Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ancaman 10 desa di Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Hulu untuk pindah kewarganegaraan ke Malaysia, dinilai Anggota DPRD Kaltim asal Kukar-Kubar Yahya Anja merupakan ancaman serius yang tak boleh diabaikan.
Faktanya, tanpa maupun dengan ancaman, telah banyak WNI pindah warga negara karena merasa tidak mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah. “Jangan sampai warga membuktikan ancaman mereka. Selama ini pemerintah pusat sebagai pihak yang paling memiliki tanggung jawab besar terhadap perbatasan dan kondisinya. Taruhannya adalah harkat dan martabat bangsa.
Apalagi jika sampai mengancam memasang bendera negara tetangga di wilayah mereka,†kata Yahya.
Meski tanggung jawab ini juga menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun perhatian dari pemerintah pusatlah yang selalu dinanti. Ancaman yang disampaikan melalui 10 kepala desa di Long Apari tersebut, pastinya bukan serta merta langsung dicetuskan. Pastilah ada alasan kuat. Adalah tugas pemerintah harus cepat tanggap soal ancaman ini.
“Salah satu kepala desa mengatakan sudah berupaya memperjuangkan hak mereka hingga ke pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan pusat. Namun hingga kini kenyataannya terisolasinya daerah mereka karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur terus saja terjadi,†terang Yahya.
Untuk itu Yahya berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, seperti jalan, jembatan. Infrastruktur jalan ini menurut Yahya sangat vital sebagai akses mempermudah jalannya perekonomian antar daerah. Yahya akan meluangkan waktu untuk menyerap lebih dalam aspirasi warga di Long Apari dengan berkunjung dan bertemu langsung dengan warga serta tokoh-tokoh dan kepala desa didaerah tersebut.
“Kebutuhan mereka harus segera dipenuhi, sehingga penderitaan mereka akibat tingginya harga bahan makanan pokok bisa teratasi, selain itu fasilitas penting lain juga harus dibangun, untuk kesehatan, pendidikan, telekomunikasi dan segala kebutuhan lain guna menghapus kesenjangan perekonomian. Yang tak kalah penting adalah mereka juga merupakan salah satu tumpuan bagi pertahanan negara di perbatasan. Pemerintah Indonesia seharusnya sudah paham soal itu,†jelasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Faktanya, tanpa maupun dengan ancaman, telah banyak WNI pindah warga negara karena merasa tidak mendapat perhatian dan keadilan dari pemerintah. “Jangan sampai warga membuktikan ancaman mereka. Selama ini pemerintah pusat sebagai pihak yang paling memiliki tanggung jawab besar terhadap perbatasan dan kondisinya. Taruhannya adalah harkat dan martabat bangsa.
Apalagi jika sampai mengancam memasang bendera negara tetangga di wilayah mereka,†kata Yahya.
Meski tanggung jawab ini juga menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun perhatian dari pemerintah pusatlah yang selalu dinanti. Ancaman yang disampaikan melalui 10 kepala desa di Long Apari tersebut, pastinya bukan serta merta langsung dicetuskan. Pastilah ada alasan kuat. Adalah tugas pemerintah harus cepat tanggap soal ancaman ini.
“Salah satu kepala desa mengatakan sudah berupaya memperjuangkan hak mereka hingga ke pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan pusat. Namun hingga kini kenyataannya terisolasinya daerah mereka karena keterbatasan fasilitas dan infrastruktur terus saja terjadi,†terang Yahya.
Untuk itu Yahya berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, seperti jalan, jembatan. Infrastruktur jalan ini menurut Yahya sangat vital sebagai akses mempermudah jalannya perekonomian antar daerah. Yahya akan meluangkan waktu untuk menyerap lebih dalam aspirasi warga di Long Apari dengan berkunjung dan bertemu langsung dengan warga serta tokoh-tokoh dan kepala desa didaerah tersebut.
“Kebutuhan mereka harus segera dipenuhi, sehingga penderitaan mereka akibat tingginya harga bahan makanan pokok bisa teratasi, selain itu fasilitas penting lain juga harus dibangun, untuk kesehatan, pendidikan, telekomunikasi dan segala kebutuhan lain guna menghapus kesenjangan perekonomian. Yang tak kalah penting adalah mereka juga merupakan salah satu tumpuan bagi pertahanan negara di perbatasan. Pemerintah Indonesia seharusnya sudah paham soal itu,†jelasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014