Samarinda (ANTARA Kaltim) – Pemenuhan kebutuhan pangan Kaltim sangat bergantung pada daerah lain, terutama Pulau Jawa dan Sulawesi. Karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim harus terus berupaya memformulasikan metode agar Kaltim bisa berswasembada pangan.
“Kaltim memiliki luasan daerah yang tak dimiliki daerah lain, terutama tingkat curah hujan yang sangat pas untuk swasembada. Sayangnya, formulasi petanian di daerah kurang dimaksimalkan mengingat tambang dan perkebunan sangat dominan,†kata Muspandi, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim.
Persoalan klasik yang masih dihadapi Kaltim adalah kurang tersedianya sumbber daya manusia (SDM) selaku pengelola pertanian tersebut. Padahal, potensi ini terus meningkat seiring meningkat pula tingkat transmigrasi yang tinggi di kaltim. Namun, hal tersebut kembali terbentur oleh upaya pemerintah yang minim sosialisasi mengenai pertanian. Sehingga, transmigran lebih tertarik bekerja di perusahaan tambang ketimbang mengelola pertanian mandiri.
“Memang, anggaran pertanian Kaltim sendiri tak cukup besar. Namun seminimal apapun anggarannya, jika pengelolaannya baik tentu saja mampu memberikan hasil yang cukup signifikan. Swasembada pangan Kaltim akan merangkak naik, tentu saja diiringi dengan pendapatan daerah yang meningkat pula,†kata Muspandi.
Harusnya, peran pemerintah dominan akan hal ini. Kesiapan lahan tani, diiringi pendampingan lebih lanjut pada calon petani juga harus lebih digalakkan. Terpenting, bantuan pengadaan alat pertanian serta tersedianya pasar juga harus selalu tersedia.
“Pertanian berperan penting dalam menyerap tenaga kerja mandiri. Data nasional menyebutkan, sektor ini bisa menyerap tak kurang dari 38 juta tenaga kerja baru, dan terus meningkat tiap tahun,†kata legislator Partai Amanat Nasional ini. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Kaltim memiliki luasan daerah yang tak dimiliki daerah lain, terutama tingkat curah hujan yang sangat pas untuk swasembada. Sayangnya, formulasi petanian di daerah kurang dimaksimalkan mengingat tambang dan perkebunan sangat dominan,†kata Muspandi, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim.
Persoalan klasik yang masih dihadapi Kaltim adalah kurang tersedianya sumbber daya manusia (SDM) selaku pengelola pertanian tersebut. Padahal, potensi ini terus meningkat seiring meningkat pula tingkat transmigrasi yang tinggi di kaltim. Namun, hal tersebut kembali terbentur oleh upaya pemerintah yang minim sosialisasi mengenai pertanian. Sehingga, transmigran lebih tertarik bekerja di perusahaan tambang ketimbang mengelola pertanian mandiri.
“Memang, anggaran pertanian Kaltim sendiri tak cukup besar. Namun seminimal apapun anggarannya, jika pengelolaannya baik tentu saja mampu memberikan hasil yang cukup signifikan. Swasembada pangan Kaltim akan merangkak naik, tentu saja diiringi dengan pendapatan daerah yang meningkat pula,†kata Muspandi.
Harusnya, peran pemerintah dominan akan hal ini. Kesiapan lahan tani, diiringi pendampingan lebih lanjut pada calon petani juga harus lebih digalakkan. Terpenting, bantuan pengadaan alat pertanian serta tersedianya pasar juga harus selalu tersedia.
“Pertanian berperan penting dalam menyerap tenaga kerja mandiri. Data nasional menyebutkan, sektor ini bisa menyerap tak kurang dari 38 juta tenaga kerja baru, dan terus meningkat tiap tahun,†kata legislator Partai Amanat Nasional ini. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015