Samarinda (ANTARA Kaltim) – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kembali menegaskan komitmen Kaltim untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Karenanya, pemerintah daerah harus mampu mempertahankan lahan-lahan pertanian yang masih produktif.
“Komitmen kita bersama untuk mampu meningkatkan produksi pangan dan tetap mempertahankan lahan-lahan produktif dengan cara menghindari alih fungsi lahan pertanian,†kata Awang Faroek Ishak dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan Terpadu Tahun 2015 di Pendopo Lamin Etam, Kamis (5/3).
Kaltim yang terdiri dari sepuluh kabupaten dan kota walaupun sudah terpisah dengan Kalimantan Utara menurut Gubernur, memiliki potensi yang besar untuk pengembangan tanaman pangan dan kegiatan pertanian dalam arti luas.
Namun, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih maraknya terjadi alih fungsi terhadap lahan pertanian produktif untuk kegiatan usaha lainnya termasuk pemukiman penduduk.
Data terakhir masih terdapat lahan produktif untuk tanaman pangan yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim sekitar 113.838 hektar. Padahal, masih ratusan ribu hektar lahan yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan pertanian.
Lahan-lahan produktif ini lanjut Awang, terdapat di kawasan kabupaten. Karenanya, dibutuhkan komitmen para kepala daerah khususnya bupati agar tidak memberi ijin untuk alih fungsi lahan pertanian produktif.
“Terutama mempertahankan serta melindungi kawasan potensial pertanian di masing-masing daerah untuk tidak dialihfungsikan, sehingga akan mudah untuk dilakukan pengembangan pertanian di daerah,†jelas Awang Faroek.
Komitmen ini sesuai dengan tekad pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk mewujudkan swasembada beras nasional atau surplus 10 juta ton beras tiga tahun kedepan.
“Kita yakin dengan kondisi lahan produktif maupun potensi lahan-lahan produktif yang akan dikembangkan tentu Kaltim mampu berkontribusi dalam mewujudkan swasembada beras bahkan kemandirian pangan nasional,†ungkap Awang Faroek Ishak.
Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kaltim H Fuad Asaddin mengemukakan rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan aksi instansi teknis di sektor pertaian dalam arti luas guna mewujudkan swasembada pangan di Kaltim.
“Rakor ini melibatkan seluruh instansi teknis di sektor pertanian baik subsektor peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta pertanian tanaman pangan maupun instansi teknis terkait lainnya guna menyatukan gerak dalam menyukseskan program nasional di daerah untuk mewujudkan swasembada pangan,†ujar Fuad Asaddin.
Rakor pangan terpadu dilaksanakan dua hari sejak 5-6 Maret. Ikut menyampaikan paparan Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono. Tampak hadir Plt Seprov Kaltim Dr H Rusmadi dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim serta kabupaten dan kota se-Kaltim.
Acara juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen dukungan kemandirian pangan Kaltim antara Pemprov dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Pupuk Kaltim (PKT) dan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim serta Bulog Divisi Regional Kaltim. (Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Komitmen kita bersama untuk mampu meningkatkan produksi pangan dan tetap mempertahankan lahan-lahan produktif dengan cara menghindari alih fungsi lahan pertanian,†kata Awang Faroek Ishak dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan Terpadu Tahun 2015 di Pendopo Lamin Etam, Kamis (5/3).
Kaltim yang terdiri dari sepuluh kabupaten dan kota walaupun sudah terpisah dengan Kalimantan Utara menurut Gubernur, memiliki potensi yang besar untuk pengembangan tanaman pangan dan kegiatan pertanian dalam arti luas.
Namun, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih maraknya terjadi alih fungsi terhadap lahan pertanian produktif untuk kegiatan usaha lainnya termasuk pemukiman penduduk.
Data terakhir masih terdapat lahan produktif untuk tanaman pangan yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim sekitar 113.838 hektar. Padahal, masih ratusan ribu hektar lahan yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan pertanian.
Lahan-lahan produktif ini lanjut Awang, terdapat di kawasan kabupaten. Karenanya, dibutuhkan komitmen para kepala daerah khususnya bupati agar tidak memberi ijin untuk alih fungsi lahan pertanian produktif.
“Terutama mempertahankan serta melindungi kawasan potensial pertanian di masing-masing daerah untuk tidak dialihfungsikan, sehingga akan mudah untuk dilakukan pengembangan pertanian di daerah,†jelas Awang Faroek.
Komitmen ini sesuai dengan tekad pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk mewujudkan swasembada beras nasional atau surplus 10 juta ton beras tiga tahun kedepan.
“Kita yakin dengan kondisi lahan produktif maupun potensi lahan-lahan produktif yang akan dikembangkan tentu Kaltim mampu berkontribusi dalam mewujudkan swasembada beras bahkan kemandirian pangan nasional,†ungkap Awang Faroek Ishak.
Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kaltim H Fuad Asaddin mengemukakan rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan aksi instansi teknis di sektor pertaian dalam arti luas guna mewujudkan swasembada pangan di Kaltim.
“Rakor ini melibatkan seluruh instansi teknis di sektor pertanian baik subsektor peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta pertanian tanaman pangan maupun instansi teknis terkait lainnya guna menyatukan gerak dalam menyukseskan program nasional di daerah untuk mewujudkan swasembada pangan,†ujar Fuad Asaddin.
Rakor pangan terpadu dilaksanakan dua hari sejak 5-6 Maret. Ikut menyampaikan paparan Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono. Tampak hadir Plt Seprov Kaltim Dr H Rusmadi dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim serta kabupaten dan kota se-Kaltim.
Acara juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen dukungan kemandirian pangan Kaltim antara Pemprov dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Pupuk Kaltim (PKT) dan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim serta Bulog Divisi Regional Kaltim. (Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015