Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Aliansi Rakyat Kalimantan Timur A Rivai AG mengharapkan salah jabatan menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla kelak diisi orang Kaltim karena selain menjadi penyumbang suara tertinggi, pendapatan negara dari provinsi itu juga besar.
"Sebagai provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, sudah seharusnya ada representasi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) duduk dalam kabinet Jokowi-JK," ujarnya di Samarinda, Jumat.
Menurut dosen Unmul Samarinda ini, meskipun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih, namun pemerintah pusat juga perlu mendengar aspirasi masyarakat Kaltim.
Keterwakilan di kabinet merupakan apresiasi terhadap kontribusi Kaltim terhadap bangsa, apalagi pada pemilu presiden beberapa bulan lalu, pasangan Jokowi-JK menang mutlak di Kaltim.
Dalam Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK menang dengan angka 63,38 persen di Kaltim yang merupakan persentase kemenangan Jokowi-JK terbesar di Pulau Kalimantan, serta perolehan suara terbesar mengingat jumlah pemilih di Kaltim merupakan yang terbesar di Kalimantan.
Kaltim dikenal sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
Kemudian pada 2013, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sebesar Rp425,4 triliun, nilainya meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp419,5 triliun.
Besarnya kontribusi Kaltim ini yang signifikan dari sektor migas dan minerba, tetapi besarnya pendapatan itu tidak sebanding dengan hasil pembangunan, yakni pembangunan di Kaltim masih jalan di tempat.
Pembangunan yang jalan di tempat itu terlihat dari infrastruktur masih tertinggal, akses komunikasi masih minim, kebutuhan warga terhadap listrik belum memadai, sarana pendidikan belum menggembirakan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga masih minim.
Hal senada disampaikan Sekretaris Aliansi Rakyat Kaltim Yuli Herawati. Tokoh perempuan yang berprofesi sebagai pengusaha ini menilai, diperlukan perlakuan adil terhadap porsi pembangunan di Kaltim.
Representasi politik dari tokoh Kaltim dalam kabinet Jokowi-JK diharapkan mampu menjadi jembatan bagi proses pembangunan ke depan.
"Sepanjang pengetahuan kami, belum pernah ada orang Kalimantan Timur menjadi menteri, baik di era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Yudhoyono," ujarnya.
Yuli juga percaya bahwa secara kualitas tokoh-tokoh dari Kaltim punya kapasitas guna menduduki posisi strategis untuk nasional, sehingga sejatinya yang diperlukan hanya kemauan politik agar kualifikasi tersebut bisa dioptimalkan oleh pemerintahan baru saat ini.
"Masyarakat Kaltim perlu diapresiasi mengingat kontribusi besarnya bagi bangsa Indonesia, sehingga rasa keadilan terpenuhi. Jangan sampai sumber daya alamnya dimanfaatkan, namun sumber daya manusianya diterlantarkan," ucap Yuli.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Sebagai provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara, sudah seharusnya ada representasi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) duduk dalam kabinet Jokowi-JK," ujarnya di Samarinda, Jumat.
Menurut dosen Unmul Samarinda ini, meskipun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih, namun pemerintah pusat juga perlu mendengar aspirasi masyarakat Kaltim.
Keterwakilan di kabinet merupakan apresiasi terhadap kontribusi Kaltim terhadap bangsa, apalagi pada pemilu presiden beberapa bulan lalu, pasangan Jokowi-JK menang mutlak di Kaltim.
Dalam Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK menang dengan angka 63,38 persen di Kaltim yang merupakan persentase kemenangan Jokowi-JK terbesar di Pulau Kalimantan, serta perolehan suara terbesar mengingat jumlah pemilih di Kaltim merupakan yang terbesar di Kalimantan.
Kaltim dikenal sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
Kemudian pada 2013, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sebesar Rp425,4 triliun, nilainya meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp419,5 triliun.
Besarnya kontribusi Kaltim ini yang signifikan dari sektor migas dan minerba, tetapi besarnya pendapatan itu tidak sebanding dengan hasil pembangunan, yakni pembangunan di Kaltim masih jalan di tempat.
Pembangunan yang jalan di tempat itu terlihat dari infrastruktur masih tertinggal, akses komunikasi masih minim, kebutuhan warga terhadap listrik belum memadai, sarana pendidikan belum menggembirakan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga masih minim.
Hal senada disampaikan Sekretaris Aliansi Rakyat Kaltim Yuli Herawati. Tokoh perempuan yang berprofesi sebagai pengusaha ini menilai, diperlukan perlakuan adil terhadap porsi pembangunan di Kaltim.
Representasi politik dari tokoh Kaltim dalam kabinet Jokowi-JK diharapkan mampu menjadi jembatan bagi proses pembangunan ke depan.
"Sepanjang pengetahuan kami, belum pernah ada orang Kalimantan Timur menjadi menteri, baik di era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Yudhoyono," ujarnya.
Yuli juga percaya bahwa secara kualitas tokoh-tokoh dari Kaltim punya kapasitas guna menduduki posisi strategis untuk nasional, sehingga sejatinya yang diperlukan hanya kemauan politik agar kualifikasi tersebut bisa dioptimalkan oleh pemerintahan baru saat ini.
"Masyarakat Kaltim perlu diapresiasi mengingat kontribusi besarnya bagi bangsa Indonesia, sehingga rasa keadilan terpenuhi. Jangan sampai sumber daya alamnya dimanfaatkan, namun sumber daya manusianya diterlantarkan," ucap Yuli.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014