Samarinda (ANTARA Kaltim) - Wacana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) secara online yang akan diterapkan di enam sekolah di Samarinda masih menuai pro dan kontra. Selain dinilai masih kurang tepat dalam menunjang kualitas pendidikan, celah kecurangan dalam ujian juga dianggap masih sangat besar.
Namun di satu sisi penerapan ujian online tersebut dianggap sebuah kemajuan dari sistem pendidikan di Indonesia, Kalimantan Timur khususnya.
Dengan adanya wacana tersebut anggota DPRD Kaltim Rita Barito mengatakan bahwa penerapan sistem ujian nasional secara online tidak masalah asal benar-benar sesuai dengan prosedur pendidikan, sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindakan kecurangan.
“Ujian nasional merupakan sistem kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Jika tujuannya memang untuk kebaikan sistem pendidikan di Indonesia mestinya kita dukung. Namun ada beberapa hal yang mesti diperhatikan salah satunya adalah meminimalisir kecurangan dalam ujian tersebut,†katanya.
Politikus Golkar ini beranggapan mutu pendidikan di Kaltim memang sudah saatnya maju. Jika membandingkan mutu pendidikan di pulau Jawa, Samarinda harusnya dapat mencontohnya. Tidak hanya sistem ujian nasionalnya, namun juga harus bisa mengimbangi kualitas pola pikir siswa daerah tersebut.
Memang, kata Rita, diakui akan terjadi penambahan anggaran jika sistem ujian nasional tersebut dilakukan. Karena fasilitas pendukung untuk melakukan ujian tersebut sifatnya elektronik dan tidak manual. Namun Rita beranggapan tidak ada masalah jika hal tersebut memang menjadi kebutuhan penting bagi pendidikan di Kaltim. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Namun di satu sisi penerapan ujian online tersebut dianggap sebuah kemajuan dari sistem pendidikan di Indonesia, Kalimantan Timur khususnya.
Dengan adanya wacana tersebut anggota DPRD Kaltim Rita Barito mengatakan bahwa penerapan sistem ujian nasional secara online tidak masalah asal benar-benar sesuai dengan prosedur pendidikan, sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindakan kecurangan.
“Ujian nasional merupakan sistem kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Jika tujuannya memang untuk kebaikan sistem pendidikan di Indonesia mestinya kita dukung. Namun ada beberapa hal yang mesti diperhatikan salah satunya adalah meminimalisir kecurangan dalam ujian tersebut,†katanya.
Politikus Golkar ini beranggapan mutu pendidikan di Kaltim memang sudah saatnya maju. Jika membandingkan mutu pendidikan di pulau Jawa, Samarinda harusnya dapat mencontohnya. Tidak hanya sistem ujian nasionalnya, namun juga harus bisa mengimbangi kualitas pola pikir siswa daerah tersebut.
Memang, kata Rita, diakui akan terjadi penambahan anggaran jika sistem ujian nasional tersebut dilakukan. Karena fasilitas pendukung untuk melakukan ujian tersebut sifatnya elektronik dan tidak manual. Namun Rita beranggapan tidak ada masalah jika hal tersebut memang menjadi kebutuhan penting bagi pendidikan di Kaltim. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015