Bontang (ANTARA Kaltim) - Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Kalimantan Timur, meminta pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dari bantuan perusahaan sesuai perencanaan dan memperhatikan aspek serta struktur bangunan di daerah setempat.
Kepala DPKP Kota Bontang Aji Erlynawati ketika dihubungi di Bontang, Minggu, mengatakan kondisi salah satu bangunan TPI di Tanjung Limau, Bontang Utara, tidak bertahan lama karena pembangunannya terkesan asal-asalan.
"Sekarang ini kita bisa melihat bangunanya sudah banyak yang pecah-pecah dan longsor. Apalagi tidak menyediakan lahan parkir dan tambatan kapalnya," katanya.
Selain menyoroti struktur bangunan, ia juga menyindir pembentukan organisasi yang tergabung dalam mitra binaan pihak perusahaan juga tidak memperhatikan pengembangan sumber daya manusia.
"Akibatnya, modal yang diberikan pihak perusahaan ke mitra binaannya itu tidak mampu bertahan lama. Bahkan, banyak bantuan yang diserahkan itu macet total, karena mitra binaan tidak dikawal dan diberikan pelatihan," katanya.
Seharusnya, lanjut Erlinawati, pembangunan TPI memenuhi sejumlah kriteria, seperti penyediaan air bersih, tambatan kapal nelayan, koperasi, tempat pertemuan, dan kantor pengelolanya.
Demikian pula dalam permodalan juga sangat penting dilakukan agar mampu mendongkrak ekonomi nelayan, tetapi juga harus diperhitungkan lebih matang. Para nelayan juga harus mempunyai kesadaran dalam mendongkrak penghasilannya.
Ia berharap para nelayan mempromosikan keberadaan TPI agar semakin ramai dikunjungi para konsumen, sehingga penghasilan mereka bisa meningkat.
"Ini juga perlu kesadaran masyarakat nelayan, bagaimana melakukan trik dengan menarik pengunjung untuk membeli ikan di TPI. Tentunya organisasi dan kepengurusan dalam pengelolaan TPI harus lebih proaktif," tambahnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Kepala DPKP Kota Bontang Aji Erlynawati ketika dihubungi di Bontang, Minggu, mengatakan kondisi salah satu bangunan TPI di Tanjung Limau, Bontang Utara, tidak bertahan lama karena pembangunannya terkesan asal-asalan.
"Sekarang ini kita bisa melihat bangunanya sudah banyak yang pecah-pecah dan longsor. Apalagi tidak menyediakan lahan parkir dan tambatan kapalnya," katanya.
Selain menyoroti struktur bangunan, ia juga menyindir pembentukan organisasi yang tergabung dalam mitra binaan pihak perusahaan juga tidak memperhatikan pengembangan sumber daya manusia.
"Akibatnya, modal yang diberikan pihak perusahaan ke mitra binaannya itu tidak mampu bertahan lama. Bahkan, banyak bantuan yang diserahkan itu macet total, karena mitra binaan tidak dikawal dan diberikan pelatihan," katanya.
Seharusnya, lanjut Erlinawati, pembangunan TPI memenuhi sejumlah kriteria, seperti penyediaan air bersih, tambatan kapal nelayan, koperasi, tempat pertemuan, dan kantor pengelolanya.
Demikian pula dalam permodalan juga sangat penting dilakukan agar mampu mendongkrak ekonomi nelayan, tetapi juga harus diperhitungkan lebih matang. Para nelayan juga harus mempunyai kesadaran dalam mendongkrak penghasilannya.
Ia berharap para nelayan mempromosikan keberadaan TPI agar semakin ramai dikunjungi para konsumen, sehingga penghasilan mereka bisa meningkat.
"Ini juga perlu kesadaran masyarakat nelayan, bagaimana melakukan trik dengan menarik pengunjung untuk membeli ikan di TPI. Tentunya organisasi dan kepengurusan dalam pengelolaan TPI harus lebih proaktif," tambahnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015