Samarinda (ANTARA News) - Ketua DPRD Kalimantan Timur Mukmin Faisyal menyoroti lemahnya daya serap APBD 2009 hanya mencapai 84,75 persen, yakni diduga terkait proses birokrasi yang masih berbelit-belit.
"Birokrasi yang berbelit menjadi salah satu penyebab lemahnya serapan APBD Kaltim 2009," ungkap Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal, Kamis.
Realisasi daya serap anggaran APBD Kaltim 2009 hingga 31 Desember 2009 hanya 84,75 persen dari total APBD Rp7 triliun atau tersisa Rp200 miliar, terbanyak dari Dinas PU dan Kimpraswil yang nilainya mencapai Rp 130 miliar.
"Pemangkasan birokrasi menjadi syarat agar penyerapan APBD Kaltim bisa terealisasi optimal. Jadi, proyek yang sudah masuk perencanaan harus segera dilakukan, tanpa harus melalui proses yang berbelit," ujar Mukmin Faisyal.
Perencanaan dan perhitungan yang tidak matang juga menjadi penyebab lemahnya serapan APBD Kaltim 209 itu, katanya.
"Perencanaan dengan waktu turunnya anggaran sangat pendek, sehingga pembangunan tersebut sulit terealisasi. Jika perencanaan matang, maka anggaran tentu bisa digunakan sesuai target," katanya.
Terkait kekhawatiran para kontraktor pelaksana proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD akan terjerat hukum, Mukmin Faisyal mengaku hal tersebut wajar.
"Memang, salah satu penyebab lemahnya penyerapan APBD Kaltim itu juga akibat adanya kontraktor yang khawatir terjerat hukum. Namun hal itu jangan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan pembangunan sebab jika dilakukan secara benar, tidak mungkin akan menjadi masalah," katanya.
Kaltim pada 2010 tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk proses pembangunan bandara baru di Samarinda dan pembangunan jalan tol.
"Prioritas penggunaan anggaran APBD pada 2010 tetap didominasi pembangunan infrastruktur," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010
"Birokrasi yang berbelit menjadi salah satu penyebab lemahnya serapan APBD Kaltim 2009," ungkap Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal, Kamis.
Realisasi daya serap anggaran APBD Kaltim 2009 hingga 31 Desember 2009 hanya 84,75 persen dari total APBD Rp7 triliun atau tersisa Rp200 miliar, terbanyak dari Dinas PU dan Kimpraswil yang nilainya mencapai Rp 130 miliar.
"Pemangkasan birokrasi menjadi syarat agar penyerapan APBD Kaltim bisa terealisasi optimal. Jadi, proyek yang sudah masuk perencanaan harus segera dilakukan, tanpa harus melalui proses yang berbelit," ujar Mukmin Faisyal.
Perencanaan dan perhitungan yang tidak matang juga menjadi penyebab lemahnya serapan APBD Kaltim 209 itu, katanya.
"Perencanaan dengan waktu turunnya anggaran sangat pendek, sehingga pembangunan tersebut sulit terealisasi. Jika perencanaan matang, maka anggaran tentu bisa digunakan sesuai target," katanya.
Terkait kekhawatiran para kontraktor pelaksana proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD akan terjerat hukum, Mukmin Faisyal mengaku hal tersebut wajar.
"Memang, salah satu penyebab lemahnya penyerapan APBD Kaltim itu juga akibat adanya kontraktor yang khawatir terjerat hukum. Namun hal itu jangan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan pembangunan sebab jika dilakukan secara benar, tidak mungkin akan menjadi masalah," katanya.
Kaltim pada 2010 tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk proses pembangunan bandara baru di Samarinda dan pembangunan jalan tol.
"Prioritas penggunaan anggaran APBD pada 2010 tetap didominasi pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Editor : Iskandar Zulkarnaen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2010