Samarinda (ANTARA Kaltim) - Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kalimantan Timur berhasil melakukan lelang pengadaan barang dan jasa sebanyak 967 paket dengan pagu anggaran mencapai Rp4,02 triliun selama Januari hingga pertengahan Oktober 2014.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Abdullah Sani di Samarinda, Jumat, mengatakan barang dan jasa yang dilelang dengan anggaran Rp4,02 tiliun itu merupakan hasil lelang yang dilakukan oleh 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Dari total kegiatan yang mencapai 967 paket tersebut, 835 paket di antaranya telah selesai dilelang dengan total pagu anggaran Rp2,93 triliun, sedangkan sisanya yang 132 paket masih dalam proses lelang.
Dia melanjutkan, dalam kaitan prosedur pelayanan LPSE, Provinsi Kaltim telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) agar pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan lelang pengadaan berbasis internet (e-precurement).
SOP tersebut tentu saja mengacu pada stantandar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Dalam aturannya, LKPP menetapkan 17 standar layanan LPSE. Itulah yang menjadi pijakan bagi Kaltim.
Bahkan dalam rencana strategis (renstra) Diskominfo Kaltim 2014-2018, LPSE ditargetkan memperoleh sertifikasi pelayanan ISO 9001:2008 tentang manajemen mutu. Target sertifikasi tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Khusus pelayanan bagi penyedia jasa, Diskominfo Kaltim memfasilitasi pelayanan internet gratis menggunakan Wifi sebagai penunjang proses pengadaan.
Bahkan SDM yang ada juga siap memberikan pelatihan proses pengadaan secara elektornik bagi penyedia jasa, termasuk bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan operator SKPD sehingga proses lelang di masing-masing SKPD bisa berjalan sesuai harapan.
"Kami siap mengawal pelaksanaan sesuai tujuan pembentukan LPSE Kaltim, yakni menciptakan penyelenggaraan lelang secara terbuka untuk menghindarkan intervensi pada panitia lelang yang mengarah tindak kolusi," ujarnya.
Apalagi Pemprov Kaltim sedang giat-giatnya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bersih dan berwibawa, termasuk pemerintah yang bebas dari korupsi dengan mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Abdullah Sani di Samarinda, Jumat, mengatakan barang dan jasa yang dilelang dengan anggaran Rp4,02 tiliun itu merupakan hasil lelang yang dilakukan oleh 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Dari total kegiatan yang mencapai 967 paket tersebut, 835 paket di antaranya telah selesai dilelang dengan total pagu anggaran Rp2,93 triliun, sedangkan sisanya yang 132 paket masih dalam proses lelang.
Dia melanjutkan, dalam kaitan prosedur pelayanan LPSE, Provinsi Kaltim telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) agar pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan lelang pengadaan berbasis internet (e-precurement).
SOP tersebut tentu saja mengacu pada stantandar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Dalam aturannya, LKPP menetapkan 17 standar layanan LPSE. Itulah yang menjadi pijakan bagi Kaltim.
Bahkan dalam rencana strategis (renstra) Diskominfo Kaltim 2014-2018, LPSE ditargetkan memperoleh sertifikasi pelayanan ISO 9001:2008 tentang manajemen mutu. Target sertifikasi tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Khusus pelayanan bagi penyedia jasa, Diskominfo Kaltim memfasilitasi pelayanan internet gratis menggunakan Wifi sebagai penunjang proses pengadaan.
Bahkan SDM yang ada juga siap memberikan pelatihan proses pengadaan secara elektornik bagi penyedia jasa, termasuk bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan operator SKPD sehingga proses lelang di masing-masing SKPD bisa berjalan sesuai harapan.
"Kami siap mengawal pelaksanaan sesuai tujuan pembentukan LPSE Kaltim, yakni menciptakan penyelenggaraan lelang secara terbuka untuk menghindarkan intervensi pada panitia lelang yang mengarah tindak kolusi," ujarnya.
Apalagi Pemprov Kaltim sedang giat-giatnya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bersih dan berwibawa, termasuk pemerintah yang bebas dari korupsi dengan mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014