Samarinda (ANTARA Kaltim) - Wakil Ketua DPRD Kaltim Dody Rondonuwu mengungkapkan, berkait dilantiknya para menteri Kabinet Kerja, momen ini harus diawali dengan terobosan baru dari DPRD Kaltim. Terobosan tersebut dikatakan Dody, yaitu dengan menemui menteri terkait yang memiliki hubungan erat dalam pembangunan di Kalimantan Timur, Seperti misalnya Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Menurutnya ini penting bagi pembangunan di daerah-daerah, seperti desa-desa tertinggal di Kaltim. Mengingat masih banyaknya desa di Kaltim yang tersebar luas di hampir setiap sudut, sehingga kondisi ini bagi Dody menjadi alasan besar untuk segera diatasi.
“Ketimpangan yang menyolok antardaerah tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang baru dilantik diharapkan dapat menuntaskan masalah desa tertinggal yang ada di Kaltim,†harap Dody.
Sehingga terobosan menjalin komunikasi menjadi upaya dalam memperjuangkan hak-hak daerah yang semestinya didapat dari pemerintah pusat.
Bagi politikus PDI Perjuangan ini, salah satu yang penting menjadi sorotan adalah kawasan perbatasan. Minimnya perhatian, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kehidupan perekonomian dinilai sebagai akar masalah yang tidak boleh diabaikan.
Dody tak ingin sampai warga perbatasan sampai memutuskan pindah warga negara ke negara tetangga yang berdekatan dengan daerah tempat tinggalnya.
“Jika sampai terjadi demikian, ini merupakan preseden buruk yang jangan sampai terjadi. Apalagi jika ancaman dari warga sudah dilontarkan, oleh karena itu kita harus memiliki terobosan baru bersama Menteri terkait,†kata Dody.
Tentu untuk memperjuangkan hal itu, selain menjalin komunikasi dengan menteri terkait, langkah berikut yang harus didapat ialah bagaimana agar mendapatkan kebijakan yang mampu mengakomodir kebutuhan warga perbatasan. Sebab keterbatasan yang terjadi di wilayah ini menyebabkan tingkat perekonomian warga rendah.
“Wilayah perbatasan sebagai garda terdepan negara, sayangnya daerah perbatasan kita tidak diperlakukan seperti halnya pintu depan negara Republik Indonesia. Tak hanya Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, menjalin komunikasi dengan menteri-menteri lain juga perlu dilakukan dalam upaya mendapatkan kebijakan yang adil bagi pembangunan di Kaltim,†ungkap Dody. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Menurutnya ini penting bagi pembangunan di daerah-daerah, seperti desa-desa tertinggal di Kaltim. Mengingat masih banyaknya desa di Kaltim yang tersebar luas di hampir setiap sudut, sehingga kondisi ini bagi Dody menjadi alasan besar untuk segera diatasi.
“Ketimpangan yang menyolok antardaerah tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang baru dilantik diharapkan dapat menuntaskan masalah desa tertinggal yang ada di Kaltim,†harap Dody.
Sehingga terobosan menjalin komunikasi menjadi upaya dalam memperjuangkan hak-hak daerah yang semestinya didapat dari pemerintah pusat.
Bagi politikus PDI Perjuangan ini, salah satu yang penting menjadi sorotan adalah kawasan perbatasan. Minimnya perhatian, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kehidupan perekonomian dinilai sebagai akar masalah yang tidak boleh diabaikan.
Dody tak ingin sampai warga perbatasan sampai memutuskan pindah warga negara ke negara tetangga yang berdekatan dengan daerah tempat tinggalnya.
“Jika sampai terjadi demikian, ini merupakan preseden buruk yang jangan sampai terjadi. Apalagi jika ancaman dari warga sudah dilontarkan, oleh karena itu kita harus memiliki terobosan baru bersama Menteri terkait,†kata Dody.
Tentu untuk memperjuangkan hal itu, selain menjalin komunikasi dengan menteri terkait, langkah berikut yang harus didapat ialah bagaimana agar mendapatkan kebijakan yang mampu mengakomodir kebutuhan warga perbatasan. Sebab keterbatasan yang terjadi di wilayah ini menyebabkan tingkat perekonomian warga rendah.
“Wilayah perbatasan sebagai garda terdepan negara, sayangnya daerah perbatasan kita tidak diperlakukan seperti halnya pintu depan negara Republik Indonesia. Tak hanya Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, menjalin komunikasi dengan menteri-menteri lain juga perlu dilakukan dalam upaya mendapatkan kebijakan yang adil bagi pembangunan di Kaltim,†ungkap Dody. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014