Samarinda (ANTARA Kaltim) - . Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan mendukung sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah Penerimaan Siswa Baru (PSB) secara online di Kota Balikpapan yang saat ini masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV Gunawarman dalam pertemuan antara Komisi IV dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan yang dihadiri seluruh Kepala Sekolah tingkat SMP,SMK dan SMA se Kota Balikpapan, Persatuan Guru Swasta Balikpapan (PGSB) serta Dewan Pendidikan Kota Balikpapan dalam rangka membahas PPDB.
"Prinsipnya kami setuju dengan sistem PPDB online di Kota Balikpapan ini. Sistem ini kedepan bisa menjadi acuan daerah lain di Kaltim. Agar dalam pemberlakuan sistem PPDB ini tidak menimbulkan permasalahan ada baiknya sistem ini didukung dengan regulasi," ucap Politikus PKS ini.
Rombongan Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf beserta Sekretaris Komisi IV Rita Artaty Barito, Anggota Achmad Rosyidi, Rama A Asia, Herman, Rakhmad Majid Gani dan Gunawarman diterima oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Wahyudi Iriyanto.
Dalam pertemuan tersebut terungkap, hingga saat ini masih ada kendala yang menghalangi rencana pemberlakuan Sistem PPDB online tersebut. Dimana salah satu fraksi di DPRD Kota Balikpapan masih belum menyetujui rencana tersebut.
"Rencana pemberlakuan PPDB online ini merupakan kemajuan di bidang pendidikan. Kami berharap hal ini tidak dipolitisisasi," kata Wakil Ketua PGSB, Nur Ali
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV lainnya, Ahmad Rosyidi meminta kepada Disdik Balikpapan agar menyetaraan Sekolah-sekolah swasta. Baik dalam infrastruktur seperti gedung sekolah, peningkatan mutu tenaga pendidik dan juga kesejahteraannya. Hal tersebut agar tidak ada kesenjangan antara guru dari sekolah negeri atau swasta.
"Peran sekolah swasta sangat besar dalam menampung peserta didik yang membludak saat PPDB. Dimana peserta didik yang tidak tertampung disekolah negeri pasti akan melanjutkan jenjang pendidikannya kesekolah swasta," katanya.
Sekretaris Komisi IV Rita Artaty Barito juga berharap agar penyelenggaraan PPDB ini berlangsung secara terbuka dan transparan.
"Usahakan tidak ada permainan pihak sekolah dalam penerimaan PPDB ini. Seperti yang kita kenal dengan sebutan pendaftaran lewat pintu belakang ataupun yang lainnya. Hal itu biasa terjadi disekolah-sekolah yang dianggap favorit. Untuk itu kami mengharapkan pengawasan dari Disdik agar masalah-masalah seperti ini dapat dicegah dan tidak terulang lagi," pungkasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV Gunawarman dalam pertemuan antara Komisi IV dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan yang dihadiri seluruh Kepala Sekolah tingkat SMP,SMK dan SMA se Kota Balikpapan, Persatuan Guru Swasta Balikpapan (PGSB) serta Dewan Pendidikan Kota Balikpapan dalam rangka membahas PPDB.
"Prinsipnya kami setuju dengan sistem PPDB online di Kota Balikpapan ini. Sistem ini kedepan bisa menjadi acuan daerah lain di Kaltim. Agar dalam pemberlakuan sistem PPDB ini tidak menimbulkan permasalahan ada baiknya sistem ini didukung dengan regulasi," ucap Politikus PKS ini.
Rombongan Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf beserta Sekretaris Komisi IV Rita Artaty Barito, Anggota Achmad Rosyidi, Rama A Asia, Herman, Rakhmad Majid Gani dan Gunawarman diterima oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Wahyudi Iriyanto.
Dalam pertemuan tersebut terungkap, hingga saat ini masih ada kendala yang menghalangi rencana pemberlakuan Sistem PPDB online tersebut. Dimana salah satu fraksi di DPRD Kota Balikpapan masih belum menyetujui rencana tersebut.
"Rencana pemberlakuan PPDB online ini merupakan kemajuan di bidang pendidikan. Kami berharap hal ini tidak dipolitisisasi," kata Wakil Ketua PGSB, Nur Ali
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV lainnya, Ahmad Rosyidi meminta kepada Disdik Balikpapan agar menyetaraan Sekolah-sekolah swasta. Baik dalam infrastruktur seperti gedung sekolah, peningkatan mutu tenaga pendidik dan juga kesejahteraannya. Hal tersebut agar tidak ada kesenjangan antara guru dari sekolah negeri atau swasta.
"Peran sekolah swasta sangat besar dalam menampung peserta didik yang membludak saat PPDB. Dimana peserta didik yang tidak tertampung disekolah negeri pasti akan melanjutkan jenjang pendidikannya kesekolah swasta," katanya.
Sekretaris Komisi IV Rita Artaty Barito juga berharap agar penyelenggaraan PPDB ini berlangsung secara terbuka dan transparan.
"Usahakan tidak ada permainan pihak sekolah dalam penerimaan PPDB ini. Seperti yang kita kenal dengan sebutan pendaftaran lewat pintu belakang ataupun yang lainnya. Hal itu biasa terjadi disekolah-sekolah yang dianggap favorit. Untuk itu kami mengharapkan pengawasan dari Disdik agar masalah-masalah seperti ini dapat dicegah dan tidak terulang lagi," pungkasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014