Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional (KPPN) mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mendapatkan masukan mengenai kondisi umum penyuluh perikanan setempat, termasuk kendala dalam menjalankan tugas di lapangan.
Tim KPPN tersebut yakni, Sumardi Suriatna dan Soen`an H Purnomo, Rabu diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara H Chairil didampingi Kepala Badan Ketahanan dan Penyuluhan (BKPP) M Hardi Dwi Putra serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Armanadi selain dari BKPP Kaltim.
"Masukan dari daerah akan kami himpun sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan," ungkap salah seorang anggota tim KPPN, Sumardi di Tenggarong, Kutai Kartanegara.
Tim KPPN, kata Sumardi, juga menjadwalkan kegiatan diskusi bersama penyuluh perikanan dan melihat langsung kelompok pelaku utama perikanan yang berhasil di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara H Chairil, kepada tim KPPN mengatakan, secara umum koordinasi instansi terkait ketahanan pangan baik BKPP sendiri dan instansi yang menyangkut pertanian dalam arti luas termasuk perikanan, sudah berjalan dengan baik.
"Misalnya, jika ada instansi yang mengadakan kegiatan tentang perikanan di lapangan, penyuluh selalu dilibatkan. Jadi koordinasinya sudah cukup bagus," ujar Chairil.
Sementara, Kepala BKPP Kutai Kartanegara M Hardi mengatakan, penyuluh perikanan di daerah itu yang berstatus PNS hanya empat orang, penyuluh perikanan tenaga kontrak dua orang serta penyuluh perikanan swadaya sebanyak 49 orang yang tersebar di 18 kecamatan.
"Kami kekurangan penyuluh, maka kami siasati dengan penyuluh swadaya. Kami berharap, ini bisa menjadi perhatian," kata Hardi.
Ia juga memberikan masukan agar peningkatan sumber daya manusia (SDM) para penyuluh agar lebih ditingkatkan.
Pasalnya tambah Hardi, selama ini penyuluh perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara belum pernah mendapatkan bimbingan teknis formal.
"Untuk pendidikan dan pelatihan teknis, penyuluh kami kesulitan memenuhinya karena anggaran terbatas. Untuk itu, kami berharap KPPN dapat membantu," ujar Hardi.
Usai pertemuan tersebut, tim KPPN langsung mengunjungi kelompok usaha perikanan didampingi dari Dinas Kelautan Perikanan Kutai Kartanegara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Tim KPPN tersebut yakni, Sumardi Suriatna dan Soen`an H Purnomo, Rabu diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara H Chairil didampingi Kepala Badan Ketahanan dan Penyuluhan (BKPP) M Hardi Dwi Putra serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Armanadi selain dari BKPP Kaltim.
"Masukan dari daerah akan kami himpun sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan," ungkap salah seorang anggota tim KPPN, Sumardi di Tenggarong, Kutai Kartanegara.
Tim KPPN, kata Sumardi, juga menjadwalkan kegiatan diskusi bersama penyuluh perikanan dan melihat langsung kelompok pelaku utama perikanan yang berhasil di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara H Chairil, kepada tim KPPN mengatakan, secara umum koordinasi instansi terkait ketahanan pangan baik BKPP sendiri dan instansi yang menyangkut pertanian dalam arti luas termasuk perikanan, sudah berjalan dengan baik.
"Misalnya, jika ada instansi yang mengadakan kegiatan tentang perikanan di lapangan, penyuluh selalu dilibatkan. Jadi koordinasinya sudah cukup bagus," ujar Chairil.
Sementara, Kepala BKPP Kutai Kartanegara M Hardi mengatakan, penyuluh perikanan di daerah itu yang berstatus PNS hanya empat orang, penyuluh perikanan tenaga kontrak dua orang serta penyuluh perikanan swadaya sebanyak 49 orang yang tersebar di 18 kecamatan.
"Kami kekurangan penyuluh, maka kami siasati dengan penyuluh swadaya. Kami berharap, ini bisa menjadi perhatian," kata Hardi.
Ia juga memberikan masukan agar peningkatan sumber daya manusia (SDM) para penyuluh agar lebih ditingkatkan.
Pasalnya tambah Hardi, selama ini penyuluh perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara belum pernah mendapatkan bimbingan teknis formal.
"Untuk pendidikan dan pelatihan teknis, penyuluh kami kesulitan memenuhinya karena anggaran terbatas. Untuk itu, kami berharap KPPN dapat membantu," ujar Hardi.
Usai pertemuan tersebut, tim KPPN langsung mengunjungi kelompok usaha perikanan didampingi dari Dinas Kelautan Perikanan Kutai Kartanegara. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014