Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Zain Taufik Nurrohman meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyesuaikan jumlah dana beasiswa yang diberikan dengan kebutuhan biaya sekolah para penerimanya pada semua tingkatan mulai SD hingga kuliah di perguruan tinggi.
Menurut Zain Taufik yang dihubungi di Samarinda, Rabu, pemberian beasiswa bukan sekadar sebagai bantuan stimulus biaya sekolah atau kuliah, namun harus bisa mencukupi kebutuhan riil dalam proses belajar mengajar.
Ia mengatakan berdasarkan informasi yang diterima Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2015 bahwa calon penerima Beasiswa Kaltim Cemerlang lebih memilih menerima beasiswa dari pemerintah kabupaten/kota karena nilainya lebih besar, dibanding yang diberikan pemerintah provinsi.
"Pansus LKPj merekomendasikan agar penyaluran beasiswa yang sekarang ditangani oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim tidak hanya mementingkan besaran jumlah penerima. Namun, ke depan, sisi manfaat nilai dana beasiswa yang diberikan hendaknya juga menjadi pertimbangan," jelas Zain yang juga anggota Pansus LKPj 2014.
Ia menambahkan pengurangan dana beasiswa sebesar lebih kurang Rp49 miliar pada tahun anggaran 2014 yang menyebabkan besaran beasiswa untuk penerima juga berkurang, diharapkan tidak terulang lagi di tahun mendatang.
Apalagi, lanjut Zain, mayoritas anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim tidak mengetahui persoalan tersebut.
Selain evaluasi terhadap pemerintah, juga perlu untuk melakukan evaluasi terhadap penerima beasiswa terutama mahasiswa penjurusan, seperti mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim, mahasiswa jurusan perkeretaapian di Rusia, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unmul.
"Diharapkan tim Pengelola Beasiswa Kaltim Cemerlang dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap prestasi para mahasiswa penerima beasiswa tersebut. Bagi mereka yang indeks prestasinya menurun, sebaiknya pemberian beasiswanya harus dihentikan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Menurut Zain Taufik yang dihubungi di Samarinda, Rabu, pemberian beasiswa bukan sekadar sebagai bantuan stimulus biaya sekolah atau kuliah, namun harus bisa mencukupi kebutuhan riil dalam proses belajar mengajar.
Ia mengatakan berdasarkan informasi yang diterima Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2015 bahwa calon penerima Beasiswa Kaltim Cemerlang lebih memilih menerima beasiswa dari pemerintah kabupaten/kota karena nilainya lebih besar, dibanding yang diberikan pemerintah provinsi.
"Pansus LKPj merekomendasikan agar penyaluran beasiswa yang sekarang ditangani oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim tidak hanya mementingkan besaran jumlah penerima. Namun, ke depan, sisi manfaat nilai dana beasiswa yang diberikan hendaknya juga menjadi pertimbangan," jelas Zain yang juga anggota Pansus LKPj 2014.
Ia menambahkan pengurangan dana beasiswa sebesar lebih kurang Rp49 miliar pada tahun anggaran 2014 yang menyebabkan besaran beasiswa untuk penerima juga berkurang, diharapkan tidak terulang lagi di tahun mendatang.
Apalagi, lanjut Zain, mayoritas anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim tidak mengetahui persoalan tersebut.
Selain evaluasi terhadap pemerintah, juga perlu untuk melakukan evaluasi terhadap penerima beasiswa terutama mahasiswa penjurusan, seperti mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim, mahasiswa jurusan perkeretaapian di Rusia, dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unmul.
"Diharapkan tim Pengelola Beasiswa Kaltim Cemerlang dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap prestasi para mahasiswa penerima beasiswa tersebut. Bagi mereka yang indeks prestasinya menurun, sebaiknya pemberian beasiswanya harus dihentikan," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015