Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kaltim wajib terus berupaya mengembangkan sektor agroindustri untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini dimanjakan oleh aktivitas tambang batu bara.
Mengingat, keunggulan sektor itu tak akan selamanya bisa bertahan. Bahkan ada yang memprediksi, batu bara tersebut akan habis 40 sampai 50 tahun mendatang.
Sama seperti produksi hasil alam berupa kayu pada masa terdahulu. Seberapa pun luasnya hutan Kaltim, jika terus menerus digerogoti maka akan semakin menipis pula. Sementara untuk reproduksi hasil alam itu sendiri, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bahkan mencapai ratusan tahun.
Salah satu anggota DPRD Provinsi Kaltim yakni Siti Qomariah mengatakan keseriusannya untuk mendesak Pemprov Kaltim mencari alternatif pengganti pendapatan masyarakat selain kontribusi aktivitas pertambangan. Menurutnya, banyak hal yang bisa dijadikan tumpuan selain daripada sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui ini, misalnya saja pengembangan sektor agroindustri (pertanian, perikanan dan perkebunan).
“Selain batubara dan minyak bumi, banyak hal yang bisa dijadikan mata pencaharian. Misalnya agroindustri. Saya yakin, jika mengandalkan sumber daya yang dapat diperbaharui maka peningkatan pendapatan masyarakat akan konstan, sekaligus berdampak pada meningkatnya kesejahteraan mereka,†kata Siti Qomariah.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang akrab disapa Qamay ini juga berpendapat, pemerintah provinsi harus mengeluarkan kebijakan dan langkah strategis mengembangkan agroindustri untuk mendukung pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, keuntungan agroindustri ialah mampu memaksimalkan SDM dengan tingkat pendidikan rata-rata rendah (sekolah dasar) sebanyak mungkin sekaligus meningkatkan kualitasnya.
“Provinsi Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari berbagai macam jenis dataran yang cocok dijadikan perkebunan. Terlebih, Kaltim juga dijadikan sebagai destinasi urbanisasi oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, perkembangan sektor agroindustri saya rasa akan berjalan tidak terlalu susah disini,†kata Qamay –sapaan akrabnya.
Pada Agrinex Expo ke-8 yang diselenggarakan Maret 2014 lalu, harusnya menjadi landasan mengembangkan potensi produk agroindustri Indonesia agar dapat berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.
“Melalui pameran semacam ini seharusnya pengembangan agroindustri bisa mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah provinsi.
Bicara cakupan yang lebih luas, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tidak mungkin semua bisa mengharapkan penghasilan dari sektor pertambangan saja. Jelas tidak akan cukup. Pemerintah harus bisa menilik ini lebih jeli lagi,†sambung Qamay.
Selain pengembangan dari struktur lahan dan SDM, pemerintah juga harus cermat menciptakan pasar untuk menampung hasil produksi masyarakat sekitar. Contohnya, pembuatan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di beberapa sektor yang dianggap strategis sampai menambah ilmu masyarakat dalam pengolahannya.
“Kabupaten Berau saja sudah memiliki empat pabrik yang beroperasi mengolah minyak kelapa sawit dan mampu menampung daya beli hingga 84.171 Hektar kebun kelapa sawit. Saya yakin, kabupaten/kota lain juga bisa meniru kesuksesan ini. Selain itu, hasil pertanian tidak wajib dijual sebagai hasil mentah saja. Nantinya aka nada substansi tersendiri dalam hal pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Tentu saja pembuatan produk jadi memiliki nilai tambah dan akan memberikan hasil yang lebih bagi petani,†kata Qamay.
Intinya tambahnya, segenap jajaran pemerintah provinsi harus mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui cara lain, jangan terpaku pada hasil tambang saja. Saat ini, agroindustri merupakan sarana yang tepat dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
“Hal inilah yang saya maksud dengan adanya korelasi agroindustri terhadap kesejahteraan masyarakat. Memang, memantapkan hati masyarakat untuk beralih profesi tidaklah mudah, namun dengan sosialisasi yang berkelanjutan maka hal ini pasti mampu dicapai,†tutup Qamay. (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/dhi/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Mengingat, keunggulan sektor itu tak akan selamanya bisa bertahan. Bahkan ada yang memprediksi, batu bara tersebut akan habis 40 sampai 50 tahun mendatang.
