Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, hingga saat ini masih berupaya menuntaskan sejumlah proyek dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) senilai Rp6,5 miliar.
"Proyek senilai Rp6,5 miliar tersebut merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MPd tahun anggaran 2014," ujar Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Musa Ibrahim di Samarinda, Rabu.
Ia menjelaskan pekerjaan yang belum tuntas itu diketahui ketika pihaknya melakukan kunjungan kerja bersama Kepala BPMPD Kaltim Moh Jauhar Efendi dan satuan kerja terkait pemantauan kelanjutan pekerjaan, karena tidak jelasnya keberlanjutan PNPM oleh pemerintah pusat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, lanjut Musa, Pemkab Mahakam Ulu melalui Kabag Pemerintah Umum telah melakukan koordinasi dengan semua camat, Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK), Badan Koordinasi Antaradesa (BKAD), dan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tiap kecamatan terkait komitmen masing-masing pihak menuntaskan proyek PNPM.
Dari hasil koordinasi ditemukan bahwa pelaksaan PNPM-MPd di Kabupaten Mahakam Ulu kondisinya masih mengambang, karena tidak ada lagi pendampingan dari fasilitator.
Hal ini terjadi karena masa kerja semua fasilitator secara nasional tidak diperpanjang oleh pemerintah pusat, sehingga proyek yang ada tidak bisa dilanjutkan.
Kondisi ini ditambah pula dengan letak geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang seluruh permukimannya berada di bantaran Sungai Mahakam, kemudian dua kecamatan lagi berada di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia.
Namun demikian, lanjut Musa, pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Mahakam Ulu yang memiliki komitmen segera menyelesaikan sisa kegiatan, termasuk penyelesaian masalah lain dengan melibatkan aparat di tingkat kecamatan dan desa/kampung.
"Kami tetap berharap kepada pemerintah pusat agar bisa melanjutkan PNPM-MPd karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Selain biaya pembangunan dari PPNPM bisa ditekan dengan hasil memuaskan, usulan kegiatan ini juga dilakukan oleh masyarakat sampai pada proses pekerjaan hingga pengawasannya," ujarnya.
Musa menambahkan Kabupaten Mahakam Ulu pada 2014 mendapatkan bantuan alokasi BLM sebesar Rp6,5 miliar dengan komposisi dari APBD setempat senilai Rp1,75 miliar dan APBN Rp4,74 miliar.
Penggunaan dana tersebut antara lain dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar bagi kampung-kampung yang ada di lima kecamatan kabupaten setempat.
Sedangkan upaya penuntasan proyek yang belum tuntas itu merujuk pada surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015, tentang pengendalian dan penyelesaian kegiatan PNPM-MPd dari tahun anggaran 2014. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Proyek senilai Rp6,5 miliar tersebut merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MPd tahun anggaran 2014," ujar Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Musa Ibrahim di Samarinda, Rabu.
Ia menjelaskan pekerjaan yang belum tuntas itu diketahui ketika pihaknya melakukan kunjungan kerja bersama Kepala BPMPD Kaltim Moh Jauhar Efendi dan satuan kerja terkait pemantauan kelanjutan pekerjaan, karena tidak jelasnya keberlanjutan PNPM oleh pemerintah pusat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, lanjut Musa, Pemkab Mahakam Ulu melalui Kabag Pemerintah Umum telah melakukan koordinasi dengan semua camat, Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK), Badan Koordinasi Antaradesa (BKAD), dan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tiap kecamatan terkait komitmen masing-masing pihak menuntaskan proyek PNPM.
Dari hasil koordinasi ditemukan bahwa pelaksaan PNPM-MPd di Kabupaten Mahakam Ulu kondisinya masih mengambang, karena tidak ada lagi pendampingan dari fasilitator.
Hal ini terjadi karena masa kerja semua fasilitator secara nasional tidak diperpanjang oleh pemerintah pusat, sehingga proyek yang ada tidak bisa dilanjutkan.
Kondisi ini ditambah pula dengan letak geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang seluruh permukimannya berada di bantaran Sungai Mahakam, kemudian dua kecamatan lagi berada di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia.
Namun demikian, lanjut Musa, pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Mahakam Ulu yang memiliki komitmen segera menyelesaikan sisa kegiatan, termasuk penyelesaian masalah lain dengan melibatkan aparat di tingkat kecamatan dan desa/kampung.
"Kami tetap berharap kepada pemerintah pusat agar bisa melanjutkan PNPM-MPd karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Selain biaya pembangunan dari PPNPM bisa ditekan dengan hasil memuaskan, usulan kegiatan ini juga dilakukan oleh masyarakat sampai pada proses pekerjaan hingga pengawasannya," ujarnya.
Musa menambahkan Kabupaten Mahakam Ulu pada 2014 mendapatkan bantuan alokasi BLM sebesar Rp6,5 miliar dengan komposisi dari APBD setempat senilai Rp1,75 miliar dan APBN Rp4,74 miliar.
Penggunaan dana tersebut antara lain dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar bagi kampung-kampung yang ada di lima kecamatan kabupaten setempat.
Sedangkan upaya penuntasan proyek yang belum tuntas itu merujuk pada surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015, tentang pengendalian dan penyelesaian kegiatan PNPM-MPd dari tahun anggaran 2014. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015