Berau (ANTARA Kaltim) - Datu Amir, Pemangku Adat Kesultanan Sambaliung
Kabupaten Berau mengatakan Otonomi khusus (otsus) saat ini digaungkan rakyat Kaltim merupakan bentuk ketidak puasan masyarakat daerah terhadap perhatian pemerintah pusat. Sebab, Kaltim merupakan daerah penghasil tetapi pembangunan di segala sektor tertinggal.
"Jadi saya sebagai masyarakat Kaltim mendukung dan menuntut pemerintah pusat untuk memberikan perhatian yang adil dan berasas keseimbangan dengan daerah yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia," katanya.
Oleh karena itu pihak Kesultanan Sambaliung dan rakyat Berau meminta agar pemerintah pusat mengembalikan hak-hak rakyat Kaltim yang juga rakyat Indonesia. Bangunkan jalan-jalan dan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu katanya Kaltim memiliki sumber daya energi yang berlimpah tetapi belum bisa dinikmati rakyat. Contoh, listrik yang masih tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat bahkan banyak daerah yang belum menikmati aliran listrik.
"Saya rasa masa kempimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo) ini yang banyak membuat program-program pro rakyat akan mengabulkan tuntutan rakyat Kaltim yang juga Rakyat Indonesia demi kutuhan dan kejayaan NKRI," ujar Datu Amir.
Hal yang sama diungkapkan H Adji Bachrul Hadie, Pemangku Adat Kesultanan Gunung Tabur di Kabupaten Berau mengatakan Kaltim sejak dulu sudah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bahkan, beberapa era sudah dilewati semisal era kayu terbukti hutan kita sudah gundul juga era emas yang sekarang sudah tidak berproduksi.
Tetapi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kaltim masih tertinggal dari daerah-daerah lain khususnya Jawa dan Sumatera serta Sulawesi. Infrstruktur dasar baik kebutuhan listrik, air dan pangan masih tertinggal padahal kayu (hutan) dan emas kita habis diambil.
Walaupun demikian provinsi Kaltim yang terbagi dalam sepuluh kabupaten dan kota setelah terpisah dengan Kalimantan Utara masih memiliki sumber daya alam yang berlimpah sehingga tetap menjadi berkah bagi NKRI.
Namun, keberkahan yang diberikan Kaltim ini sepertinya tidak diperhatikan pemerintah pusat, sehingga tuntutan otonomi khusus menjadi langkah tepat untuk memajukan daerah ini dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Perlu diketahui pusat bahwa kemajuan Kaltim ini menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada dasarnya Kesultanan Gunung Tabur bersama rakyat sangat mendukung tuntutan otonomi khusus untuk Kaltim. (Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Kabupaten Berau mengatakan Otonomi khusus (otsus) saat ini digaungkan rakyat Kaltim merupakan bentuk ketidak puasan masyarakat daerah terhadap perhatian pemerintah pusat. Sebab, Kaltim merupakan daerah penghasil tetapi pembangunan di segala sektor tertinggal.
"Jadi saya sebagai masyarakat Kaltim mendukung dan menuntut pemerintah pusat untuk memberikan perhatian yang adil dan berasas keseimbangan dengan daerah yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia," katanya.
Oleh karena itu pihak Kesultanan Sambaliung dan rakyat Berau meminta agar pemerintah pusat mengembalikan hak-hak rakyat Kaltim yang juga rakyat Indonesia. Bangunkan jalan-jalan dan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu katanya Kaltim memiliki sumber daya energi yang berlimpah tetapi belum bisa dinikmati rakyat. Contoh, listrik yang masih tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat bahkan banyak daerah yang belum menikmati aliran listrik.
"Saya rasa masa kempimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo) ini yang banyak membuat program-program pro rakyat akan mengabulkan tuntutan rakyat Kaltim yang juga Rakyat Indonesia demi kutuhan dan kejayaan NKRI," ujar Datu Amir.
Hal yang sama diungkapkan H Adji Bachrul Hadie, Pemangku Adat Kesultanan Gunung Tabur di Kabupaten Berau mengatakan Kaltim sejak dulu sudah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bahkan, beberapa era sudah dilewati semisal era kayu terbukti hutan kita sudah gundul juga era emas yang sekarang sudah tidak berproduksi.
Tetapi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kaltim masih tertinggal dari daerah-daerah lain khususnya Jawa dan Sumatera serta Sulawesi. Infrstruktur dasar baik kebutuhan listrik, air dan pangan masih tertinggal padahal kayu (hutan) dan emas kita habis diambil.
Walaupun demikian provinsi Kaltim yang terbagi dalam sepuluh kabupaten dan kota setelah terpisah dengan Kalimantan Utara masih memiliki sumber daya alam yang berlimpah sehingga tetap menjadi berkah bagi NKRI.
Namun, keberkahan yang diberikan Kaltim ini sepertinya tidak diperhatikan pemerintah pusat, sehingga tuntutan otonomi khusus menjadi langkah tepat untuk memajukan daerah ini dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Perlu diketahui pusat bahwa kemajuan Kaltim ini menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada dasarnya Kesultanan Gunung Tabur bersama rakyat sangat mendukung tuntutan otonomi khusus untuk Kaltim. (Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015