Samarinda (ANTARA Kaltim) - Forum mahasiswa yang mengatasnamakan Lembaga Kajian Studi Mahasiswa Kalimantan Timur, Rabu menyambangi Gedung DPRD Provinsi di Karangpaci menyoal pembangunan di wilayah setempat yang mangkrak.
Forum yang diketuai oleh Ismail ini menyatakan kekecewaan terkait konsep pembangunan dan perencanaan pembangunan di Provinsi Kaltim.
Menurut Ismail semestinya seluruh pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi pada kenyataannya tidak sesuai harapan.
"Perencanaan pembangunan yang dilakukan kurang matang. Seperti adanya berbagai proyek pembangunan yang skema pembangunannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini ditandai dengan adanya pembengkakan anggaran yang mencapai Rp4,3 triliun di dalam proyek multiyears contract," katanya.
Ismail menuntut agar perencanaan pembangunan berasaskan kesejahteraan rakyat supaya tidak menimbulkan kesenjangan masyarakat.
Ia berharap DPRD Kaltim segera membentuk panitia khusus (Pansus) dengan tujuan mengevaluasi kembali pembengkakan anggaran yang terjadi dalam beberapa megaproyek.
"Adapun dari beberapa proyek multiyears contract yang mengalami pembengkakan anggaran, yaitu Proyek Tol Samarinda-Balikpapan. Perencanaan awal tahun 2009 pembangunan tol sepanjang 99,02 kilometer hanya perlu Rp6,2 triliun. Ternyata, belakangan anggarannya bertambah Rp3,8 triliun sehingga total mencapai Rp10 triliun," katanya.
Aksi mahasiswa tersebut diterima oleh salah satu anggota DPRD Kaltim Syafruddin. Anggota Komisi III ini pun mengungkapkan kekecewaan serupa terkait proyek pembangunan yang sampai saat ini masih ditemui mandek.
"Sangat disesalkan jika masih ada proyek pembangunan mangkrak. Jelas ini sangat merugikan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, maka tuntutan ini perlu untuk ditindaklanjuti juga dievaluasi. Seluruh SKPD terkait seperti Dinas Pekerja Umum (PU) dan Bappeda harus mengevaluasi pembangunan bersama," kata Syafruddin.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan tuntutan mahasiswa terkait pembentukan pansus segera dilakukan rapat internal komisi untuk membahasnya.
"Secara pribadi sangat setuju untuk dilakukannya kajian serta evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek pembangunan secara menyeluruh, agar tidak terjadi kesalahan yang berujung mandek. Diharapkan agar teman-teman dapat bersabar terkait pembentukan pansus ini. Hal ini perlu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada teman-teman anggota lainnya," ungkapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Forum yang diketuai oleh Ismail ini menyatakan kekecewaan terkait konsep pembangunan dan perencanaan pembangunan di Provinsi Kaltim.
Menurut Ismail semestinya seluruh pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat tetapi pada kenyataannya tidak sesuai harapan.
"Perencanaan pembangunan yang dilakukan kurang matang. Seperti adanya berbagai proyek pembangunan yang skema pembangunannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini ditandai dengan adanya pembengkakan anggaran yang mencapai Rp4,3 triliun di dalam proyek multiyears contract," katanya.
Ismail menuntut agar perencanaan pembangunan berasaskan kesejahteraan rakyat supaya tidak menimbulkan kesenjangan masyarakat.
Ia berharap DPRD Kaltim segera membentuk panitia khusus (Pansus) dengan tujuan mengevaluasi kembali pembengkakan anggaran yang terjadi dalam beberapa megaproyek.
"Adapun dari beberapa proyek multiyears contract yang mengalami pembengkakan anggaran, yaitu Proyek Tol Samarinda-Balikpapan. Perencanaan awal tahun 2009 pembangunan tol sepanjang 99,02 kilometer hanya perlu Rp6,2 triliun. Ternyata, belakangan anggarannya bertambah Rp3,8 triliun sehingga total mencapai Rp10 triliun," katanya.
Aksi mahasiswa tersebut diterima oleh salah satu anggota DPRD Kaltim Syafruddin. Anggota Komisi III ini pun mengungkapkan kekecewaan serupa terkait proyek pembangunan yang sampai saat ini masih ditemui mandek.
"Sangat disesalkan jika masih ada proyek pembangunan mangkrak. Jelas ini sangat merugikan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, maka tuntutan ini perlu untuk ditindaklanjuti juga dievaluasi. Seluruh SKPD terkait seperti Dinas Pekerja Umum (PU) dan Bappeda harus mengevaluasi pembangunan bersama," kata Syafruddin.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan tuntutan mahasiswa terkait pembentukan pansus segera dilakukan rapat internal komisi untuk membahasnya.
"Secara pribadi sangat setuju untuk dilakukannya kajian serta evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek pembangunan secara menyeluruh, agar tidak terjadi kesalahan yang berujung mandek. Diharapkan agar teman-teman dapat bersabar terkait pembentukan pansus ini. Hal ini perlu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada teman-teman anggota lainnya," ungkapnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015