Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tengah mengakselerasi program hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, guna memastikan komoditas unggulan daerah tidak hanya menjadi bahan mentah, tetapi mampu bertransformasi menjadi produk bernilai tambah tinggi dengan tetap memegang teguh prinsip keberlanjutan (sustainable fisheries).
Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim, Irma Listiawati, di Samarinda, Selasa, menegaskan bahwa hilirisasi ini bersifat integratif dengan target dan sasaran meluas bukan hanya hasil tangkapan laut dan perairan umum ke sektor budidaya yang kian potensial, seperti tambak, kolam, budidaya pesisir, hingga Karamba Jaring Apung (KJA).
“Potensi perikanan kita sangat beragam. Kami tidak ingin hanya bergantung pada perikanan tangkap. Sektor budidaya terus menunjukkan tren positif setiap tahunnya, dan keduanya merupakan pilar utama dalam menyokong rantai pasok hilirisasi,” ujar Irma saat menjadi pembicara dalam forum bertajuk “Hilirisasi Produk Laut Kaltim: Siapkah Industri Kuliner Lokal Naik Kelas, di Samarinda.
Untuk menjaga konsistensi kualitas bahan baku, DKP Kaltim menerapkan pola pembinaan berbasis kelompok, yakni dikelompok sektor tangan dengan penguatan kapasitas nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB).
Kedua, kelompok sektor budidaya dengan pendampingan intensif bagi Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).
Selanjutnya kelompok solidaritas hilir, yakni dengan pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar).
Baca juga: DKP Kalimantan Timur terapkan radar canggih jaga pelestarian laut
Irma menambahkan, melalui tangan Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar) komoditas ikan segar kini bertransformasi menjadi produk inovatif seperti bakso ikan, pempek, bandeng presto, hingga produk gourmet lainnya.
"Hilirisasi adalah kunci meningkatkan nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Produk olahan memiliki masa simpan lebih lama dan margin keuntungan yang jauh lebih baik dibanding produk segar,” tambah Irma.
Menurut Irma, bahwa pengembangan ini tidak berhenti pada proses produksi. DKP Kaltim menyadari bahwa kunci menembus pasar modern dan ekspor adalah legalitas dan sertifikasi.
" Oleh sebab itu, Pelaku usaha kini didorong untuk menuntaskan administrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS)," jelasnya.
Proses ini dimulai dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang kemudian diikuti dengan fasilitasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) hingga pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan "paspor" bagi produk Kaltim untuk bersaing di rak ritel modern hingga pasar internasional," kata Irma.
Irma menambahkan, melalui sinergi antara teknologi pengolahan, kepatuhan terhadap regulasi, dan keberlanjutan lingkungan, hilirisasi di Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru.
"Dengan produk yang lebih berdaya saing, kesejahteraan nelayan dan pembudi daya di Benua Etam diproyeksikan akan meningkat secara signifikan tanpa merusak ekosistem perairan," jelas Irma.
Baca juga: Kaltim maksimalkan Kampung Budidaya Nila untuk ketahanan pangan
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2026