Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan lebih serius menyikapi berbagai masalah sosial di masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, sebagai dampak lesunya perekonomian nasional dalam beberapa waktu terakhir.
"Pemerintah harus segera melakukan tindakan yang nyata dan langkah cepat dalam mengatasi persoalan ini," kata anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ahmad, di Samarinda, Rabu, menanggapi menurunnya perekonomian saat ini, termasuk di Kaltim.
Menurut ia, kondisi seperti ini jika terus dibiarkan akan berdampak pada penurunan pendapatan para pedagang, karena daya beli masyarakat terus turun.
"Akibatnya tentu roda perekonomian pada kalangan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah juga mengalami penurunan," katanya.
Ke depan, lanjut Ahmad, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pada berbagai program pembangunan, termasuk diantaranya masalah pajak, karena kenaikan tarif pajak yang tidak dibarengi peningkatan perekonomian juga akan menjadi beban.
"Pajak naik setiap tahun itu hal yang wajar, akan tetapi hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah adalah kemampuan daya beli masyarakat," tambahnya.
Politikus Partai Golkar itu mengusulkan agar dalam melaksanakan program perekonomian, pemprov juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota, sehingga tercipta suatu usaha terorganisir dari tingkat provinsi hingga daerah.
"Program pemerintah provinsi dengan daerah harus saling bersinergi. Ini penting dalam meminimalisasi terjadinya disparitas antardaerah. Artinya, program peningkatan pembangunan dalam arti luas bisa berjalan dengan baik," tutur Ahmad.
Ia menambahkan bahwa tingkat kriminalitas yang meningkat dalam kurun waktu satu tahun terakhir tidak lepas dari dampak lesunya perekonomian, sehingga membuat sebagian masyarakat yang berpikiran sempit melakukan perbuatan melawan hukum.
Dengan munculnya persoalan sosial ini, ia berharap Pemprov Kaltim mempunyai solusi yang nyata, seperti menekan perusahaan yang ada di daerah setempat untuk melaksanakan kewajiban sosialnya secara maksimal dan membantu perusahaan agar mampu bertahan dan terus berkembang.
"Pemerintah daerah harus mendorong perusahaan yang ada di Kaltim agar tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) kepada karyawannya dan membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru," kata Ahmad. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Pemerintah harus segera melakukan tindakan yang nyata dan langkah cepat dalam mengatasi persoalan ini," kata anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ahmad, di Samarinda, Rabu, menanggapi menurunnya perekonomian saat ini, termasuk di Kaltim.
Menurut ia, kondisi seperti ini jika terus dibiarkan akan berdampak pada penurunan pendapatan para pedagang, karena daya beli masyarakat terus turun.
"Akibatnya tentu roda perekonomian pada kalangan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah juga mengalami penurunan," katanya.
Ke depan, lanjut Ahmad, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pada berbagai program pembangunan, termasuk diantaranya masalah pajak, karena kenaikan tarif pajak yang tidak dibarengi peningkatan perekonomian juga akan menjadi beban.
"Pajak naik setiap tahun itu hal yang wajar, akan tetapi hal yang harus menjadi pertimbangan pemerintah adalah kemampuan daya beli masyarakat," tambahnya.
Politikus Partai Golkar itu mengusulkan agar dalam melaksanakan program perekonomian, pemprov juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota, sehingga tercipta suatu usaha terorganisir dari tingkat provinsi hingga daerah.
"Program pemerintah provinsi dengan daerah harus saling bersinergi. Ini penting dalam meminimalisasi terjadinya disparitas antardaerah. Artinya, program peningkatan pembangunan dalam arti luas bisa berjalan dengan baik," tutur Ahmad.
Ia menambahkan bahwa tingkat kriminalitas yang meningkat dalam kurun waktu satu tahun terakhir tidak lepas dari dampak lesunya perekonomian, sehingga membuat sebagian masyarakat yang berpikiran sempit melakukan perbuatan melawan hukum.
Dengan munculnya persoalan sosial ini, ia berharap Pemprov Kaltim mempunyai solusi yang nyata, seperti menekan perusahaan yang ada di daerah setempat untuk melaksanakan kewajiban sosialnya secara maksimal dan membantu perusahaan agar mampu bertahan dan terus berkembang.
"Pemerintah daerah harus mendorong perusahaan yang ada di Kaltim agar tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) kepada karyawannya dan membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan baru," kata Ahmad. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015