Samarinda (ANTARA Kaltim) - Belasan orang yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Akar Rumput (Jangkar) Kalimantan Timur menggelar demo di gedung DPRD Kaltim, Senin, menuntut segera dibentuk Panitia Khusus terkait kasus aset eks Pinang Babaris, Samarinda.
Koordinator aksi, Roni, meminta transparansi dan komitmen anggota dewan terkait kasus eks Pinang Babaris yang diduga melibatkan oknum mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim periode sebelumnya.
"Kami meminta ketua DPRD Kaltim, Komisi I, Badan Kehormatan, segera membentuk panitia khusus untuk menuntaskan kasus Pinang Babaris. Selain itu meminta lembaga dewan menindak tegas dan melaporkan ke kepolisian oknum mantan anggota DPRD Kaltim yang terlibat pemalsuan stempel," kata Roni.
Roni menambahkan tuntutan lain yakni meminta DPRD Kaltim melaporkan kasus Pinang Babaris ke KPK, karena diduga terjadi kerugian negara serta meminta kepolisian menangkap aktor pengambilalihan aset negara di Pinang Babaris.
Dikarenakan seluruh anggota dewan masih dalam tahap melakukan serap aspirasi masyarakat maka pendemo hanya menyampaikan orasi saja selama satu jam, dengan didampingi tim keamanan dalam (Pamdal) Sekretariat DPRD Kaltim.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPRD Kaltim Siti Qomariyah mengatakan bahwa masukan dari Jangkar ini akan ditindaklanjuti dalam rapat internal komisi untuk segera mendapat solusi yang tepat.
"Kebetulan saya dari pertemuan kemudian datang tetapi pendemo sudah membubarkan diri. Saya akan membawa tuntutan mereka ke dalam rapat internal komisi untuk bisa mendapatkan penyelesaiannya," kata Qomariah.
Ia menambahkan bahwa terkait tuntutan untuk membuat pansus, tergantung evaluasi dan kajian internal komisi, apakah perlu disampaikan rekomendasi ke pimpinan guna dibentuk pansus atau hanya perlu diselesaikan pada internal komisi saja.
"Masyarakat jangan salah persepsi. DPRD tidak pernah menutup-nutupi persoalan bahkan berusaha agar setiap masalah bisa selesai dengan baik. Terkait persoalan hukum harus berhati-hati karena jangan sampai malah menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Koordinator aksi, Roni, meminta transparansi dan komitmen anggota dewan terkait kasus eks Pinang Babaris yang diduga melibatkan oknum mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim periode sebelumnya.
"Kami meminta ketua DPRD Kaltim, Komisi I, Badan Kehormatan, segera membentuk panitia khusus untuk menuntaskan kasus Pinang Babaris. Selain itu meminta lembaga dewan menindak tegas dan melaporkan ke kepolisian oknum mantan anggota DPRD Kaltim yang terlibat pemalsuan stempel," kata Roni.
Roni menambahkan tuntutan lain yakni meminta DPRD Kaltim melaporkan kasus Pinang Babaris ke KPK, karena diduga terjadi kerugian negara serta meminta kepolisian menangkap aktor pengambilalihan aset negara di Pinang Babaris.
Dikarenakan seluruh anggota dewan masih dalam tahap melakukan serap aspirasi masyarakat maka pendemo hanya menyampaikan orasi saja selama satu jam, dengan didampingi tim keamanan dalam (Pamdal) Sekretariat DPRD Kaltim.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPRD Kaltim Siti Qomariyah mengatakan bahwa masukan dari Jangkar ini akan ditindaklanjuti dalam rapat internal komisi untuk segera mendapat solusi yang tepat.
"Kebetulan saya dari pertemuan kemudian datang tetapi pendemo sudah membubarkan diri. Saya akan membawa tuntutan mereka ke dalam rapat internal komisi untuk bisa mendapatkan penyelesaiannya," kata Qomariah.
Ia menambahkan bahwa terkait tuntutan untuk membuat pansus, tergantung evaluasi dan kajian internal komisi, apakah perlu disampaikan rekomendasi ke pimpinan guna dibentuk pansus atau hanya perlu diselesaikan pada internal komisi saja.
"Masyarakat jangan salah persepsi. DPRD tidak pernah menutup-nutupi persoalan bahkan berusaha agar setiap masalah bisa selesai dengan baik. Terkait persoalan hukum harus berhati-hati karena jangan sampai malah menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015