Sama seperti produksi hasil alam berupa kayu pada masa terdahulu. Seberapa pun luasnya hutan Kaltim, jika terus menerus digerogoti maka akan semakin menipis pula. Sementara untuk reproduksi hasil alam itu sendiri, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bahkan mencapai ratusan tahun.
Salah satu anggota DPRD Provinsi Kaltim yakni Siti Qomariah mengatakan keseriusannya untuk mendesak Pemprov Kaltim mencari alternatif pengganti pendapatan masyarakat selain kontribusi aktivitas pertambangan. Menurutnya, banyak hal yang bisa dijadikan tumpuan selain daripada sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui ini, misalnya saja pengembangan sektor agroindustri (pertanian, perikanan dan perkebunan).
“Selain batubara dan minyak bumi, banyak hal yang bisa dijadikan mata pencaharian. Misalnya agroindustri. Saya yakin, jika mengandalkan sumber daya yang dapat diperbaharui maka peningkatan pendapatan masyarakat akan konstan, sekaligus berdampak pada meningkatnya kesejahteraan mereka,†kata Siti Qomariah.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang akrab disapa Qamay ini juga berpendapat, pemerintah provinsi harus mengeluarkan kebijakan dan langkah strategis mengembangkan agroindustri untuk mendukung pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, keuntungan agroindustri ialah mampu memaksimalkan SDM dengan tingkat pendidikan rata-rata rendah (sekolah dasar) sebanyak mungkin sekaligus meningkatkan kualitasnya.
“Provinsi Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari berbagai macam jenis dataran yang cocok dijadikan perkebunan. Terlebih, Kaltim juga dijadikan sebagai destinasi urbanisasi oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, perkembangan sektor agroindustri saya rasa akan berjalan tidak terlalu susah disini,†kata Qamay –sapaan akrabnya.
Pada Agrinex Expo ke-8 yang diselenggarakan Maret 2014 lalu, harusnya menjadi landasan mengembangkan potensi produk agroindustri Indonesia agar dapat berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.
“Melalui pameran semacam ini seharusnya pengembangan agroindustri bisa mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah provinsi.
Bicara cakupan yang lebih luas, Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tidak mungkin semua bisa mengharapkan penghasilan dari sektor pertambangan saja. Jelas tidak akan cukup. Pemerintah harus bisa menilik ini lebih jeli lagi,†sambung Qamay.
Selain pengembangan dari struktur lahan dan SDM, pemerintah juga harus cermat menciptakan pasar untuk menampung hasil produksi masyarakat sekitar. Contohnya, pembuatan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di beberapa sektor yang dianggap strategis sampai menambah ilmu masyarakat dalam pengolahannya.
“Kabupaten Berau saja sudah memiliki empat pabrik yang beroperasi mengolah minyak kelapa sawit dan mampu menampung daya beli hingga 84.171 Hektar kebun kelapa sawit. Saya yakin, kabupaten/kota lain juga bisa meniru kesuksesan ini. Selain itu, hasil pertanian tidak wajib dijual sebagai hasil mentah saja. Nantinya aka nada substansi tersendiri dalam hal pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Tentu saja pembuatan produk jadi memiliki nilai tambah dan akan memberikan hasil yang lebih bagi petani,†kata Qamay.
Intinya tambahnya, segenap jajaran pemerintah provinsi harus mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui cara lain, jangan terpaku pada hasil tambang saja. Saat ini, agroindustri merupakan sarana yang tepat dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
“Hal inilah yang saya maksud dengan adanya korelasi agroindustri terhadap kesejahteraan masyarakat. Memang, memantapkan hati masyarakat untuk beralih profesi tidaklah mudah, namun dengan sosialisasi yang berkelanjutan maka hal ini pasti mampu dicapai,†tutup Qamay. (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014