Samarinda (ANTARA Kaltim) - Peringatan HUT Provinsi Kaltim ke-58 menjadi momentum yang kuat bagi Kaltim untuk terus menggelorakan perjuangan mencapai otonomi khusus (otsus). Namun sekali lagi diingatkan, perjuangan menuntut otsus harus dilakukan secara bersama-sama seluruh komponen masyarakat Kaltim dan dilakukan dengan cara konstitusional, tidak anarkis dan tetap santun.
Perjuangan Kaltim harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan kondusifitas daerah. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP saat menggantikan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menjadi Inspektur Upacara HUT Provinsi Kaltim ke-58 di Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda, Jumat (9/1).
“Melalui peringatan hari ulang tahun provinsi ini, mari seluruh rakyat Kaltim satukan dukungan untuk menuntut hak rakyat melalui perjuangan menuju otonomi khusus demi kesejahteraan rakyat,†tegas Mukmin.
Lanjut Mukmin mengatakan, tuntutan tersebut wajar digelorakan, sebab apa yang dicapai dan dirasakan selama ini masih belum sebanding dengan besarnya sumber daya alam (SDA) yang telah dieksploitasi dari perut bumi Kaltim.
Dampaknya dirasakan langsung masyarakat Kaltim, yaitu semakin rusaknya lingkungan hidup. Beban akibat kerusakan itu pun harus dipikul rakyat Kaltim. “Inilah yang menjadi perhatian serius kita bersama mengingat praktek sistem pengelolaan SDA yang dilakukan pemerintah pusat ternyata tidak menjamin daerah penghasil memanfaatkan SDA secara langsung untuk dikelola sendiri. Karena itu, tuntutan ini harus didukung seluruh rakyat Kaltim,†tegasnya. (Humas Prov Kaltim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Perjuangan Kaltim harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan kondusifitas daerah. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP saat menggantikan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menjadi Inspektur Upacara HUT Provinsi Kaltim ke-58 di Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda, Jumat (9/1).
“Melalui peringatan hari ulang tahun provinsi ini, mari seluruh rakyat Kaltim satukan dukungan untuk menuntut hak rakyat melalui perjuangan menuju otonomi khusus demi kesejahteraan rakyat,†tegas Mukmin.
Lanjut Mukmin mengatakan, tuntutan tersebut wajar digelorakan, sebab apa yang dicapai dan dirasakan selama ini masih belum sebanding dengan besarnya sumber daya alam (SDA) yang telah dieksploitasi dari perut bumi Kaltim.
Dampaknya dirasakan langsung masyarakat Kaltim, yaitu semakin rusaknya lingkungan hidup. Beban akibat kerusakan itu pun harus dipikul rakyat Kaltim. “Inilah yang menjadi perhatian serius kita bersama mengingat praktek sistem pengelolaan SDA yang dilakukan pemerintah pusat ternyata tidak menjamin daerah penghasil memanfaatkan SDA secara langsung untuk dikelola sendiri. Karena itu, tuntutan ini harus didukung seluruh rakyat Kaltim,†tegasnya. (Humas Prov Kaltim)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015