Jakarta (ANTARA Kaltim) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan adanya kenaikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBN 2016 yang alokasinya melebihi anggaran belanja Kementerian Lembaga.
"Kita akan susun nota keuangan di Agustus bahwa jumlah transfer ke daerah dan dana desa akan lebih besar dari total belanja KL. Ini untuk menunjukkan negara ini sudah terdesentralisasi bukan sentralisasi lagi," katanya di Jakarta, Kamis.
Menkeu mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada 2016 adalah dengan mengalihkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pagu Kementerian Lembaga ke pos Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Kita mengalihkan dana dekonsentrasi yang saat ini di belanja KL, sebagian besar ke DAK untuk memperkuat peran daerah, ke APBD yang nantinya diawasi melalui petunjuk teknis dari pemerintah pusat," ujarnya.
Menkeu menjelaskan kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut juga untuk memenuhi janji politik Presiden yaitu tambahan dana Rp100 miliar untuk setiap kabupaten kota di Indonesia dan kenaikan dana desa sebesar 6 persen-7 persen di 2016.
"DAK kita perbesar karena Presiden memberikan janji kepada setiap kabupaten tambahan Rp100 miliar untuk infrastruktur. Dana desa juga kita naikkan tapi belum 10 persen, kalau sekarang masih 3 persen, ancang-ancang kami 6-7 persen di 2016," katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan menambah anggaran dana insentif daerah untuk mendorong kinerja perekonomian di kabupaten kota agar memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
"Kita dorong daerah, selain memiliki kinerja pengelolaan keuangan juga memiliki kinerja perekonomian yang baik misalnya dengan tumbuh tinggi, kemiskinan dan pengangguran menurun serta inflasi terjaga, itu masuk dana insentif daerah," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kita akan susun nota keuangan di Agustus bahwa jumlah transfer ke daerah dan dana desa akan lebih besar dari total belanja KL. Ini untuk menunjukkan negara ini sudah terdesentralisasi bukan sentralisasi lagi," katanya di Jakarta, Kamis.
Menkeu mengatakan salah satu upaya untuk meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada 2016 adalah dengan mengalihkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pagu Kementerian Lembaga ke pos Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Kita mengalihkan dana dekonsentrasi yang saat ini di belanja KL, sebagian besar ke DAK untuk memperkuat peran daerah, ke APBD yang nantinya diawasi melalui petunjuk teknis dari pemerintah pusat," ujarnya.
Menkeu menjelaskan kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut juga untuk memenuhi janji politik Presiden yaitu tambahan dana Rp100 miliar untuk setiap kabupaten kota di Indonesia dan kenaikan dana desa sebesar 6 persen-7 persen di 2016.
"DAK kita perbesar karena Presiden memberikan janji kepada setiap kabupaten tambahan Rp100 miliar untuk infrastruktur. Dana desa juga kita naikkan tapi belum 10 persen, kalau sekarang masih 3 persen, ancang-ancang kami 6-7 persen di 2016," katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan menambah anggaran dana insentif daerah untuk mendorong kinerja perekonomian di kabupaten kota agar memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
"Kita dorong daerah, selain memiliki kinerja pengelolaan keuangan juga memiliki kinerja perekonomian yang baik misalnya dengan tumbuh tinggi, kemiskinan dan pengangguran menurun serta inflasi terjaga, itu masuk dana insentif daerah," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015