Samarinda (ANTARA Kaltim) - Infastruktur merupakan bagian terpenting dalam sektor pembangunan nasional dan merupakan salah satu sektor vital dalam kemajuan suatu negara serta daerah. Pembangunan juga merupakan indikator keberhasilan sebuah daerah untuk memajukan daerah atau provinsinya. Dengan anggaran yang besar tentunya sangat mudah dalam mengelola sektor pembangunan tersebut. Akan tetapi pemerataan pembangunan juga mesti dilakukan secara merata di setiap daerah yang ada di kota atau provinsi khsusnya Kalimantan timur.
Mengenai hal tersebut anggota DPRD Kaltim Marthinus menilai bahwa pembangunan infrastruktur di kaltim harus di tingkatkan lagi. Mengingat Kaltim sekarang akan mengarah ke predikat kota metropolitan.
“Tidak ada alasan bagi kota-kota di Kaltim untuk tidak memajukan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur. Sekarang harus kita akui bahwa Kaltim sedang meningkat menjadi kota maju. Tentu dibutuhkan sinergitas pembangunan yang merata di seluruh kota yang ada di Kaltim.†ucapnya.
Politukus dari PDI Perjuangan ini menilai masih banyak kawasan di kalimantan timur yang masih belum merasakan pembangunan yang merata seperti di daerah lain. Terutama masalah jalan lintas daerah, masih ada kesejangan pembangunan.
“Kita telah mengetahui bersama bahwa provinsi Kaltim merupakan provinsi yang kaya akan sumberdaya alam (SDA). Namun nyatanya masih banyak sektor-sektor penunjang pembangunan nasional yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat ataupun daerah. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan, dengan setoran daerah yang besar kepada pusat tapi pembangunan di daerah Kaltim kurang mendapat perhatian.†terangnya.
Selain permasalahan jalan lintas daerah, anggota DPRD Kaltim yang akrab disapa Martin ini juga memberikan sikapnya terhadap kebijakan pemerintah tentang masalah perbatasan, yang ia nilai perbatasan masih jauh tertinggal dalam hal infrastruktur pembangunan, padahal perbatasan merupakan pintu gerbang untuk masuk ke negara Indonesia.
“Masyarakat perbatasan masih merasakan minimnya perhatian, bisa dilihat dari kurangnya infrastruktur pembangunan di sana. Selain jalan yang tidak layak, fasilitas penunjang lain seperti rumah sakit dan sarana pendidikan juga sangat memprihatinkan kondisinya, padahal garda terdepan negara kita terletak didaerah perbatasan tersebut, harusnya pemerintah peka dengan apa yang dirasakan masyarakat perbatasan, jangan biarkan mereka berteriak meminta keadilan,†ucapnya.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak boleh memilih-milih dalam hal percepatan pembangunan. Perhatian besar kepada daerah-daerah dan wilayah perbatasan harus lebih ditingkatkan.
“Saya berharap agar pemerintah pusat dan daerah untuk lebih memperhatikan masalah infrastruktur ini, fokus perbatasan merupakan hal yang penting selain percepatan pembangunan, saya dan kawan-kawan di Fraksi PDI Perjuangan beserta anggota dewan yang lain akan terus memperjuangkan Kaltim agar mendapat porsi alokasi anggaran yang lebih agar infrastruktur di kaltim bisa lebih berkembang.†tegas Martin. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Mengenai hal tersebut anggota DPRD Kaltim Marthinus menilai bahwa pembangunan infrastruktur di kaltim harus di tingkatkan lagi. Mengingat Kaltim sekarang akan mengarah ke predikat kota metropolitan.
“Tidak ada alasan bagi kota-kota di Kaltim untuk tidak memajukan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur. Sekarang harus kita akui bahwa Kaltim sedang meningkat menjadi kota maju. Tentu dibutuhkan sinergitas pembangunan yang merata di seluruh kota yang ada di Kaltim.†ucapnya.
Politukus dari PDI Perjuangan ini menilai masih banyak kawasan di kalimantan timur yang masih belum merasakan pembangunan yang merata seperti di daerah lain. Terutama masalah jalan lintas daerah, masih ada kesejangan pembangunan.
“Kita telah mengetahui bersama bahwa provinsi Kaltim merupakan provinsi yang kaya akan sumberdaya alam (SDA). Namun nyatanya masih banyak sektor-sektor penunjang pembangunan nasional yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat ataupun daerah. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan, dengan setoran daerah yang besar kepada pusat tapi pembangunan di daerah Kaltim kurang mendapat perhatian.†terangnya.
Selain permasalahan jalan lintas daerah, anggota DPRD Kaltim yang akrab disapa Martin ini juga memberikan sikapnya terhadap kebijakan pemerintah tentang masalah perbatasan, yang ia nilai perbatasan masih jauh tertinggal dalam hal infrastruktur pembangunan, padahal perbatasan merupakan pintu gerbang untuk masuk ke negara Indonesia.
“Masyarakat perbatasan masih merasakan minimnya perhatian, bisa dilihat dari kurangnya infrastruktur pembangunan di sana. Selain jalan yang tidak layak, fasilitas penunjang lain seperti rumah sakit dan sarana pendidikan juga sangat memprihatinkan kondisinya, padahal garda terdepan negara kita terletak didaerah perbatasan tersebut, harusnya pemerintah peka dengan apa yang dirasakan masyarakat perbatasan, jangan biarkan mereka berteriak meminta keadilan,†ucapnya.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak boleh memilih-milih dalam hal percepatan pembangunan. Perhatian besar kepada daerah-daerah dan wilayah perbatasan harus lebih ditingkatkan.
“Saya berharap agar pemerintah pusat dan daerah untuk lebih memperhatikan masalah infrastruktur ini, fokus perbatasan merupakan hal yang penting selain percepatan pembangunan, saya dan kawan-kawan di Fraksi PDI Perjuangan beserta anggota dewan yang lain akan terus memperjuangkan Kaltim agar mendapat porsi alokasi anggaran yang lebih agar infrastruktur di kaltim bisa lebih berkembang.†tegas Martin. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014