Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim dalam era otonomi daerah (Otda) ini dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan masing-masing.
"Tahun 2014 yang baru jalan tiga bulan kita lewati, merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013-2018 sebagai tahapan ketiga dari RPJPD 2005 -2025 dan merupakan tahun pertama kinerja Pemprov Kaltim setelah terbentuknya Kaltara," kata Awang Faroek pada Rakor Monev Otda IV Jawa Pos Institute of-Pro Otonomi (JPIP) Area Kaltim dan Kaltara Tahun 2015 di ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/3).
Awang Faroek mengharapkan, kegiatan monev Otda se-Kaltim dan Kaltara bisa terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan dan keterlibatan semua pihak dan masyarakat secara aktif dalam memanfaatkan dan mengupayakan penilaian dan pengawasan penyelenggaraan otonomi, serta meningkatnya pertanggungjawaban publik pada penyelenggaraan otonomi daerah.
"Indikator makro pembangunan RPJMD 2008 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,71 atau peringkat ke-5 Nasional, tingkat kemiskinan 6,06 persen, pertumbuhan ekonomi 1,59 persen, tingkat Inflasi 9,65 persen, tingkat pengangguran 8,90 persen dan indeks kualitas lingkungan 74,07, persen," jelas Awang Faroek.
Menurut Awang, target pembangunan lima tahun ke depan diharapkan IPM Kaltim mencapai 78 persen, angka kemiskinan turun menjadi 5 persen, tingkat pertumbuhan ekonomi naik 4,7 persen sampai 5,3 persen dengan migas. Tingkat inflasi turun menjadi 5,5 persen, kesempatan kerja terbuka dan pengangguran menurun hingga level 5,11 persen, serta indeks kualitas lingkungan mencapai 82 persen.
"Berbagai sasaran pembangunan penting lainnya yang harus dicapai antara lain meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan hingga mencapai bauran energi sebesar 3 persen, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar hingga mencapai indeks kepuasan layanan infrastruktur sebesar 7 persen," paparnya.
Selain itu, kata Awang, Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim akan terus berusaha mencapai sasaran bidang pembangunan lainnya yang belum terwujud. Pemerintah harus terus berupaya agar hasil-hasil pembangunan kian membaik dan bisa lebih banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Berkaitan dengan program monitoring dan evaluasi implementasi Otda, diminta kepada para kepala daerah se-Kaltim agar dapat memberikan kemudahan dan membantu tugas-tugas para peneliti dengan cara membuka akses seluas-luasnya terhadap data-data penilaian yang diperlukan," ujar Awang.
Sementara itu, Direktur JPIP Area Kaltim Sofyan Masykur dalam laporannya mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan pemahaman yang luas tentang program otonomi daerah dan terjalinnya aliansi kerjasama yang luas.
"Kita ingin mendapatkan pencerahan terkait otonomi daerah dari berbagai sumber, khususnya dalam memantapkan implementasi pelaksanaan otonomi daerah di Kaltim dan Kaltara," kata Sofyan Masykur.(Humas prov Kaltim/mar)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Tahun 2014 yang baru jalan tiga bulan kita lewati, merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013-2018 sebagai tahapan ketiga dari RPJPD 2005 -2025 dan merupakan tahun pertama kinerja Pemprov Kaltim setelah terbentuknya Kaltara," kata Awang Faroek pada Rakor Monev Otda IV Jawa Pos Institute of-Pro Otonomi (JPIP) Area Kaltim dan Kaltara Tahun 2015 di ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/3).
Awang Faroek mengharapkan, kegiatan monev Otda se-Kaltim dan Kaltara bisa terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan dan keterlibatan semua pihak dan masyarakat secara aktif dalam memanfaatkan dan mengupayakan penilaian dan pengawasan penyelenggaraan otonomi, serta meningkatnya pertanggungjawaban publik pada penyelenggaraan otonomi daerah.
"Indikator makro pembangunan RPJMD 2008 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,71 atau peringkat ke-5 Nasional, tingkat kemiskinan 6,06 persen, pertumbuhan ekonomi 1,59 persen, tingkat Inflasi 9,65 persen, tingkat pengangguran 8,90 persen dan indeks kualitas lingkungan 74,07, persen," jelas Awang Faroek.
Menurut Awang, target pembangunan lima tahun ke depan diharapkan IPM Kaltim mencapai 78 persen, angka kemiskinan turun menjadi 5 persen, tingkat pertumbuhan ekonomi naik 4,7 persen sampai 5,3 persen dengan migas. Tingkat inflasi turun menjadi 5,5 persen, kesempatan kerja terbuka dan pengangguran menurun hingga level 5,11 persen, serta indeks kualitas lingkungan mencapai 82 persen.
"Berbagai sasaran pembangunan penting lainnya yang harus dicapai antara lain meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan hingga mencapai bauran energi sebesar 3 persen, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar hingga mencapai indeks kepuasan layanan infrastruktur sebesar 7 persen," paparnya.
Selain itu, kata Awang, Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim akan terus berusaha mencapai sasaran bidang pembangunan lainnya yang belum terwujud. Pemerintah harus terus berupaya agar hasil-hasil pembangunan kian membaik dan bisa lebih banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Berkaitan dengan program monitoring dan evaluasi implementasi Otda, diminta kepada para kepala daerah se-Kaltim agar dapat memberikan kemudahan dan membantu tugas-tugas para peneliti dengan cara membuka akses seluas-luasnya terhadap data-data penilaian yang diperlukan," ujar Awang.
Sementara itu, Direktur JPIP Area Kaltim Sofyan Masykur dalam laporannya mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan pemahaman yang luas tentang program otonomi daerah dan terjalinnya aliansi kerjasama yang luas.
"Kita ingin mendapatkan pencerahan terkait otonomi daerah dari berbagai sumber, khususnya dalam memantapkan implementasi pelaksanaan otonomi daerah di Kaltim dan Kaltara," kata Sofyan Masykur.(Humas prov Kaltim/mar)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015