Samarinda (ANTARA Kaltim) – Anggota DPRD Kaltim Herwan Susanto menilai penghambat peningkatan kesejahteraan di Kaltim salah satunya adalah tidak adanya kebijakan pengendalian terhadap flow of incoming population, atau migrasi masuk dari luar wilayah Kaltim.
“Apabila pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, maka setiap unit pertumbuhan ekonomi tidak akan terdistribusi secara merata. Perebutan porsi ekonomi hasil pembangunan pun akan jelas mempengaruhi terhadap pola tingkat agresivitas, baik individual maupun secara komunitas masyarakat,†ujarnya.
Karena itu Ketua Fraksi Hanura di DPRD Kaltim ini mengimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim agar selalu menuntut pemerintah soal kelayakan pembangunan dengan berkualitas tinggi.
Ia berharap masyarakat jeli terhadap pembangunan dengan tidak mudah menerima hasil pembangunan dengan kualitas rendah.
Seperti pembangunan infrakstruktur jalan yang selalu saja usianya tidak lebih dari enam bulan rusak lagi, bangunan gedung atau jembatan yang retak bahkan ambruk sebelum dipakai masyarakat, air bersih yang tidak bersih, listrik yang selalu byar-pet dengan berjuta alibi, lembaga pendidikan yang jauh dari kelayakan, atau lembaga kesehatan yang kurang layak sehingga kurang mampu memberikan pelayanan seperti diharapkan masyarakat.
“Bila pembangunan bisa dilaksanakan efektif dan efisien, pasti pembangunan di Kaltim ini tidak lagi seolah-olah berjalan di tempat, melainkan perbaikan dan kemajuan terwujud secara lebih signifikan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Kaltim bisa tercapai dalam waktu lebih cepat,†urai anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.
Kritik pedas pun dilontarkan terhadap banyaknya proyek multi-years contract yang mangkrak. Pemerintah mengenai hal ini harus dapat menata kembali proyek tersebut, mengingat anggaran yang digelontorkan menelan pembiayaan yang terbilang sangat besar.
“Pemerintah bersama pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan, hendaknya dituntut segera memperbaiki sikap dan niat dalam melaksanakan pembangunan yang selama ini mengabaikan kualitas pembangunan. Dampak yang ditimbulkan pun begitu luar biasa, terutama jika tidak melalui proses serta mekanisme perincian matang di dalam pengerjaannya. Imbasnya tentu kepada seluruh rakyat Kaltim,†tuturnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Apabila pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, maka setiap unit pertumbuhan ekonomi tidak akan terdistribusi secara merata. Perebutan porsi ekonomi hasil pembangunan pun akan jelas mempengaruhi terhadap pola tingkat agresivitas, baik individual maupun secara komunitas masyarakat,†ujarnya.
Karena itu Ketua Fraksi Hanura di DPRD Kaltim ini mengimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim agar selalu menuntut pemerintah soal kelayakan pembangunan dengan berkualitas tinggi.
Ia berharap masyarakat jeli terhadap pembangunan dengan tidak mudah menerima hasil pembangunan dengan kualitas rendah.
Seperti pembangunan infrakstruktur jalan yang selalu saja usianya tidak lebih dari enam bulan rusak lagi, bangunan gedung atau jembatan yang retak bahkan ambruk sebelum dipakai masyarakat, air bersih yang tidak bersih, listrik yang selalu byar-pet dengan berjuta alibi, lembaga pendidikan yang jauh dari kelayakan, atau lembaga kesehatan yang kurang layak sehingga kurang mampu memberikan pelayanan seperti diharapkan masyarakat.
“Bila pembangunan bisa dilaksanakan efektif dan efisien, pasti pembangunan di Kaltim ini tidak lagi seolah-olah berjalan di tempat, melainkan perbaikan dan kemajuan terwujud secara lebih signifikan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Kaltim bisa tercapai dalam waktu lebih cepat,†urai anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.
Kritik pedas pun dilontarkan terhadap banyaknya proyek multi-years contract yang mangkrak. Pemerintah mengenai hal ini harus dapat menata kembali proyek tersebut, mengingat anggaran yang digelontorkan menelan pembiayaan yang terbilang sangat besar.
“Pemerintah bersama pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan, hendaknya dituntut segera memperbaiki sikap dan niat dalam melaksanakan pembangunan yang selama ini mengabaikan kualitas pembangunan. Dampak yang ditimbulkan pun begitu luar biasa, terutama jika tidak melalui proses serta mekanisme perincian matang di dalam pengerjaannya. Imbasnya tentu kepada seluruh rakyat Kaltim,†tuturnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015