi antara lain memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa.
"Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Indonesia tahun 2015-2019, PNPM MPd menjadi salah satu program nasional penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif harus diintegrasikan dengan UU Desa," kata Fatur Rahman.
Demikian pula hasil-hasil pelaksanaan PNPM MPd maupun program sejenis yang sudah berakhir harus ditata ulang, termasuk untuk kepemilikan aset harus mengacu pada UU Desa.
"Salah satu langkah strategis pengintegrasian PNPM MPd ke dalam UU Desa yang sudah ditetapkan adalah mengonsolidasikan dana bantuan langsung masyarakat PNPM MPd menjadi dana desa yang disalurkan secara langsung ke desa melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja desa," ujarnya.
Dalam kesempatan itu Fatur meminta kepada seluruh peserta tenaga pendampingan desa agar dapat melaksanakan tugas fasilitasi pelaksanaan PNPM MPd Pedesaan 2014 sampai dengan musyawarah dan desa serah terima. Kemudian melakukan inventarisasi, verifikasi fisik dan serah terima asset PNPM MPd untuk menjadi aset desa yang meliputi aset PNPM MPd, PNPM Mandiri Integrasi dan program pengembangan kecamatan.
"Tugas dan tanggungjawab pendamping desa adalah memfasilitasi seluruh tahapan pengakhiran kegiatan PNPM MPd Tahun Anggaran 2014 sampai dengan dilaksanakannya musyawarah desa hingga serah terima," ujarnya.
Sebelumnya Kepala BPMPD Kaltim Mohammad Jauhar Efendi dalam laporannya mengatakan, peserta launching 100 tenaga pendamping desa terdiri dari tenaga ahli profesional tingkat kabupaten meliputi pemberdayaan desa 6 orang, bidang infrastruktur desa 5 orang, pemberdayaan ekonomi desa 4 orang, pembangunan partisipatif 4 orang, asisten pemberdayaan masyarakat 3 orang dan asisten bidang infrastuktur desa 2 orang.
"Sementara untuk tenaga ahli pendamping desa (kecamatan) terdiri pendamping desa (fasilitator kecamatan) sebanyak 58 orang, fasilitator teknik sebanyak 30 orang, jadi total peserta 112 orang," kata Jauhar. (Humas Prov Kaltim/mar)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Asisten Pemerintahan Setdaprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman, saat membuka launching 100 tenaga pendamping desa tersebut, mengatakan, arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan adalah implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi dan pendampingan dengan strategi antara lain memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa.
"Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Indonesia tahun 2015-2019, PNPM MPd menjadi salah satu program nasional penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif harus diintegrasikan dengan UU Desa," kata Fatur Rahman.
Demikian pula hasil-hasil pelaksanaan PNPM MPd maupun program sejenis yang sudah berakhir harus ditata ulang, termasuk untuk kepemilikan aset harus mengacu pada UU Desa.
"Salah satu langkah strategis pengintegrasian PNPM MPd ke dalam UU Desa yang sudah ditetapkan adalah mengonsolidasikan dana bantuan langsung masyarakat PNPM MPd menjadi dana desa yang disalurkan secara langsung ke desa melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja desa," ujarnya.
Dalam kesempatan itu Fatur meminta kepada seluruh peserta tenaga pendampingan desa agar dapat melaksanakan tugas fasilitasi pelaksanaan PNPM MPd Pedesaan 2014 sampai dengan musyawarah dan desa serah terima. Kemudian melakukan inventarisasi, verifikasi fisik dan serah terima asset PNPM MPd untuk menjadi aset desa yang meliputi aset PNPM MPd, PNPM Mandiri Integrasi dan program pengembangan kecamatan.
"Tugas dan tanggungjawab pendamping desa adalah memfasilitasi seluruh tahapan pengakhiran kegiatan PNPM MPd Tahun Anggaran 2014 sampai dengan dilaksanakannya musyawarah desa hingga serah terima," ujarnya.
Sebelumnya Kepala BPMPD Kaltim Mohammad Jauhar Efendi dalam laporannya mengatakan, peserta launching 100 tenaga pendamping desa terdiri dari tenaga ahli profesional tingkat kabupaten meliputi pemberdayaan desa 6 orang, bidang infrastruktur desa 5 orang, pemberdayaan ekonomi desa 4 orang, pembangunan partisipatif 4 orang, asisten pemberdayaan masyarakat 3 orang dan asisten bidang infrastuktur desa 2 orang.
"Sementara untuk tenaga ahli pendamping desa (kecamatan) terdiri pendamping desa (fasilitator kecamatan) sebanyak 58 orang, fasilitator teknik sebanyak 30 orang, jadi total peserta 112 orang," kata Jauhar. (Humas Prov Kaltim/mar)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015