Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menjamin bahwa warga perbatasan di Kaltim maupun di Kalimantan Utara (Kaltara) masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Meski belum lama ini ada sepuluh desa di Kabupaten Mahakam Ulu ingin keluar dari NKRI, karena biaya kebutuhan pokok yang mahal serta infrastruktur minim, tetapi Pemprov Kaltim menjamin sepuluh desa tersebut tidak akan keluar dari NKRI. Termasuk warga perbatasan yang lain di Kaltim maupun Kaltara," kata Awang di Samarinda, Rabu.
Hal itu tidak mudah, karena perlu dukungan dari Pemerintah Pusat, agar pembangunan di wilayah perbatasan dapat dilakukan, terutama pengembangan infrastruktur, katanya.
"Saya mengusulkan Pemerintah Pusat jangan hanya melakukan pendekatan yang sifatnya pertahanan dan keamanan kepada pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga tetapi juga pembangunan infrastruktur, sehingga tidak ada lagi indikasi masyarakat yang mengancam keluar ke negara tetangga. Jadi, kami menjamin masyarakat perbatasan di Kaltim tidak akan keluar dari negara ini, mereka masih mencintai NKRI," kata Awang.
Menurut Gubernur, yang perlu diperhatikan Pemerintah Pusat adalah penanganan wilayah perbatasan harus jelas. Artinya, penanganan wilayah perbatasan harus satu pintu yang dikelola satu kementerian.
"Sekarang biaya pengelolaan perbatasan ada diberbagai kementerian. Karena itu, kami menilai pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan kurang fokus. Menurut kami, ini harus jelas, sehingga pembangunan perbatasan dapat terwujud. Jangan sampai, ada pernyataan Indonesia didadaku Malaysia diperutku," kata Awang.
Dari kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, membuat Pemprov Kaltim melakukan sikap untuk membantu kekurangan yang dialami masyarakat perbatasan. Contohnya, Pemprov membangun bandara perintis di wilayah perbatasan, yakni di Kutai Barat, Malinau dan Nunukan, katanya.
Awang mengatakan pembangunan tersebut juga tidak hanya dilakukan Pemprov Kaltim, tetapi didukung jajaran TNI untuk membangun bandara tersebut, yakni di Datah Dawai Mahulu, Long Bawan Nunukan dan Long Apung Malinau.
"Alhamdulillah pembangunan tersebut telah selesai dan beroperasi. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur lain, yakni Rumah Sakit Pratama di wilayah perbatasan, antara lain di Nunukan, Malinau dan Mahakam Ulu," kata Awang.
Guna membangun keutuhan NKRI, Kaltim juga membangun menara telekomunikasi di wilayah perbatasan. Program tersebut juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, katanya.
"Pembangunan komunikasi tersebut Alhamdulillah telah terwujud. Terbukti, masyarakat di Mahakam Ulu, khususnya di Long Apari sudah bisa berkomunikasi dengan Gubernur via telepon seluler. Dari dukungan tersebut, kami berharap tidak ada lagi wilayah perbatasan Kaltim yang blank spot," kata Awang.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Jenderal TNI Purn Subagyo meyakini apa yang disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak, bahwa masyarakat Kaltim maupun Kaltara di perbatasan masih mencintai NKRI.
"Saya percaya warga perbatasan di Kaltim maupun Kaltara masih mencintai NKRI. Hanya saja, memang masalah di perbatasan harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat, sehingga tidak ada lagi kesenjangan di wilayah tersebut. Artinya, jangan ada lagi ancaman dari wilayah itu untuk keluar dari NKRI," kata Subagyo.
Apa yang menjadi saran Pemprov Kaltim akan disampaikan kepada Presiden. Sehingga pembangunan kesejahteraan di perbatasan semakin baik, yakni perlu pendekatan pembangunan keamanan dan infrastruktur, katanya.
