Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mengalami surplus atau keuntungan mencapai Rp2,27 miliar.
"Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tenggarong Seberang ini termasuk UPK yang mandiri, karena surplusnya sudah lebih dari 100 persen. Kami bersyukur, meskipun fasilitator PNPM sudah tidak ada sejak awal Januari, tetapi kami mampu mengelola secara mandiri," ujar Ketua UPK Tenggarong Seberang, Latif di Tenggarong Seberang, Selasa.
Total modal awal yang diberikan oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak tahun 2007 hingga 2014 mencapai Rp2,16 miliar.
Dari modal awal itu, lanjut dia, pihaknya kemudian melakukan perguliran kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) yang memiliki usaha, baik usaha pertanian, perikanan, perkebunan, membuat bata, membuat aneka panganan, membuka rumah makan, dan berbagai jenis usaha lainnya.
Dari pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan bunga ringan tersebut, kemudian para KSPP tiap bulan mengembalikan pinjaman dengan cara mencicil kepada UPK, sehingga dari tahun ke tahun dananya terus bertambah dan saat ini posisinya sudah mengalami surplus mencapai 106 persen.
Latif juga mengatakan saat ini jumlah KSPP yang tersebar pada sejumlah desa di Kecamatan Tenggarong Seberang sebanyak 94 kelompok. Sedangkan jumlah anggota masing-masing kelompok bervariasi antara 4 hingga 10 orang, yang semuanya adalah perempuan.
Tingkat pinjaman yang diberikan kepada masing-masing KSPP juga bervariasi, karena nilai pinjaman ditentukan dalam rapat dengan mengacu pada hasil verifikasi tim di lapangan.
Nilai pinjaman yang diberikan oleh UPK Tenggarong Seberang kepada KSPP berkisar antara Rp20 juta hingga Rp175 juta per KSPP.
Penentuan nilai pinjaman itu dilihat dari berbagai aspek, di antaranya usaha yang dijalankan oleh anggota dalam kelompok, maupun dilihat dari tingkat kelancaran pengembalian pinjaman di tahun sebelumnya.
"Semakin berkembang usaha yang dijalankan oleh KSPP, maka penyelia akan menyetujui nilai pinjaman yang diajukan. Apabila sebelumnya kelompok tersebut sudah pernah meminjam dan mengembalikan lancar, maka kami juga dengan mudah menyetujui jumlah pinjaman yang diajukan," kata Latif lagi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tenggarong Seberang ini termasuk UPK yang mandiri, karena surplusnya sudah lebih dari 100 persen. Kami bersyukur, meskipun fasilitator PNPM sudah tidak ada sejak awal Januari, tetapi kami mampu mengelola secara mandiri," ujar Ketua UPK Tenggarong Seberang, Latif di Tenggarong Seberang, Selasa.
Total modal awal yang diberikan oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak tahun 2007 hingga 2014 mencapai Rp2,16 miliar.
Dari modal awal itu, lanjut dia, pihaknya kemudian melakukan perguliran kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) yang memiliki usaha, baik usaha pertanian, perikanan, perkebunan, membuat bata, membuat aneka panganan, membuka rumah makan, dan berbagai jenis usaha lainnya.
Dari pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan bunga ringan tersebut, kemudian para KSPP tiap bulan mengembalikan pinjaman dengan cara mencicil kepada UPK, sehingga dari tahun ke tahun dananya terus bertambah dan saat ini posisinya sudah mengalami surplus mencapai 106 persen.
Latif juga mengatakan saat ini jumlah KSPP yang tersebar pada sejumlah desa di Kecamatan Tenggarong Seberang sebanyak 94 kelompok. Sedangkan jumlah anggota masing-masing kelompok bervariasi antara 4 hingga 10 orang, yang semuanya adalah perempuan.
Tingkat pinjaman yang diberikan kepada masing-masing KSPP juga bervariasi, karena nilai pinjaman ditentukan dalam rapat dengan mengacu pada hasil verifikasi tim di lapangan.
Nilai pinjaman yang diberikan oleh UPK Tenggarong Seberang kepada KSPP berkisar antara Rp20 juta hingga Rp175 juta per KSPP.
Penentuan nilai pinjaman itu dilihat dari berbagai aspek, di antaranya usaha yang dijalankan oleh anggota dalam kelompok, maupun dilihat dari tingkat kelancaran pengembalian pinjaman di tahun sebelumnya.
"Semakin berkembang usaha yang dijalankan oleh KSPP, maka penyelia akan menyetujui nilai pinjaman yang diajukan. Apabila sebelumnya kelompok tersebut sudah pernah meminjam dan mengembalikan lancar, maka kami juga dengan mudah menyetujui jumlah pinjaman yang diajukan," kata Latif lagi. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015