Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Heria Prisini menyatakan optimis Kota Balikpapan dapat mempertahankan predikat utama dalam evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025.
"Kami realistis, bila ditanya soal target paripurna, saya optimis tapi memang berat," kata Kepala DP3AKB Balikpapan Heria Prisini, Jumat (25/7).
Dia menyebutkan, dalam sistem penilaian KLA, salah satu prasyarat menuju predikat paripurna adalah nihilnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Salah satu indikatornya itu nol kasus kekerasan, dan saya rasa belum memungkinkan hal itu karena pengaduan tetap ada setiap hari," ucapnya.
Menurut Heria, kondisi nyata di lapangan menunjukkan laporan justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Meski demikian pihaknya menilai tren kenaikan itu sebagai pertanda positif karena menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melapor.
"Dulu banyak yang tidak berani lapor. Sekarang, makin banyak yang berani. Tahun lalu ada sekitar 150-an laporan masuk ke DP3AKB," ujarnya.
Bahkan katanya jumlah laporan yang diterima lembaganya belum sebanding dengan data dari pihak kepolisian.
"Kalau kami tanya ke Polda, lima laporan per hari itu sudah angka minimal," tutur Heria.
Dia menegaskan, DP3AKB memaksimalkan layanan aduan dengan berbagai kanal, termasuk hotline 24 jam dan aplikasi Sitopan (Sistem Informasi Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan).
Menurutnya melalui sistem tersebut, warga dapat mengakses layanan pengaduan secara daring, cepat, dan tetap menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
"Yang penting, data pribadi mereka aman, kami tidak akan menyebarluaskan. Justru dari laporan itu, kami bisa lakukan intervensi lebih dini sebelum masuk ke ranah hukum," ucap Heria.
DP3AKB juga rutin melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat sebagai bentuk pencegahan dini terhadap kekerasan, serta mengaktifkan peran Forum Anak dalam kampanye perlindungan anak.
"Anak-anak biasanya lebih terbuka ke sesama mereka, Forum Anak kami berdayakan. Mereka ikut menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan atau eksploitasi," jelasnya.
Tak hanya kepada anak, Heria menyebut DP3AKB juga memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada perempuan sebagai strategi mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
Dikemukakannya, sebagian besar konflik rumah tangga bermula dari persoalan ekonomi.
"Kalau ekonomi keluarga goyah, konflik bisa muncul. Maka kami bantu para ibu dengan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, agar punya penghasilan tambahan dan lebih mandiri," katanya.
Selain itu, DP3AKB juga terus menjalin koordinasi lintas sektor dalam menangani laporan kekerasan, beberapa kasus yang masuk kategori berat bahkan ditangani bersama oleh Renakta Polda Kaltim.
"Seperti kasus dugaan sodomi di salah satu pesantren di Kampung Timur. Itu masih proses penyelidikan Polda. Karena masih praduga, kami belum bisa intervensi langsung, tapi tetap kami pantau," ucap Heria.
Menurutnya, pelibatan semua unsur termasuk RT, kelurahan, dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif.
"Semua pihak kami libatkan, karena isu kekerasan tidak bisa ditangani satu dinas saja melainkan harus kerja kolaboratif," tuturnya.
Di tengah upaya tersebut, saat ini, Pemkot Balikpapan masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait evaluasi KLA tahun 2025. .
"Biasanya akhir bulan ini sudah keluar. Mudah-mudahan Balikpapan bisa tetap mempertahankan predikat utama," ujar Heria.
Dia menambahkan, evaluasi KLA bukan semata soal penilaian tahunan dari pusat, tetapi menjadi tolok ukur bagaimana komitmen pemerintah daerah membangun sistem yang ramah anak secara berkelanjutan.
"Yang penting bagi kami adalah memastikan anak-anak di Balikpapan tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendapat perlindungan. Predikat itu hanyalah hasil akhir. Yang utama adalah kerja nyatanya," ujar Heria. (Adv).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2025