Samarinda (ANTARA Kaltim) - Legislator Kaltim Ali Hamdi mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim harus memperhatikan petani seperti Provinsi DI Yogyakarta yang memiliki Pergub untuk melindungi petani.
"Kalau tidak ada perhatian, wajar saja jika para petani di Kaltim alih profesi dengan alasan ekonomi," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu di Samarinda, Senin.
Bahkan, politisi PKS itu menyatakan dalam waktu dekat Provinsi Yogyakarta berencana mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur tentang perlindungan lahan pertanian dengan salah satu klausul mengatur tentang pemberian insentif kepada para petani.
"Pemprov Kaltim harus segera mengeluarkan Pergub yang intinya memberikan perhatian kepada para petani sebab saat ini mereka dihadapkan kepada dua pilihan sulit. Mau bekerja yang lain sulit, sedangkan terus memaksakan menggarap lahan pertanian lebih banyak ruginya," ucapnya.
Ia menilai persoalan pertanian memang cukup kompleks, mengingat konsekuensi apabila mengalami kerugian semua harus ditanggung oleh petani sendiri.
Sementara fakta yang terjadi, pemerintah sejauh ini hanya mampu memberikan pupuk bersubsidi dan itu pun terkadang cukup langka.
Ia sangat berharap para petani di Kaltim bisa diberikan suatu kepastian melalui adanya Pergub, sehingga bisa meminimalkan kerugian pascapanen.
"Kalau faktor alam seperti banjir terjadi maka peluang terjadinya gagal panen semakin besar, Bayangkan kalau semua kerugian ditanggung sendiri oleh petani," katanya.
Menurut Ali, mekanisme pemberian insentif tersebut adalah apabila pascapanen ternyata petani mengalami kerugian akibat berbagai hal seperti banjir, kenaikan harga pupuk, serangan hama, maka pemerintah wajib memberikan bantuan berupa insentif yang besarannya akan disesuaikan dengan luasan lahan garapan.
"Tidak sampai di situ saja, pemerintah berkewajiban menyediakan lahan yang cukup baik dan pasokan pupuk subsidi yang rutin hingga pemberian intensif. Semua ini dimaksudkan agar pertani diberikan kepastian terhadap profesinya," kata Ali.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kalau tidak ada perhatian, wajar saja jika para petani di Kaltim alih profesi dengan alasan ekonomi," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu di Samarinda, Senin.
Bahkan, politisi PKS itu menyatakan dalam waktu dekat Provinsi Yogyakarta berencana mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur tentang perlindungan lahan pertanian dengan salah satu klausul mengatur tentang pemberian insentif kepada para petani.
"Pemprov Kaltim harus segera mengeluarkan Pergub yang intinya memberikan perhatian kepada para petani sebab saat ini mereka dihadapkan kepada dua pilihan sulit. Mau bekerja yang lain sulit, sedangkan terus memaksakan menggarap lahan pertanian lebih banyak ruginya," ucapnya.
Ia menilai persoalan pertanian memang cukup kompleks, mengingat konsekuensi apabila mengalami kerugian semua harus ditanggung oleh petani sendiri.
Sementara fakta yang terjadi, pemerintah sejauh ini hanya mampu memberikan pupuk bersubsidi dan itu pun terkadang cukup langka.
Ia sangat berharap para petani di Kaltim bisa diberikan suatu kepastian melalui adanya Pergub, sehingga bisa meminimalkan kerugian pascapanen.
"Kalau faktor alam seperti banjir terjadi maka peluang terjadinya gagal panen semakin besar, Bayangkan kalau semua kerugian ditanggung sendiri oleh petani," katanya.
Menurut Ali, mekanisme pemberian insentif tersebut adalah apabila pascapanen ternyata petani mengalami kerugian akibat berbagai hal seperti banjir, kenaikan harga pupuk, serangan hama, maka pemerintah wajib memberikan bantuan berupa insentif yang besarannya akan disesuaikan dengan luasan lahan garapan.
"Tidak sampai di situ saja, pemerintah berkewajiban menyediakan lahan yang cukup baik dan pasokan pupuk subsidi yang rutin hingga pemberian intensif. Semua ini dimaksudkan agar pertani diberikan kepastian terhadap profesinya," kata Ali.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015