Samarinda (ANTARA Kaltim) – Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) secara optimal merupakan salah satu fokus sekaligus upaya mewujudkan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Hal tersebut diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Bere Ali saat mewakili Gubernur Kaltim pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Kesejahteraan Sosial se-Kaltim di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Kamis (19/3).
“PMKS di daerah cukup besar jumlahnya dan hampir terdapat di segala jenjang kehidupan masyarakat. Sebab, penyandang masalah ini sebagian besar karena miskin mental dan miskin ekonomi†kata Bere Ali.
Fokus yang dilakukan pemerintah bersama PSKS melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri.
Pembinaan yang dilakukan itu menurut Bere berupa pembinaan mental guna mengubah pola pikir dan membentuk jiwa agar mau berubah menjadi lebih baik. Sementara pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha dimaksudkan agar PMKS mampu memiliki penghasilan.
“Kedua hal tersebut sangat berkaitan. Bagaimana orang yang menyandang miskin mental dan ekonomi itu mau berusaha. Maka perlu dilakukan pembinaan mental agar merasa perlu hidupnya berubah, setelah itu baru diberikan modal usaha untuk mendukung usahanya,†ujarnya.
Selama ini banyak bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang miskin tetapi tidak berubah lebih baik hidupnya. Sebab, mental dan pola pikirnya belum diubah. Karenanya diperlukan pembinaan dan pelatihan bagi orang miskin agar mandiri dengan modal usahanya.
Selain itu, PSKS yang dimaksudkan pemerintah adalah institusi yang aktif menangani masalah sosial dalam masyarakat. Diantaranya, para akademisi atau perguruan tinggi, organisasi sosial maupun pekerja sosial yang profesional seperti panti sosial maupun panti asuhan,
“Sehingga penanganan terhadap masalah kemiskinan maupun PMKS itu dibutuhkan langkah-langkah yang ada pola dan konsepnya. Bahkan melibatkan seluruh elemen dan pemangku kepentingan didukung kebijakan pemerintah daerahnya,†harap Bere Ali.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kaltim Hj Siti Rosmalia Idrus menyebutkan masalah yang dikategorikan dalam PMKS sebanyak 26 jenis namun di Kaltim fokus dilakukan tujuh masalah sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak.
“Kita fokus melakukan tujuh kegiatan PMKS di Kaltim dari 26 jenis itu. Selain kemiskinan difokuskan penanganan terhadap masalah kecacatan, ketelantaran, keterasingan serta korban bencana selain juga masalah penyalahgunaan narkoba,†ujar Siti Rosmalia Idrus.
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Kesejahteraan Sosial se-Kaltim diikuti 200 peserta terdiri dari dinas/kantor yang menjalankan fungsi kesejahteraan sosial serta Bappeda kabupaten dan kota se-Kaltim.(Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal tersebut diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Bere Ali saat mewakili Gubernur Kaltim pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Kesejahteraan Sosial se-Kaltim di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Kamis (19/3).
“PMKS di daerah cukup besar jumlahnya dan hampir terdapat di segala jenjang kehidupan masyarakat. Sebab, penyandang masalah ini sebagian besar karena miskin mental dan miskin ekonomi†kata Bere Ali.
Fokus yang dilakukan pemerintah bersama PSKS melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri.
Pembinaan yang dilakukan itu menurut Bere berupa pembinaan mental guna mengubah pola pikir dan membentuk jiwa agar mau berubah menjadi lebih baik. Sementara pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha dimaksudkan agar PMKS mampu memiliki penghasilan.
“Kedua hal tersebut sangat berkaitan. Bagaimana orang yang menyandang miskin mental dan ekonomi itu mau berusaha. Maka perlu dilakukan pembinaan mental agar merasa perlu hidupnya berubah, setelah itu baru diberikan modal usaha untuk mendukung usahanya,†ujarnya.
Selama ini banyak bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang miskin tetapi tidak berubah lebih baik hidupnya. Sebab, mental dan pola pikirnya belum diubah. Karenanya diperlukan pembinaan dan pelatihan bagi orang miskin agar mandiri dengan modal usahanya.
Selain itu, PSKS yang dimaksudkan pemerintah adalah institusi yang aktif menangani masalah sosial dalam masyarakat. Diantaranya, para akademisi atau perguruan tinggi, organisasi sosial maupun pekerja sosial yang profesional seperti panti sosial maupun panti asuhan,
“Sehingga penanganan terhadap masalah kemiskinan maupun PMKS itu dibutuhkan langkah-langkah yang ada pola dan konsepnya. Bahkan melibatkan seluruh elemen dan pemangku kepentingan didukung kebijakan pemerintah daerahnya,†harap Bere Ali.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kaltim Hj Siti Rosmalia Idrus menyebutkan masalah yang dikategorikan dalam PMKS sebanyak 26 jenis namun di Kaltim fokus dilakukan tujuh masalah sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dan komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak.
“Kita fokus melakukan tujuh kegiatan PMKS di Kaltim dari 26 jenis itu. Selain kemiskinan difokuskan penanganan terhadap masalah kecacatan, ketelantaran, keterasingan serta korban bencana selain juga masalah penyalahgunaan narkoba,†ujar Siti Rosmalia Idrus.
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Kesejahteraan Sosial se-Kaltim diikuti 200 peserta terdiri dari dinas/kantor yang menjalankan fungsi kesejahteraan sosial serta Bappeda kabupaten dan kota se-Kaltim.(Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015