Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam pertemuan kunjungan anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan dirinya bersama jajaran Pemprov Kaltim sepenuhnya mendukung nawacita pembangunan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Jangan ragukan komitmen kami dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan program pembangunan di daerah khususnya terkait nawacita pembangunan pro rakyat seperti sektor perkoperasian,†kata Awang Faroek Ishak, Jumat (20/2).
Pembangunan sektor koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil menengah) di Kaltim menurut Gubernur, setiap tahunnya terus meningkat, baik jumlah maupun kualitas pengelolaannya di semua kabupaten dan kota.
Selain Kaltim ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi juga beberapa kabupaten dan kota telah ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi. Pengembangan koperasi di daerah ujarnya, tidak lain merupakan upaya pemerintah memberdayakan perekonomian masyarakat.
Diharapkan melalui pembangunan sektor koperasi dan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja serta peluang usaha di daerah hingga ke pedesaan.
Bahkan lanjut gubernur, dukungan Pemprov Kaltim dalam pengembangan sektor koperasi dan UMKM lebih dimantapkan dengan dibentuknya perusahaan daerah yang memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal usaha melalui PT Penjamian Kredit Daerah (Jamkrida).
“Kami telah membentuk PT Jamkrida guna memberikan jaminan bagi pelaku usaha dan koperasi yang memerlukan dukungan modal usaha namun tidak memiliki agunan sebagai jaminan kredit di lembaga perbankan,†jelas Awang Faroek.
Selain itu, Pemprov Kaltim melalui lembaga perbankan milik daerah telah menyediakan berbagai layanan kredit bagi pelaku usaha di subsektor pertanian dalam arti luas.
Seperti Kredit Ternak Sejahtera untuk pelaku usaha dan petani peternak serta Kredit Keramba Sejahtera bagi pelaku usaha dan nelayan budidaya perikanan. Sedangkan Kredit Sawit Sejahtera diperuntukkan bagi kelompok tani atau pekebun kelapa sawit (plasma).
Selain itu juga disediakan Kredit Pangan Sejahtera yang bagi pelaku usaha atau kelompok tani dan petani yang melakukan kegiatan usaha pertanian tanaman pangan dan Kredit UKM bagi pelaku usaha UMKM.
“Kami sejak awal telah menetapkan berbagai program pembangunan yang pro rakyat. Namun yang diperlukan saat ini adalah dukungan penuh pemerintah pusat khususnya dalam era pemerintahan Jokowi-JK melalui Kabinet Kerja untuk menyukseskan program pembangunan yang telah kami tetapkan tersebut,†harap Awang Faroek Ishak.
Sementara itu Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengakui komitmen Pemprov Kaltim dibawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak sangat tinggi dalam pembangunan dunia perkoperasian, terbukti dengan adanya lembaga penjaminan kredit.
“Kunjungan dan kedatangan kita ke daerah-daerah termasuk Kaltim ini guna menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap rencana perubahan atau revisi perundang-undangan perkoperasian yang sedang disusun saat ini,†ujar Ajiep Padindang.
Tim Komite IV DPD RI berjumlah 11 orang yang dipimpin H Aji Muhammad Mirza Wardana selanjutnya akan melakukan kunjungan ke beberapa koperasi aktif di Samarinda dan Balikpapan didampingi Kepala Dinas Perindakop UMKM Kaltim H Ichwansyah. (Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Jangan ragukan komitmen kami dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan program pembangunan di daerah khususnya terkait nawacita pembangunan pro rakyat seperti sektor perkoperasian,†kata Awang Faroek Ishak, Jumat (20/2).
Pembangunan sektor koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil menengah) di Kaltim menurut Gubernur, setiap tahunnya terus meningkat, baik jumlah maupun kualitas pengelolaannya di semua kabupaten dan kota.
Selain Kaltim ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi juga beberapa kabupaten dan kota telah ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi. Pengembangan koperasi di daerah ujarnya, tidak lain merupakan upaya pemerintah memberdayakan perekonomian masyarakat.
Diharapkan melalui pembangunan sektor koperasi dan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja serta peluang usaha di daerah hingga ke pedesaan.
Bahkan lanjut gubernur, dukungan Pemprov Kaltim dalam pengembangan sektor koperasi dan UMKM lebih dimantapkan dengan dibentuknya perusahaan daerah yang memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal usaha melalui PT Penjamian Kredit Daerah (Jamkrida).
“Kami telah membentuk PT Jamkrida guna memberikan jaminan bagi pelaku usaha dan koperasi yang memerlukan dukungan modal usaha namun tidak memiliki agunan sebagai jaminan kredit di lembaga perbankan,†jelas Awang Faroek.
Selain itu, Pemprov Kaltim melalui lembaga perbankan milik daerah telah menyediakan berbagai layanan kredit bagi pelaku usaha di subsektor pertanian dalam arti luas.
Seperti Kredit Ternak Sejahtera untuk pelaku usaha dan petani peternak serta Kredit Keramba Sejahtera bagi pelaku usaha dan nelayan budidaya perikanan. Sedangkan Kredit Sawit Sejahtera diperuntukkan bagi kelompok tani atau pekebun kelapa sawit (plasma).
Selain itu juga disediakan Kredit Pangan Sejahtera yang bagi pelaku usaha atau kelompok tani dan petani yang melakukan kegiatan usaha pertanian tanaman pangan dan Kredit UKM bagi pelaku usaha UMKM.
“Kami sejak awal telah menetapkan berbagai program pembangunan yang pro rakyat. Namun yang diperlukan saat ini adalah dukungan penuh pemerintah pusat khususnya dalam era pemerintahan Jokowi-JK melalui Kabinet Kerja untuk menyukseskan program pembangunan yang telah kami tetapkan tersebut,†harap Awang Faroek Ishak.
Sementara itu Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengakui komitmen Pemprov Kaltim dibawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak sangat tinggi dalam pembangunan dunia perkoperasian, terbukti dengan adanya lembaga penjaminan kredit.
“Kunjungan dan kedatangan kita ke daerah-daerah termasuk Kaltim ini guna menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap rencana perubahan atau revisi perundang-undangan perkoperasian yang sedang disusun saat ini,†ujar Ajiep Padindang.
Tim Komite IV DPD RI berjumlah 11 orang yang dipimpin H Aji Muhammad Mirza Wardana selanjutnya akan melakukan kunjungan ke beberapa koperasi aktif di Samarinda dan Balikpapan didampingi Kepala Dinas Perindakop UMKM Kaltim H Ichwansyah. (Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015