Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kontrak kerja Total E&P Indonesie untuk pengelolaan Blok Mahakam berakhir 2017. Diperkirakan masih terdapat cadangan minyak sebanyak 2 miliar barrel oil equipment, yang berarti produksinya bisa dilakukan sampai 30 tahun ke depan.
Hal itu membuat banyak pihak melirik untuk mengelola blok ini.Total E&P, perusahaan yang telah mengelola blok ini selama 30 tahun pun menyatakan keinginannya memperpanjang kontrak kerja. Namun berbagai elemen masyarakat di Kaltim menyatakan dukungan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola dengan pola tanam saham atau mengelola sendiri.
Meski harus diakui hingga saat ini pemerintah daerah seakan enggan menjawab tantangan tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ali Hamdi mengatakan sudah dua tahun terakhir daerah mengalami defisit anggaran yang disebabkan turunnya harga batu bara sehingga berimbas kepada lesunya dunia usaha di bidang emas hitam tersebut. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk bisa memaksimalkan seluruh potensi di daerah yang bisa meningkatkan sumber pendapatan.
“Jika saja pemerintah serius terhadap hal ini maka tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan ada keseriusan dan keinginan yang sama untuk membangun. Oleh sebab kami akan membicarakannya dengan mitra kerja pemerintah yang terkait guna melihat berbagai kemungkinan,â€kata Ali Hamdi.
Menurut Ali, salah satu faktor yang membuat pemerintah enggan adalah dibutuhkan modal yang besar untuk memulai dan membangun dari awal, baik untuk membeli peralatan dan pemeliharaan hingga beban biaya pegawai yang tidak sedikit.
Padahal, bila dilakukan dengan pola yang benar maka semua ketakutan tersebut bisa diatasi dengan baik. Dicontohkannya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur yang ikut terlibat dalam mengelola Blok Cepu sehingga mendatangkan PAD pendapatan asli daerah (PAD) yang besar.
“Kalau saja pemerintah bisa belajar dari Pemprov Jawa Timur dalam hal pengelolaan migas, maka Blok Mahakam akan dikelola sendiri oleh daerah melalui BUMD dengan pola pembelian saham, atau bahkan mengelola sendiri beberapa sumur,†beber Ali.
Penggunaan modal anggaran yang besar menurut politisi asal PKS itu bisa dilakukan dengan pola share pendanaan dengan pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya masuk dalam Blok Mahakam sehingga akan meringankan beban daerah.
“Tinggal menunggu keseriusan dari pemerintah saja. Karena DPRD belum ada diajak duduk satu meja membicarakan hal ini. Saya sendiri yakin bahwa seluruh elemen masyarakat sangat mendukung hal ini,†kata Ali. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hal itu membuat banyak pihak melirik untuk mengelola blok ini.Total E&P, perusahaan yang telah mengelola blok ini selama 30 tahun pun menyatakan keinginannya memperpanjang kontrak kerja. Namun berbagai elemen masyarakat di Kaltim menyatakan dukungan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola dengan pola tanam saham atau mengelola sendiri.
Meski harus diakui hingga saat ini pemerintah daerah seakan enggan menjawab tantangan tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ali Hamdi mengatakan sudah dua tahun terakhir daerah mengalami defisit anggaran yang disebabkan turunnya harga batu bara sehingga berimbas kepada lesunya dunia usaha di bidang emas hitam tersebut. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk bisa memaksimalkan seluruh potensi di daerah yang bisa meningkatkan sumber pendapatan.
“Jika saja pemerintah serius terhadap hal ini maka tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan ada keseriusan dan keinginan yang sama untuk membangun. Oleh sebab kami akan membicarakannya dengan mitra kerja pemerintah yang terkait guna melihat berbagai kemungkinan,â€kata Ali Hamdi.
Menurut Ali, salah satu faktor yang membuat pemerintah enggan adalah dibutuhkan modal yang besar untuk memulai dan membangun dari awal, baik untuk membeli peralatan dan pemeliharaan hingga beban biaya pegawai yang tidak sedikit.
Padahal, bila dilakukan dengan pola yang benar maka semua ketakutan tersebut bisa diatasi dengan baik. Dicontohkannya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur yang ikut terlibat dalam mengelola Blok Cepu sehingga mendatangkan PAD pendapatan asli daerah (PAD) yang besar.
“Kalau saja pemerintah bisa belajar dari Pemprov Jawa Timur dalam hal pengelolaan migas, maka Blok Mahakam akan dikelola sendiri oleh daerah melalui BUMD dengan pola pembelian saham, atau bahkan mengelola sendiri beberapa sumur,†beber Ali.
Penggunaan modal anggaran yang besar menurut politisi asal PKS itu bisa dilakukan dengan pola share pendanaan dengan pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya masuk dalam Blok Mahakam sehingga akan meringankan beban daerah.
“Tinggal menunggu keseriusan dari pemerintah saja. Karena DPRD belum ada diajak duduk satu meja membicarakan hal ini. Saya sendiri yakin bahwa seluruh elemen masyarakat sangat mendukung hal ini,†kata Ali. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014