Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kaltim agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mencapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk provinsi Kalimantan Timur.
Syahrun mengatakan hal tersebut pada Seminar BPK di Universitas Mulawarman Samarinda, dengan tema Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat..
Ia mengingatkan agar pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dapat lebih akuntabel dan berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta arahan dan saran dari lembaga yang berkompeten di bidangnya yakni BPK.
"Hasil audit BPK RI perwakilan Kaltim terhadap laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2013 Wajar Dengan Pengecualian, oleh sebab itu diharapkan ditahun berikutnya bisa lebih meningkat dan lebih baik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," kata Syahrun dalam seminar yang dihadiri pula oleh wakil ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, dan Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal HP dan petinggi Unmul Samarinda.
Dia menambahkan, pemerintah hendaknya banyak melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPK guna menghindari kekeliruan atau laporan keuangan yang kurang akuntabel sehingga apa yang dihasilkan benar-benar berkualitas baik.
"Seminar ini merupakan langkah positif BPK dalam memberikan pemahaman tidak hanya kepada pemerintah akan tetapi juga mahasiswa yang nantinya akan mengisi berbagai bidang stategis di negeri ini," ucap Syahrun.
Sementara itu Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengatakan, hampir setiap tahun terjadi kenaikan pendapatan negara dan daerah, sehingga banyak cabang usaha baik yang dikelola dengan berkerjasama dengan pihak ketiga maupun yang dikelola oleh Pemda melalui BUMD atau Perusda.
Dicontohkan Harry, untuk perkembangan Badan Usaha Milik Negara saat ini berjumlah 142 dengan total aset sebesar Rp 4,216 triliun lebih per 31 Desember 2013, total laba yang dihasilkan BUMN pada 2013 sebesar Rp 122 triliun.
"Bagaimana cara mengawasi secara efektif pengelolaan keuangan Negara di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pengguna keuangan Negara lainnya. Terobosan apa yang perlu dilakukan dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring pengelolaan keuangan negara. Apa dampak signifikan dari besarnya keuangan negera terhadap peningkatan kemakmuran rakyat. Terus melalui pemeriksaanya, bagaimana cara BPK memastikan adanya penigkatan kesejahteraan rakyat,"jelas Harry.
Hasil pemeriksaan BPK, lanjut Harry kemudian oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang ditindaklanjuti. Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana BPK segera melaporkannya kepada instansi yang berwenang, yaitu KPK, kejaksaan, dan kepolisian.
"Oleh sebab itu pemerintah daerah khususnya Kaltim bisa lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mampu mencapai WTP serta mampu menjadi contoh bagi daerah lain sehingga semakin dekat dengan kesejahteraan rakyat," harap Harry (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Syahrun mengatakan hal tersebut pada Seminar BPK di Universitas Mulawarman Samarinda, dengan tema Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat..
Ia mengingatkan agar pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dapat lebih akuntabel dan berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta arahan dan saran dari lembaga yang berkompeten di bidangnya yakni BPK.
"Hasil audit BPK RI perwakilan Kaltim terhadap laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2013 Wajar Dengan Pengecualian, oleh sebab itu diharapkan ditahun berikutnya bisa lebih meningkat dan lebih baik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," kata Syahrun dalam seminar yang dihadiri pula oleh wakil ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, dan Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal HP dan petinggi Unmul Samarinda.
Dia menambahkan, pemerintah hendaknya banyak melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPK guna menghindari kekeliruan atau laporan keuangan yang kurang akuntabel sehingga apa yang dihasilkan benar-benar berkualitas baik.
"Seminar ini merupakan langkah positif BPK dalam memberikan pemahaman tidak hanya kepada pemerintah akan tetapi juga mahasiswa yang nantinya akan mengisi berbagai bidang stategis di negeri ini," ucap Syahrun.
Sementara itu Ketua BPK RI Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengatakan, hampir setiap tahun terjadi kenaikan pendapatan negara dan daerah, sehingga banyak cabang usaha baik yang dikelola dengan berkerjasama dengan pihak ketiga maupun yang dikelola oleh Pemda melalui BUMD atau Perusda.
Dicontohkan Harry, untuk perkembangan Badan Usaha Milik Negara saat ini berjumlah 142 dengan total aset sebesar Rp 4,216 triliun lebih per 31 Desember 2013, total laba yang dihasilkan BUMN pada 2013 sebesar Rp 122 triliun.
"Bagaimana cara mengawasi secara efektif pengelolaan keuangan Negara di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pengguna keuangan Negara lainnya. Terobosan apa yang perlu dilakukan dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring pengelolaan keuangan negara. Apa dampak signifikan dari besarnya keuangan negera terhadap peningkatan kemakmuran rakyat. Terus melalui pemeriksaanya, bagaimana cara BPK memastikan adanya penigkatan kesejahteraan rakyat,"jelas Harry.
Hasil pemeriksaan BPK, lanjut Harry kemudian oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang ditindaklanjuti. Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana BPK segera melaporkannya kepada instansi yang berwenang, yaitu KPK, kejaksaan, dan kepolisian.
"Oleh sebab itu pemerintah daerah khususnya Kaltim bisa lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mampu mencapai WTP serta mampu menjadi contoh bagi daerah lain sehingga semakin dekat dengan kesejahteraan rakyat," harap Harry (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015