![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kaltim.antaranews.com/berita/26924/bupati-penajam-optimistis-water-front-city-terealisasi&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2013/07/20130725yusran.jpg&description=Bupati Penajam Optimistis "Water Front City" Terealisasi){kind=link}
Penajam (ANTARA Kaltim) - Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar mengaku optimistis, pembangunan "Water Front City" sebagai pengembangan kawasan pesisir dapat teralisasi.
"Saya optimistis, pembangunan `Water Front City` akan terealisasi, karena jika terwujud, akan meningkatkan perekonomian dan menjadi ikon Kabupaten Penajam Paser Utara," ungkap Yusran Aspar, di Penajam, Selasa.
"Renacna pembangunan `Water Front City` sebagai pengembangan kawasan pesisir itu secara makro, sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD)," katanya.
Walaupun, "Water Front City" tersebut secara tersurat belum ada, namun secara tersirat lanjut Yusran Aspar, pembangunan kawasan pesisir Nipah-Nipah dan Sungai Paret untuk dijadikan pusat pertokoan dan lain sebagainya itu sudah ada.
"Tapi, kalau DPRD tetap menginginkan rencana pembangunan `Water Front City` masuk RPJPD dan RPJMD terlebih dahulu secara tersurat, bisa dilakukan karena masih bisa diubah atau direvisi," ujar Yusran Aspar.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Rusbani menyatakan, pembangunan "Water Front City" sebagai pengembangan kawasan pesisir belum masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) RPJPD dan RPJMD di daerah itu.
"Kalau pembangunan `Water Front City` itu tidak tercantum dalam Perda RPJPD, kepala daerah selanjutnya tidak punya kewajiban untuk melanjutkan pembangunan itu dan anggaran perencanaan yang telah dikeluarkan berkisar Rp6,7 miliar terbuang sia-sia," ungkap politis PBB tersebut.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Penajam Paser Utara, Jon Kenedi menjelaskan, sesuai prosedur, proyek pembangunan "Water Front City" sebagai pengembangan kawasan pesisir tersebut dimasukkan ke dalam Perda RPJP terlebih dahulu, kemudian melaksanakan perencanaan.
Proyek pembangunan "Water Front City" tersebut tambah Jon Kenedi, harus tercantum dalam RPJP dan RPJMD sebagai program pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkelanjutan, karena pembangunannya membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang cukup lama. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Saya optimistis, pembangunan `Water Front City` akan terealisasi, karena jika terwujud, akan meningkatkan perekonomian dan menjadi ikon Kabupaten Penajam Paser Utara," ungkap Yusran Aspar, di Penajam, Selasa.
"Renacna pembangunan `Water Front City` sebagai pengembangan kawasan pesisir itu secara makro, sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD)," katanya.
Walaupun, "Water Front City" tersebut secara tersurat belum ada, namun secara tersirat lanjut Yusran Aspar, pembangunan kawasan pesisir Nipah-Nipah dan Sungai Paret untuk dijadikan pusat pertokoan dan lain sebagainya itu sudah ada.
"Tapi, kalau DPRD tetap menginginkan rencana pembangunan `Water Front City` masuk RPJPD dan RPJMD terlebih dahulu secara tersurat, bisa dilakukan karena masih bisa diubah atau direvisi," ujar Yusran Aspar.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Rusbani menyatakan, pembangunan "Water Front City" sebagai pengembangan kawasan pesisir belum masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) RPJPD dan RPJMD di daerah itu.
"Kalau pembangunan `Water Front City` itu tidak tercantum dalam Perda RPJPD, kepala daerah selanjutnya tidak punya kewajiban untuk melanjutkan pembangunan itu dan anggaran perencanaan yang telah dikeluarkan berkisar Rp6,7 miliar terbuang sia-sia," ungkap politis PBB tersebut.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Penajam Paser Utara, Jon Kenedi menjelaskan, sesuai prosedur, proyek pembangunan "Water Front City" sebagai pengembangan kawasan pesisir tersebut dimasukkan ke dalam Perda RPJP terlebih dahulu, kemudian melaksanakan perencanaan.
Proyek pembangunan "Water Front City" tersebut tambah Jon Kenedi, harus tercantum dalam RPJP dan RPJMD sebagai program pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkelanjutan, karena pembangunannya membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang cukup lama. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015