Samarinda (ANTARA Kaltim) - KNPI Kalimantan Timur, mengancam akan menutup fasilitas umum strategis yang ada di provinsi tersebut, bila Pemerintah Pusat mengabaikan kepentingan rakyat Kaltim dalam keputusan pengelolaan kawasan minyak Blok Mahakam.
Ketua KNPI Kaltim Khairudin di Samarinda, Minggu, mengatakan, sikap keras pemuda di Kaltim tersebut muncul sebagai reaksi dari akan ditetapkannya Pertamina sebagai pengelola kawasan Blok Mahakam oleh Pemerintah Pusat di akhir tahun 2014 ini, dengan mengabaikan saham kepemilikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
"Kami pemuda di Kaltim ibaratnya siap berdarah-darah bila faktanya Pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat Kaltim, siapapun yang mengelola kawasan minyak yang ada di Kaltim tersebut kami tidak masalah, asalkan ada sebagian saham dari kawasan tersebut yang bisa dimiliki rakyat Kaltim melalui pemerintah Provinsi," ujarnya.
Khairudin tidak mempersoalkan berapapun nilai saham kepemilikan yang akan diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, karena dengan adanya kepemilikan saham tersebut maka kekayaan alam yang ada di Kaltim biarpun sedikit namun masih bisa dinikmati oleh rakyat Kaltim sendiri.
"Kalau semua kekayaan alam yang ada di sini dimiliki Pusat, terus di daerah sini sendiri mendapatkan apa, masyarakat Kaltim juga perlu kesejahteraan, perbaikan infrastruktur, peningkatan ekomoni dan lainnya," ucapnya.
Sejauh ini diakui Khairudin, memang langkah konkrit yang akan dilakukan KNPI Kaltim terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kawasan minyak yang dikelola Total E&P Indonesie (Prancis) dan Inepex Corp (Jepang) akan berakhir 31 Maret 2017 itu masih akan dibicarakan dengan Organisasi Kepemudaan yang ada di Kaltim.
"Bisa jadi kami akan menutup kegiatan ekploirasi di kawasan tersebut, bisa jadi meluas sampai ke fasilitas umum di Bandara dan fasilitas vital lainnya," jelasnya.
Khairudin mempertegas bahwa KNPI Kaltim tidak akan ikut mencampuri kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penunjukan pengelolaan blok Mahakam tersebut.
"Mau siapapun pengelolanya tidak menjadi masalah, asalkan ada kontribusinya untuk masyarakat Kaltim," ujarnya.
Menurut dia, selama terjadi penurunan Produksi di blok Mahakam tersebut, maka imbasnya juga dirasakan oleh masyarakat Kaltim, dalam hal ini ikut menurunkan pendapatan asli daerah dari sektor perminyakan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Ketua KNPI Kaltim Khairudin di Samarinda, Minggu, mengatakan, sikap keras pemuda di Kaltim tersebut muncul sebagai reaksi dari akan ditetapkannya Pertamina sebagai pengelola kawasan Blok Mahakam oleh Pemerintah Pusat di akhir tahun 2014 ini, dengan mengabaikan saham kepemilikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
"Kami pemuda di Kaltim ibaratnya siap berdarah-darah bila faktanya Pemerintah mengabaikan kepentingan masyarakat Kaltim, siapapun yang mengelola kawasan minyak yang ada di Kaltim tersebut kami tidak masalah, asalkan ada sebagian saham dari kawasan tersebut yang bisa dimiliki rakyat Kaltim melalui pemerintah Provinsi," ujarnya.
Khairudin tidak mempersoalkan berapapun nilai saham kepemilikan yang akan diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, karena dengan adanya kepemilikan saham tersebut maka kekayaan alam yang ada di Kaltim biarpun sedikit namun masih bisa dinikmati oleh rakyat Kaltim sendiri.
"Kalau semua kekayaan alam yang ada di sini dimiliki Pusat, terus di daerah sini sendiri mendapatkan apa, masyarakat Kaltim juga perlu kesejahteraan, perbaikan infrastruktur, peningkatan ekomoni dan lainnya," ucapnya.
Sejauh ini diakui Khairudin, memang langkah konkrit yang akan dilakukan KNPI Kaltim terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kawasan minyak yang dikelola Total E&P Indonesie (Prancis) dan Inepex Corp (Jepang) akan berakhir 31 Maret 2017 itu masih akan dibicarakan dengan Organisasi Kepemudaan yang ada di Kaltim.
"Bisa jadi kami akan menutup kegiatan ekploirasi di kawasan tersebut, bisa jadi meluas sampai ke fasilitas umum di Bandara dan fasilitas vital lainnya," jelasnya.
Khairudin mempertegas bahwa KNPI Kaltim tidak akan ikut mencampuri kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penunjukan pengelolaan blok Mahakam tersebut.
"Mau siapapun pengelolanya tidak menjadi masalah, asalkan ada kontribusinya untuk masyarakat Kaltim," ujarnya.
Menurut dia, selama terjadi penurunan Produksi di blok Mahakam tersebut, maka imbasnya juga dirasakan oleh masyarakat Kaltim, dalam hal ini ikut menurunkan pendapatan asli daerah dari sektor perminyakan. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014