"Kami sangat mendukung. Ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat, agar tidak hanya pembangunan pertahanan saja tetapi infrastruktur juga sama. Sesuai dengan alokasi biaya yang dimiliki Pemerintah Pusat," kata Subagyo.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Meski belum lama ini ada sepuluh desa di Kabupaten Mahakam Ulu ingin keluar dari NKRI, karena biaya kebutuhan pokok yang mahal serta infrastruktur minim, tetapi Pemprov Kaltim menjamin sepuluh desa tersebut tidak akan keluar dari NKRI. Termasuk warga perbatasan yang lain di Kaltim maupun Kaltara," kata Awang di Samarinda, Rabu.
Hal itu tidak mudah, karena perlu dukungan dari Pemerintah Pusat, agar pembangunan di wilayah perbatasan dapat dilakukan, terutama pengembangan infrastruktur, katanya.
"Saya mengusulkan Pemerintah Pusat jangan hanya melakukan pendekatan yang sifatnya pertahanan dan keamanan kepada pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga tetapi juga pembangunan infrastruktur, sehingga tidak ada lagi indikasi masyarakat yang mengancam keluar ke negara tetangga. Jadi, kami menjamin masyarakat perbatasan di Kaltim tidak akan keluar dari negara ini, mereka masih mencintai NKRI," kata Awang.
Menurut Gubernur, yang perlu diperhatikan Pemerintah Pusat adalah penanganan wilayah perbatasan harus jelas. Artinya, penanganan wilayah perbatasan harus satu pintu yang dikelola satu kementerian.
"Sekarang biaya pengelolaan perbatasan ada diberbagai kementerian. Karena itu, kami menilai pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan kurang fokus. Menurut kami, ini harus jelas, sehingga pembangunan perbatasan dapat terwujud. Jangan sampai, ada pernyataan Indonesia didadaku Malaysia diperutku," kata Awang.
Dari kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, membuat Pemprov Kaltim melakukan sikap untuk membantu kekurangan yang dialami masyarakat perbatasan. Contohnya, Pemprov membangun bandara perintis di wilayah perbatasan, yakni di Kutai Barat, Malinau dan Nunukan, katanya.
Awang mengatakan pembangunan tersebut juga tidak hanya dilakukan Pemprov Kaltim, tetapi didukung jajaran TNI untuk membangun bandara tersebut, yakni di Datah Dawai Mahulu, Long Bawan Nunukan dan Long Apung Malinau.
"Alhamdulillah pembangunan tersebut telah selesai dan beroperasi. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur lain, yakni Rumah Sakit Pratama di wilayah perbatasan, antara lain di Nunukan, Malinau dan Mahakam Ulu," kata Awang.
Guna membangun keutuhan NKRI, Kaltim juga membangun menara telekomunikasi di wilayah perbatasan. Program tersebut juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, katanya.
"Pembangunan komunikasi tersebut Alhamdulillah telah terwujud. Terbukti, masyarakat di Mahakam Ulu, khususnya di Long Apari sudah bisa berkomunikasi dengan Gubernur via telepon seluler. Dari dukungan tersebut, kami berharap tidak ada lagi wilayah perbatasan Kaltim yang blank spot," kata Awang.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Jenderal TNI Purn Subagyo meyakini apa yang disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak, bahwa masyarakat Kaltim maupun Kaltara di perbatasan masih mencintai NKRI.
"Saya percaya warga perbatasan di Kaltim maupun Kaltara masih mencintai NKRI. Hanya saja, memang masalah di perbatasan harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat, sehingga tidak ada lagi kesenjangan di wilayah tersebut. Artinya, jangan ada lagi ancaman dari wilayah itu untuk keluar dari NKRI," kata Subagyo.
Apa yang menjadi saran Pemprov Kaltim akan disampaikan kepada Presiden. Sehingga pembangunan kesejahteraan di perbatasan semakin baik, yakni perlu pendekatan pembangunan keamanan dan infrastruktur, katanya.
"Kami sangat mendukung. Ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat, agar tidak hanya pembangunan pertahanan saja tetapi infrastruktur juga sama. Sesuai dengan alokasi biaya yang dimiliki Pemerintah Pusat," kata Subagyo.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015