Samarinda (ANTARA Kaltim) – Sesuai misi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, pada 2014 kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kaltim mencapai 70,97 atau dengan predikat B plus.
Perolehan predikat akuntabilitas kinerja Pemprov Kaltim itu terungkap pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim yang disampaikan Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP pada Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Karangpaci, pekan lalu.
Pemprov Kaltim pada 2014 juga memperoleh penghargaan peringkat ketiga nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2013.
“Pemprov Kaltim terus bertekad untuk meningkatkan kinerja melalui program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja. Terhadap prestasi yang telah diraih hendaknya mampu memicu semangat seluruh jajaran agar lebih baik,†katanya.
Selain itu, upaya pencapaian target misi Pemprov Kaltim melalui kegiatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Diantaranya, pembinaan karir PNS, bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi serta implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pada Pemprov Kaltim. Pembinaan dan pengelolaan bantuan keuangan dan perimbangan bagi kabupaten dan kota.
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat. Pendidikan politik masyarakat, pengembangan jaringan komunikasi dan informasi serta pengembangan sistem informasi dan publikasi data.
Selain itu, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) dapat dilihat pada indikator indeks persepsi korupsi (IPK) mencapai 4,9 pada 2014 dari target 5,2.
Disamping itu, Pemprov Kaltim memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2013. Sementara opini BPK untuk pengelolaan keuangan 2014 kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang mencapai 72,16 dari target 70 dan Pemprov Kaltim dalam pelayanan informasi kepada masyarakat memperoleh penghargaan peringkat ketiga terbaik nasional dalam keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Publik (KIP). (Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Perolehan predikat akuntabilitas kinerja Pemprov Kaltim itu terungkap pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim yang disampaikan Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP pada Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Karangpaci, pekan lalu.
Pemprov Kaltim pada 2014 juga memperoleh penghargaan peringkat ketiga nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2013.
“Pemprov Kaltim terus bertekad untuk meningkatkan kinerja melalui program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja. Terhadap prestasi yang telah diraih hendaknya mampu memicu semangat seluruh jajaran agar lebih baik,†katanya.
Selain itu, upaya pencapaian target misi Pemprov Kaltim melalui kegiatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Diantaranya, pembinaan karir PNS, bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi serta implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan pada Pemprov Kaltim. Pembinaan dan pengelolaan bantuan keuangan dan perimbangan bagi kabupaten dan kota.
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat. Pendidikan politik masyarakat, pengembangan jaringan komunikasi dan informasi serta pengembangan sistem informasi dan publikasi data.
Selain itu, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) dapat dilihat pada indikator indeks persepsi korupsi (IPK) mencapai 4,9 pada 2014 dari target 5,2.
Disamping itu, Pemprov Kaltim memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2013. Sementara opini BPK untuk pengelolaan keuangan 2014 kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang mencapai 72,16 dari target 70 dan Pemprov Kaltim dalam pelayanan informasi kepada masyarakat memperoleh penghargaan peringkat ketiga terbaik nasional dalam keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Publik (KIP). (Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015